Menakar Tingkat Residivisme

Wahyu Saefudin

Oleh: Wahyu Saefudin

AWAL pandemi Covid-19 publik tidak hanya diramaikan dengan berita mengenai tingkat bahaya risiko penularan. Gelombang pemutusan hubungan kerja menghampiri sebagian masyarakat. Pengangguran terjadi di mana-mana. Kemudian, permasalahan lain juga mencuat, yang paling fundamental, terkait dengan kebutuhan fisiologis yaitu makan dan minum.

Salah satu kebijakan yang juga tidak terlepas dari sorotan adalah asimilasi Covid-19 bagi warga binaan pemasyarakatan. Masyarakat khawatir dengan keberadaan warga binaan di tengah-tengah mereka, di tengah kondisi yang serba sulit. Bagaimana mungkin di kondisi yang mencari kerja saja sulit, malah mengeluarkan warga binaan dan kembali ke masyarakat? Begitu kira-kira pertanyaan dari masyarakat,hasil wawancara penulis dengan berbagai individu dari lapisan masyarakat yang berbeda.

Kebijakan yang ramai itu, dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) 10/2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Setelahnya, ramai-ramai rutan, lapas, LPKA dan Bapas selaku pelaksana kebijakan bahu membahu melakukan pengawasan agar tidak terjadi pengulangan.

Memang tidak bisa dipungkiri, kekhawatiran masyarakat cukup beralasan. Terbukti dengan adanya tingkat pengulangan tindak pidana yang terjadi di berbagai daerah.Akan tetapi, yang jarang diulas adalah juga tingkat kebahagiaan anak yang kembali bisa bertemu dengan ibu maupun ayahnya yang sebelumnya mendekam di penjara. Atau kebahagiaan seorang ibu yang kembali bertemu dengan anak semata wayangnya yang sebelumnya berada di Lapas Anak.

Itu juga yang tidak pernah disorot oleh media publik kita. Saya mengetahui karena memang terlibat dalam proses tersebut. Saya menjumpai penjamin warga binaan ini. Yang pada umumnya adalah orang tua, suami/istri, juga anak. Dari sana saya bisa merasakan situasi psikologis yang mendalam. Sebagai contoh, seorang anak perempuan, yang merupakan penjamin dari warga binaan yang akan kembali ke masyarakat, anak perempuan ini akan melangsungkan pesta pernikahan setelah ayahnya keluar. Ayahnya adalah wali yang akan menikahkannya.

Contoh lain, seorang Ibu, berusia 70an yang juga menjadi penjamin anak laki-lakinya. Ibu ini tinggal bersama dua cucunya, yang merupakan anak dari warga binaan yang akan kembali ke masyarakat. Kasus hukumnya adalah penyalahgunaan Narkotika. Ia terlibat Narkotika karena istrinya selingkuh. Mencari pelarian dan berakhir di bui. Itu adalah sedikit cerita yang saya rekam, tentu di berbagai daerah lain terdapat pula cerita yang tidak kalah membahagiakan sekaligus mengharukan.

Residivisme

Kekhawatiran masyarakat pada warga binaan dalam proses integrasi adalah akan terjadinya pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana ini lebih dikenal dengan istilah residivisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), residivisme adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa; penjahat kambuhan.

Ini juga yang menjadi perhatian para pemangku kebijakan, apakah ketika dikembalikan pada masyarakat warga binaan akan kembali berulah? Padahal dalam proses pembinaan dan pembimbingan sudah banyak metode yang dilakukan, baik itu bimbingan yang terkait dengan kepribadian maupun kemandirian.

Oleh karena itu, syarat dalam kebijakan lanjutan asimilasi Covid-19 di tahun 2021 juga dikecualikan pada warga binaan yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Permenkumham 32/2020. Dalam Pasal 11 Ayat (4) disebutkan:

“Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), asimilasi tidak diberikan kepada narapidana/anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap.”

Asesmen Risiko dan Kebutuhan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebenarnya sudah menerapkan asesmen risiko dan kebutuhan. Asesmen ini merupakan sarana preventif. Asesmen digunakan untuk mengukur tingkat risiko pengulangan tindak pidana dan kebutuhan intervensi yang diperlukan. Di Indonesia, asesmen risiko dan kebutuhan sudah mulai digunakan sejak diundangkan melalui Permenkumham 12/2013.

Asesmen seperti ini sudah digunakan di berbagai negara seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, juga tetangga kita Malaysia. Di Australia asesmen ini dikenal dengan nama Instrument Level Service Inventory-Revised (LSI-R), asesmen ini juga yang kemudian diadaptasi di Indonesia.

Baik asesmen risiko maupun asesmen kebutuhan berguna dalam mengukur tingkat kemungkinan terjadinya tindak pidana kembali, apabila narapidana dikembalikan ke masyarakat. Sedangkan asesmen kebutuhan menjadi dasar dalam proses pembinaan di dalam lapas sehingga aspek yang dibina tidak akan salah sasaran. Pada asesmen kebutuhan, warga binaan diukur dari segi mana yang membutuhkan pembinaan, apakah pendidikan, pekerjaan, pernikahan, ekonomi, keluarga, lingkungan sosial, maupun lainnya.

Dengan adanya asesmen risiko dan kebutuhan ini, petugas pemasyarakatan akan mengetahui mana-mana warga binaan yang mempunyai potensi pengulangan rendah, sedang, maupun tinggi. Apabila potensi pengulangan warga binaan rendah, maka mereka dapat mengikuti program reintegrasi dengan kembali ke masyarakat.

Sedangkan warga binaan yang mempunyai potensi sedang dan tinggi akan dilakukan pembinaan lanjutan untuk menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana. Begitu juga dengan metode pengawasan dan pembinaan juga akan disesuaikan dengan kebutuhannya. Sehingga, program pembinaan yang dilakukan akan mempunyai dasar yang jelas, objektif, dan transparan.

Maka, sebenarnya kita sudah mempunyai alat ukur dan metodologi yang jelas dalam mengurangi dan mencegah tingkat residivisme. Persoalannya sekarang, apakah alat ukur tersebut akan dimaksimalkan atau tidak?**

*Penulis, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pontianak/Penulis Buku Psikologi Pemasyarakatan.

error: Content is protected !!