Merdeka Dalam Kemiskinan

opini pontianak post

ilustrasi opini

Oleh: Muhammad Rizky Septian, SST

Genap 74 tahun sudah Indonesia merdeka, namun tak sedikit anak bangsa yang masih bermimpi meraih sebuah kemerdekaan. Bukan secara de jure (hukum) karena secara de jure memang bangsa Indonesia telah merdeka, namun secara de facto (fakta). Bangsa Indonesia belum sepenuhnya merdeka karena masih banyak anak bangsa yang belum merasakan cita-cita kemerdekaan. Kemiskinan, ketimpangan sosial, pengangguran, kriminalitas, dan masalah sosial ekonomi lainnya masih menjadi situasi keseharian yang dihadapi.

Kesejahteraan, kecerdasan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dicita-citakan masih belum dapat diwujudkan seutuhnya. Masalah kemiskinan merupakan salah satu bukti nyata bahwa kita belum sepenuhnya merdeka.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 25,14 juta orang (9,41 persen) pada Maret 2019 dengan garis kemiskinan untuk daerah perkotaan sebesar 442.062 rupiah per kapita per bulan dan untuk daerah perdesaan sebesar 404.398 rupiah per kapita per bulan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan tersebut yang dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Kalimantan Barat sendiri pada Maret 2019, berada ditingkat pertama berdasarkan jumlah penduduk miskin di Kalimantan dan peringkat keenam belas secara nasional. Hasil rilis Berita Resmi Statistik (BRS) 5 Agustus 2019 menyatakan bahwa pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat mencapai 378,41 ribu jiwa (7,49%).
Angka kemiskinan di Kalimantan Barat selalu berada pada 7 hingga mendekati 8 persen selama lima tahun terakhir.

Parahnya lagi, pada tahun 2018 ada dua kabupaten yaitu Landak dan Melawi yang angka kemiskinannya sudah mencapai lebih dari 11 persen tepatnya 11,77 persen dan 12,83 persen. Hal ini berarti untuk setiap sepuluh orang di kabupaten itu, ada sekitar satu orang warga yang miskin.

Sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab masih cukup tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia dan khususnya di Kalimantan Barat. Tingkat inflasi Maret 2018-Maret 2019 mencapai 3,16 persen secara rata-rata di Kalimantan Barat untuk Pontianak dan Singkawang. Di sisi lain, upah riil petani dan buruh bangunan per hari yang tumbuh tidak tinggi tergerus oleh inflasi yang tinggi. Faktor lainnya yang juga mungkin menjadi penyebab adalah terjadinya keterlambatan dalam distribusi beras sejahtera pada Januari, Februari, dan Maret 2019.

Adapun kontribusi beras terhadap kemiskinan sebesar 20,46 persen di daerah perkotaan dan sekitar 29,29 persen di daerah perdesaan. Baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, beras menjadi komoditas yang memberi sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan Kalimantan Barat pada Maret 2019.

Kemiskinan harus diakui memang terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia, bahkan hampir seluruh energi dihabiskan hanya untuk mengurus persoalan kemiskinan. Cara paling tepat untuk mengentaskan kemiskinan adalah memotong rantai kemiskinan yang ada yaitu dengan memberi kesempatan untuk lebih sehat, lebih mandiri, lebih berdaya, dan lebih berpendidikan, khususnya kepada generasi muda bangsa ini. Dengan demikian, rantai kemiskinan yang ada tidak terus-menerus berlanjut. Berbagai langkah strategis yang dirancang oleh pemerintah demi terbebasnya Indonesia dari kemiskinan, yakni yang pertama mempertajam target kebijakan dan mekanisme pengiriman untuk menjangkau orang miskin.

Beberapa jenis subsidi perlu disesuaikan agar bisa menjangkau yang membutuhkan, keakuratan data merupakan prasyarat penting, dan mekanisme pengiriman harus diarahkan untuk menjangkau orang-orang yang ditargetkan secara nyata dan tidak mengakibatkan distorsi yang berlebihan. Langkah yang kedua, penting untuk memiliki kebijakan yang tepat untuk memutus siklus kemiskinan. Kebijakan ini mencakup kegiatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang memungkinkan orang miskin dan generasi berikutnya untuk keluar dari siklus kemiskinan.

Selain itu, diperlukan kebijakan menengah dan jangka panjang untuk mengatasi kesenjangan pendapatan individu dan disparitas regional. Beberapa upaya untuk mengurangi disparitas pendapatan, yakni melalui reformasi agraria, pengembangan sektor pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
Menyelesaikan masalah kemiskinan berarti menyelesaikan satu akar masalah-masalah lain yang ada di negara ini, seperti masalah pendidikan, pengangguran, dan kriminalitas. Jika bangsa ini ingin benar-benar merdeka, masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama melakukan revolusi di berbagai bidang.

Bangsa ini harus optimis memerdekakan Indonesia dari segala hal yang membuat negara menjadi terpuruk, seperti korupsi, kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, dan sebagainya. Bangsa ini perlu melepaskan dirinya dari penjajahan di bidang pendidikan, hukum, ekonomi, politik, dari campur tangan negara asing. Arti kemerdekaan yang sebenarnya itu haruslah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Rakyat harus lepas dari beban yang berat dan mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh elemen di negara ini. Bersama-sama kita pasti bisa membuat negara ini menjadi lebih baik dan lebih maju.

Penulis adalah Statistisi Pertama Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Sekadau

Read Previous

Semangat Nasionalisme Pemuda Lewat Dialog Kebangsaan

Read Next

Xing Fu Salurkan Bantuan Ke Penderita Stroke

Tinggalkan Balasan

Most Popular