Masyarakat Adat Merasa Diakui

jokowi

GELAK TAWA : Hermanus, salah satu warga penerima sertifikat tanah berbincang dengan Presiden Jokowi, Kamis (5/9). MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

 Terima Sertifikat Tora dan SK Hutan Adat

PONTIANAK – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Surat Keputusan (SK) redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) dan SK Hutan Adat di Taman Digulis, Kamis (5/9).

Pemberian SK Tora ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Dimana Provinsi Kalbar dipilih menjadi tuan rumah untuk peyerahan kepada penerima yang juga berasal dari Kalsel, Kalteng dan Kaltim.

“Ini adalah proses untuk mendistribusi lahan dan memberikan kepastian hukum. Ini ada kepastian hukumnya kalau sudah pegang ini (sertifikat),” ungkap Jokowi dalam sambutannya.

Menurutnya penyerahan SK Tora ini akan memberi kepastian bagi masyarakat yang telah menempati dan mengupayakan lahan yang berada di dalam kawasan hutan dalam kurun waktu 20 tahun. Dengan demikian masyarakat dapat memiliki legalitas atas tanah tersebut.

Selain untuk memberikan kepastian hukum, SK Tora juga diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan melalui pengelolaan lahan agar menjadi produktif. Penerima SK TORA ini nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh Badan Pertanahan Nasional agar terbit sertifikat hak atas tanah dengan nama sesuai yang tertera dalam SK tersebut.

SK Tora di Kalimantan yang diserahkan langsung oleh presiden kemarin mencakup lahan seluas kurang lebih 17.854,75 hektare yang tersebar di 10 kabupaten dari Kalbar, Kaltim, Kalsel dan Kalteng. Sementara se-Indonesia, hingga saat ini telah tersedia seluas kurang lebih 2,65 juta hektare yang rencananya akan dilakukan redistribusi lahan dari kawasan hutan.

Hal ini dikatakan, menjadi salah satu komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Terutama yang berada di dalam kawasan hutan, melalui reforma agraria. “Artinya yang pegang lahan ini tidak hanya yang gede-gede (korporasi). Saya selalu sampaikan, saya tidak pernah memberikan ke yang gede-gede. Tapi ke rakyat yang kecil-kecil saya berikan,” tegasnya.

Orang nomor satu di Indonesia itu berpesan agar masyarakat penerima SK Tora dapat memanfaatkan lahan yang mereka miliki. Lahan yang ada harus menjadi lebih produktif dan bernilai ekonomi tinggi. Untuk pelaksanaannya pemerintah daerah juga diminta memberikan pendampingan agar masyarakat penerima dapat mengelola lahan tersebut dengan baik.

Jokowi juga berjanji bakal berkunjung kembali untuk melihat hasil pengelolaan lahan dari pelepasan kawasan hutan ini. “Nanti, kalau saya sudah mendapat laporan, oh.. jengkolnya tanamannya sudah bagus-bagus, singkongnya produksinya juga baik, duriannya sudah tinggi-tinggi dan sudah menghasilkan saya akan datangi. Datang untuk panen,” pungkasnya.

Seperti diketahui, selain menyerahkan SK Tora, dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga menyerahkan lima SK Hutan Adat kepada masyarakat adat di dua kabupaten di Kalbar.

Di antaranya hutan adat Rage, Gunung Temua dan Gunung Jalo di Kabupaten Bengkayang dengan luas keseluruhan 535 hektare. Serta hutan adat Bukit Samabue dan Binua Laman Garoh di Kabupaten Landak dengan luas keduanya mencapai 1.110 hektare.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengapresiasi program sertifikasi lahan oleh pemerintahan di era Presiden Jokowi. Ia mengatakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) selama pemerintahan Jokowi jumlahnya mungkin akan lebih banyak dibanding sejak kemerdekaan RI.

“Bahkan kalau kita bandingkan dari tahun 1945 sampai beliau mulai menjabat presiden, sertifikat yang dikeluarkan sampai nanti beliau akan mengakhiri jabatannya mungkin lebih banyak,” ujarnya.
Menurut Midji, masyarakat harus beryukur dimana saat ini proses kepengurusan sertifikat tanah atau lahan sudah sangat mudah. Jika program ini terus berjalan dengan baik, maka tentu akan membuat potensi terjadinya sengketa lahan semakin kecil. “Kalau dulu lahan pemerintahan sertifikasinya sulit dan susah mengurusnya, kalau sekarang mudah sekali,” ucapnya.

Orang nomor satu di Kalbar itu juga berjanji kepada presiden untuk ikut mendampingi pengelolaan hutan-hutan ada yang sudah diserahkan kepada masyarakat di Kalbar. “Akan kami kerjasamakan dan Pemda bantu pengembangannya. Apakah akan ditanami jenis durian unggul untuk menambah hutan itu semakin lebat ataun ditanam pohon lain yang bermanfaat untuk pengolahan hutan,” tutupnya.

Merasa Diakui

Masyarakat adat yang menerima sertifikat sangat menyambut baik adanya program ini. Seperti diungkapkan Hermanto, bahwa dirinya sebagai masyarakat adat merasa diakui keberadaannya. Warga asal Desa Seburuk Satu, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau itu merasa senang mendapat sertifikat gratis. “Kami merasa senang dan bahagia karena diberikan sertifikat gratis. Setifikat ini akan kami gunakan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Ia mengaku bakal memanfaatkan lahan yang diberikan untuk berkebun. Seperti menanam cabai dan lain sebagainya. “Luas (lahan) punya saya hanya 8.950 meter persegi,” tutupnya.
Sementara itu, perwakilan dari penerima SK hutan adat Gunung Jalo, Falentino juga menungkapkan hal serupa. Dengan adanya kepastian terhadap hutan adat ini, membuat masyarakat adat di sana merasa diakui.

Ia menjelaskan, keberadaan hutan adat Gunung Jalo cukup mudah diakses. Yakni hanya sekitar 12 kilometer dari kota Kabupaten Bengkayang. Letaknya sangat strategis mencakup lima wilayah desa yakni Desa Teriak, Desa Sekaruh, Desa Dana, Desa Tubajur dan Desa Temia Sio di Kecamatan Teriak.
“Di situ memiliki banyak sekali keunikan, terutama ditemukan fosil alam seperti batu lumut, batu ampar bide dan lain lain. Di situ juga kegunaannya untuk masyarakat seperti bertani, sawah, ladang,” ungkapnya.

Falentino bersyukur proses pengajuan hutan adat seluas 258 hektare yang sudah diperjuangan sejak 2009 itu akhirnya terwujud. Dengan adanya kepastian ini membuat dirinya dan masyarakat setempat lebih sadar untuk terus melindungi hutan hingga akhir hayat. Apalagi selama ini Gunung Jalo memiliki potensi mata air yang sangat berguna untuk pengairan sawah dan sumber air bagi masyarakat di lima desa tersebut.

“Di situ juga masih ada bambu, rotan, bahkan sekarang harapan kami mungkin dari pemerintah semoga kami selalu difasilitasi. Bantuan dari dinas pertanian kami becocok tanam, jagung dan jengkol untuk di lerengnya,” pungkasnya.

Terpisah Ketua BPH Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar Dominikus Uyub menyambut baik penyerahan SK Tora dan lima SK Hutan Adat oleh Presiden Jokowi. Penetapan hutan adat ini menurutnya merupakan kewajiban pemerintah agar bisa memenuhi hak pengelolaan wilayah adat bagi masyarakat adat itu sendiri.

Tugas berikutnya adalah bagaimana masyarakat adat yang menerima SK hutan adat dapat mengelola dan memanfaatkan hutan seusuai fungsinya masing-masing. Artinya masyarakat adat yang hutan adatnya sudah ditetapkan, agar segera melakukan penyusunan rencana kelola atas hutan tersebut. Caranya dapat melakukan kerja sama, baik dengan pemerintah desa, kabupaten, provinsi hingga pusat, juga dengan para LSM yang pernah mendampingi proses hutan adat tersebut atau pihak lainnya.

“Pengelolaan hutan adat ini tentu tidak saja menjadi tenggung jawab masyarakat setempat, juga memerlukan dukungan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri,” ungkapnya. (bar)

Read Previous

Tindak Lanjut Kampung KB

Read Next

Dekranasda Gelar Pelatihan Membuat Pokok Telok

Tinggalkan Balasan

Most Popular