Menanti Anam Garam Diserahkan ke Kejaksaan

Deni Amiruddin, Pengamat hukum sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

PONTIANAK – Berkas perkara penganiayaan dengan tersangka, The Khoen Nam alias Anam telah dinyatakan kejaksaan lengkap atau P21. Namun hingga saat ini polisi belum melimpahkan tersangka dan barang bukti.

Pengamat hukum sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Deni Amiruddin, mengatakan, harusnya setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, penyidik segera melimpahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

Menurut Deni, jika penyidik belum melakukan proses tahap dua, kejaksaan tidak diam. Melainkan menyurati penyidik polisi.

Deni menerangkan, P21 itu adalah form yang dimana kejaksaan menyampaikan kepada kepolisian bahwa berkas yang disidik sudah lengkap. Artinya unsur pidana telah terpenuhi.

“Tidak hanya peristiwa hukum, pidana yang didalam berita acara pemeriksaan itu pun tandanya sudah lengkap. Ketika kejaksaan sudah menerbitkan form P21 kepada penyidik maka itu artinya kepolisian harus segera melakukan tahap dua,” kata Deni, Selasa (26/10).

Deni menjelaskan, tahap dua adalah penyerahan berkas, tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan, guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Apabila sudah diterbitkan P21 kepada penyidik kepolisian, lanjut Deni, dan penyidik kepolisian tidak melimpahkan perkara tersebut kepada kejaksaan, maka kejaksaan harus proaktif untuk menanyakan hal tersebut.

“Kalau perlu surati saja penyidiknya untuk menanyakan kapan tahap dua. Karena proses hukum selanjutnya ada ditangan kejaksaan bahkan ke pengadilan agar terduga itu diadili,” jelas Deni.

Pada kasus penganiayaan dengan tersanga Anam, Deni menambahkan, harusnya tersangka Anam dapat dijerat dengan Undang undang darurat.

Deni mengatakan, tersangka memang tidak menembakan senjata api atau menodongkannya. Tetapi yang digunakan dalam dugaan penganiayaan itu adalah senjata api.

“Senjata api itu memiliki Undang undang khusus yaitu Undang undang darurat. Sehingga kegunaannya diatur jelas, tidak sembarangan,” terang Deni.

Menurut dia, jangankan dipukulkan menggunakan gagang, mengeluarkan senjata apiq ditempat umum oleh warga sipil itu saja tidak boleh. Apalagi dipertontonkan. Walaupun memiliki izin, justru patut dipertanyakan izinnya, lantaran atas perbuatannya izin kepemilikan dapat dicabut.

Deni menegaskan, memiliki izin bukan berarti disalahgunakan, karena persoalannya dalam kasus itubadalah dipukulkan menggunakan gagang senjata api oleh tersangka. Oleh karenanya harus benar penggunaannya, misalkan saja digunakan apabila situasi terancam atau menyelamatkan diri dari keterancaman. Pertanyaannya terancam atau tidak terduga pelaku sampai mengeluarkan senjata api itu?

Maka, Deni menambahkah, tak hanya pasal penganiayaan 351 ayat 1 KUHP yang dikenakan kepada pelaku. Melainkan juga dijerat dengan dugaan melanggar Undang undang Darurat dalam hal ini kepemilikan senjata api oleh tersangka, Anam, yang dididuga digunakan dalam suatu tindak pidana.

“Walaupun hanya memukul menggunakan gagang itu tidak boleh di dalam UU Darurat,” tegas Deni.

Terkait persoalan saling lapor dalam satu kejadian, Deni mengatakan itu bisa saja terjadi, jika terjadi saling pukul atau duel. Misalkan saja Anam yang tadinya dilaporkan, kemudian melapor balik. Sah-sah saja dimata hukum dan kepolisian wajib menerima laporan itu. Karena kepolisian tidak boleh menolak laporan.

Namun, menurut Deni, pada kasus penganiayaan itu kepolisian atau penyidik yang menangani harus benar-benar jujur dalam menerima laporannya. Harus benar-benar melihat masuk unsur pidana atau tidak. Maka dari itu penanganan hukum itu harus adil dan jujur.

“Jangan sampai tidak ada unsur malah dibuat-buat ada, itu namanya Kriminalisasi. Semoga itu tidak terjadi,” harapanya. (adg)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!