Midji: Jangan Sampai Kalbar Seperti Kalsel, Singgung Persoalan Eksploitasi SDA

PERTAMBANGAN: Eksploitasi sumber daya alam Kalbar di sektor pertambangan harus tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. INT

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menyoroti persoalan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di daerah ini. Dengan kebijakan yang ada sekarang, ia menilai daerah seolah hanya bisa mengobral SDA yang ada. Belum lagi persoalan tidak adanya data yang valid, sehingga berbagai kebijakan diambil tidak berbasis data.

Ia mencontohkan seperti kondisi pertambangan bauksit. Daerah tidak memiliki data berapa besar kandungan bauksit yang dimiliki. Dari sisi kebijakan, daerah juga hanya mengikuti pemerintah pusat karena semua perizinan terkait sudah ditarik ke pusat.

“Sekarang pusat yang memberikan kuota untuk konsesi pertambangan. Daerah ibaratnya hanya mengobral SDA yang ada dan akhirnya setelah habis pemerintah daerah dan masyarakat tinggal menanggung seperti yang terjadi di Kalsel. Kita (Kalbar) hampir,” ungkapnya baru-baru ini.

Midji-sapaan akrabnya- menghitung, jika kuota ekspor bauksit per tahun ada sebesar 25 juta metrik ton yang diekspor dari Kalbar. Lalu untuk kedalaman penggalian tambangnya rata-rata satu meter saja maka akan ada penurunan lahan sebanyak 25 juta meter persegi. “Bahkan mungkin bisa dua kali lipat dari itu karena bauksit itu kan harus dicuci, tanahnya ini, okelah cuciannya itu tetap masih ada di daratan, sebagian besar lah,” katanya.

Jika hal tersebut terjadi selama 10 tahun saja, bisa dihitung berapa besar lahan di provinsi ini yang mengalami penurunan. Apalagi ketika pemerintah pusat memberikan izin lokasi pertambangan, menurutnya hanya melihat koordinat tanpa melihat aspek ketinggian atau topologi suatu daerah. Semisal berapa ketinggian daerah tersebut dari permukaan laut, berapa air pasang tertinggi dan lain sebagainya.

“Tidak ada itu hitung-hitungan, sehingga ya pasti banjir. Bayangkan misalnya kawasan flat tapi ada bauksit di situ, tapi ketinggiannya misalnya hanya 1,5 meter di atas permukaan laut, pasang tertinggi bisa 1,7 meter, diiringi misalnya hujan, ya pasti banjir,” tegasnya.

Ditambah lagi lanjut dia, melihat topografi perbatasan wilayah Kalimantan Tengah dengan Kalbar. Ketika Kalteng banjir beberapa kabupaten di Kalbar yang berbatasan langsung seperti Kabupaten Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu juga ikut mengalami banjir.

“Mengapa? Normalisasi parit dan sungai hampir tidak dilakukan, banjir di Bengkayang itu Sungai Sambas Besar dan Sungai Sambas Kecil itu sudah pendangkalan yang luar biasa dan daerah aliran sungai kita 70 persen sudah rusak,” ingatnya.

Hal ini dinilai menjadi tantangan Kalbar ke depan. Semuanya harus bisa diperbaiki. Namun, sementara ini daerah belum memiliki data yang valid. “Jadi saya harus mencari data, mencocokkan data yang satu dengan yang lain, baru saya analisis, baru saya bisa ngomong apapun,” terangnya.

Terpisah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalbar Syarif Kamaruzaman menjelaskan soal pengalihan kewenangan pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan Minerba. Dalam UU tersebut ditetapkan bahwa sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional oleh karena itu pengelolaannya dibawah kendali pemerintah pusat.

Namun dalam UU yang disahkan pada 10 Juni 2020 itu menurut Kamruzman, di klausul pasal 173C, ayat 1 menyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan perizinan, rekomendasi dan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksisting berlaku paling lama enam bulan atau sampai diterbitkan PP turunan dari UU tersebut. “Tapi sampai sekarang PP-nya belum keluar dan ini sudah lewat dari enam bulan,” jelasnya.

Dalam Pasal 173C ayat 2 juga disebutkan moratorium atau penundaan pemberian izin baru oleh menteri dan gubernur selama enam bulan sejak UU terbit. Sehingga enam bulan sejak 10 Juni atau mulai 11 Desember 2020 pelayanan perizinan dibuka kembali dan kewenangan Pemprov ditarik ke pemerintah pusat.

PP dan Raperpres pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2020 belum terbit, sehingga seluruh perizinan akan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sesuai Inpres No.4 Tahun 2015 tentang PTSP di BKPM, perizinan sub sektor minerba didelegasikan ke BKPM sesuai Permen ESDM No-25 Tahun 2015. Nomenklatur perizinan lama berbeda sehingga perlu disesuakan dengan UU No.3 Tahun 2020.

Seperti diketahui dari data saat ini, ada sebanyak 707 IUP di Provinsi Kalbar yang mencakup tiga kategori. Mulai dari IUP komoditas mineral logam ada 152 unit, IUP komoditas batu bara tujuh unit, IUP komoditas mineral non logam dan batuan 548 unit. Dan IUP tahap eksplorasi 261 unit serta IUP tahap operasi produksi 446 unit.(bar) 

error: Content is protected !!