Massa Bakar Gedung DPRD, Kota Manokwari Lumpuh Total

RUSUH MANOKWARI: Para pengunjuk rasa turun ke jalan di Manokwari, Papua, Senin (19/8). Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berakhir rusuh. AFP/STR

MANOKWARI – Situasi ibukota Papua Barat, Manokwari, lumpuh total sepanjang kemarin (19/8). Sebagian besar masyarakat turun ke jalan melakukan aksi sebagai bentuk protes atas dua insiden terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, pekan lalu.

Aksi berlangsung sejak 5.30 WIT. Sejumlah jalan utama dipalang menggunakan pohon yang sengaja ditebang. Bahkan, tak sedikit tiang lampu dirobohkan untuk menjadi material yang digunakan untuk menutup akses jalan.

Situasi makin tak kondusif kala aksi mulai berpusat di Pertigaan Makalu, Jalan Yos Sudarso. Gerombolan massa dari berbagai wilayah berbondong-bondong mendatangi lokasi dengan membawa material masing-masing, kayu, pentungan, tak sedikit yang membawa senjata tajam.

Massa kemudian melakukan aksi long march menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat, sekra pukul 09.30 WIT. Kemarahan masyarakat seolah dilampiaskan dengan pembakaran kantor wakil rakyat. Menurut sebagian massa, aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap lambannya pemerintah dalam merespon tindakan rasis terhadap masyarakat Papua. Tak sampai di situ, pembakaran juga dilakukan terhadap Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat yang berada tepat di depan kantor DPRD.

Massa kemudian beralih ke Lapangan Borarsi. Kemarahan massa makin memuncak. Tribun lapangan utama Kota Injil pun dibakar. Setelahnya, massa menuju kembali ke Jalan Yos Sudarso. Namun sepanjang perjalanan, gedung-gedung di sepanjang jalan menuju, Makalo, dirusak dengan pelemparan batu hingga pembakaran gerobak-gerobak makan pedagang. Bahkan sejumlah kendaraan bermotor roda empat dan roda dua dirusak serta dibakar massa.

Sekira pukul 11.40 WIT, di seputaran Jalan Yos Sudarso, terpantau, Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani, dan Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Herry R Nahak bersama Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau, mencoba bernegosiasi pertama kali dengan para demonstran, tapi gagal. Kondisi semakin tegang saat drone terbang diatas massa, hal tersebut tidak diterima para demonstran. Mereka pun melempari batu ke arah drone, namun bukan mengenainya, malah menyasar ke para aparat pengamanan TNI-Polri.

Imbasnya, aparat pun harus mundur untuk menghindari hujan batu dari massa. Bahkan, para warga, personil TNI-Polri, para jurnalis, dan Karoops Polda Papua Barat Kombes Pol Moch Sagi Dharma Adhyakta terkena lemparan batu. Adhyakta pun harus digotong petugas untuk mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian tersebut, aparat Polda Papua Barat langsung menembakkan sejumlah gas air mata ke tengah-tengah massa, untuk meredam aksi anarkis. Namun, gas air mata yang ditembak aparat, malah berbalik arah, karena embusan angin. Dan lagi-lagi, para personil harus mundur.

Pukul 13.20 WIT, saat ketegangan mulai mereda, Lakatoni kembali menuju kumpulan massa tanpa pengawalan petugas keamanan. Dirinya hanya didampingi sejumlah warga masyarakat dalam melakukan negosiasi kedua. Pukul 14.00 WIT, keadaan di Jalan Yos Sudarso mulai berangsur kondusif. Satu per satu demonstran mulai membubarkan diri, usai membacakan tuntutan mereka di depan Lakatoni.

Saat diwawancarai, Nahak mengatakan kondisi Manokwari sudah kondusif. “Massa sudah membubarkan diri usai bernegosiasi dengan Wagub Papua Barat. Tuntutan mereka, jaminan keamanan mahasiswa asal Papua di wilayah Jawa, dan di daerah lainnya. Serta permintaan maaf dari pejabat terkait pernyataan yang dilontarkan beberapa waktu lalu,” katanya.

Lanjut dia, kejadian di Malang dan Surabaya memicu massa melakukan protes di Manokwari. “Jadi, masyarakat sakit hati dengan ungkapan kata-kata yang kurang baik. Untuk tuntutan mereka ini, sementara kami tindaklanjuti. Jadi masyarakat diharapkan bersabar, jangan terpancing provokasi, percayakan semuanya kepada kami,” ungkap Nahak.

“Sampai saat ini, kami masih mendata kerusakan bangunan di Manokwari, pasca kerusuhan tadi,” ujarnya.

Lakatoni menegaskan dirinya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim). “Kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jatim, terkait masalah tersebut. Tuntutan masyarakat kami tindaklanjuti, dan harapannya agar Pemda Jatim segera menyikapi tuntutan kita bersama,” tutupnya.

Sementara itu, suasana di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III terlihat normal kemarin. Beberapa motor terparkir di halaman dalam asrama. Para penghuni beraktivitas seperti biasa.

Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) Surabaya Piter Frans Rumaseb mengatakan, asrama tersebut sudah lama berdiri. ’’Dulu ya damai-damai saja. Tapi, beberapa tahun belakangan terjadi masalah,’’ ucapnya. Saat itu, penghuni asrama bukan hanya mahasiswa. Ada juga nonmahasiswa. Bangunan asrama itu pun di-upgrade dan kembali diresmikan pada 2007.

Ada beberapa perubahan aturan. Salah satunya, penghuni dikhususkan mahasiswa yang aktif saja. Selain itu, tidak ada patokan biaya tinggal alias gratis. ’’Kontrol dari daerah mulai berkurang. Itulah yang perlu dibenahi,’’ imbuhnya.

Meski begitu, tak ada kesan diskriminasi bagi mereka. Justru banyak warga Papua yang betah tinggal di Surabaya. Tidak ada istilah rasis. Piter juga mengimbau agar tidak mudah terpancing oleh provokator.

Di sisi lain, Camat Tambaksari Ridwan Mubarun menuturkan, sejatinya konflik dengan oknum asrama mahasiswa Papua tidak terjadi satu kali. Pada 2018, sempat timbul masalah dengan penghuni asrama tersebut. Salah satunya, ketika melakukan pendataan penduduk. ’’Mereka cenderung tertutup. Enggak ada yang mau didata. Kami nggak bisa masuk ke dalam saat itu,’’ ungkapnya.

Pihaknya telah meminta bantuan polisi dan TNI, tapi justru dinilai sebagai bentuk represif. ’’Sampai sekarang, kami tidak tahu jumlah pasti penghuni asrama itu,” tambah Ridwan. (jzy/dan/c18/oni)

Read Previous

Presiden Minta Warga Papua Tahan Diri

Read Next

Ratusan Peserta Ramaikan Kirab Budaya

Tinggalkan Balasan

Most Popular