Masih Ditemukan Pelanggaran Protokol Kesehatan saat Kampanye

PONTIANAK – Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Barat mencatat ada 48 kampanye yang dilakukan peserta Pilkada Serentak tahun ini melanggar protokol kesehatan.

Sementara untuk jumlah pelanggarannya Bawaslu mencatat ada 55 pelangaran.

“Ada 48 kegiatan kampanye yang melanggar dan 55 jenis pelanggaran,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Barat Faisal Riza di Pontianak.

Dari catatan Bawaslu itu, kampanye yang melanggar protokol kesehatan itu tertinggi di Kabupaten Sekadau. Ada 16 kampanye yang melanggar protokol kesehatan.

Selanjutnya ada Melawi ada 16 kampanye yang melanggar protokol kesehatan. Lalu Kapuas Hulu 10 kampanye yang melanggar protokol kesehatan. Sambas empat kasus, Bengkayang kasus, Ketapang dua kasus dan Sintang satu kasus.

Sedangkan untuk jenis pelanggaran juga tertinggi di Kabupaten Sekadau ada 16 pelanggaran. Kemudian disusul Melawi 13 pelanggaran, Kapuas Hulu 10 pelanggaran, Bengkayang dan Ketapang sama-sama lima pelanggaran, Sambas empat pelanggaran, dan Sintang dua pelanggaran.

Adapun jenis pelanggaran itu antara lain, ada tiga kampanye yang peserta kampanye lebih dari 50 orang. Pelanggaran protokol karena tidak memakai masker, terdapat kerumuman massa sehingga tidak menjaga jarak, tidak terhadap handsanitizer hingga tidak mengecek suhu.

Faisal menambahkan pihaknya sudah memberikan peringatan lisan untuk kampanye yang melanggar protokol kesehatan.

“Sebelumnya Ketapang yang mendapat rekomendasi atau saksi, tapi setelah itu tidak ada. Selebihnya hanya peringatan tertulis saja,” jelas Faisal.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat Ramdan memastikan sosialisasi kepada peserta pemilu untuk menaati protokol kesehatan dalam tahapan kampanye.

Ia melanjutkan sosialisasi itu intens dilakukan setelah terbitnya

PKPU Nomor 6, 10, dan 13 tahun 2020, tentang penyelenggaran pilkada gubernur, wali kota dan bupati dengan penyesuaian protokol Covid-19.

“Saya kira sudah intens mensosialisasi kepada peserta pemilu. Aturan itu sudah lama diterbitkan dan disosialisasikan,” kata Ramdan.

Ramdan mengingatkan peserta pemilu untuk menaati protokol kesehatan Covid-19 saat berlangsungnya tahapan kampanye. Pemangku kepentingan untuk bersama-sama menaati protokol kesehatan Covid-19.

”Dalam berbagai kesempatan pun kami sampaikan, baik langsung dan tidak langsung. Termasuk kami di provinsi. Semua tahapan wajib mengikuti protokol kesehatan,” kata dia.

“Ini penting dalam upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19,” pungkas Ramdan. (mse)

error: Content is protected !!