Midji : Kebijakan Menkeu Merampot

sutarmidji
Sutarmidji

Bagi Hasil Pajak Ekspor Tidak Adil

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menyatakan kekesalannya terhadap beberapa kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil kepada daerah. Salah satunya mengenai bagi hasil untuk beberapa komoditas ekspor. Ia bahkan menyebut kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merampot atau tidak tepat.

Pertama mengenai bagi hasil pajak ekspor minyak sawit atau CPO. “Melabeli Kalbar sebagai (daerah) penghasil CPO terbesar kedua (se-Indonesia), saya bilang, kalau orang Pontianak bilang merampot jak,” katanya saat menjadi keynote speaker Seminar Internasional di Gedung Rektorat Untan, Senin (7/10).

Alasannya karena label sebagai penghasil CPO terbesar hanya sia-sia. Selama ini, Kalbar sama sekali tidak merasakan kontribusi dari pajak ekspor CPO. Itu karena bagi hasilnya hanya diberikan kepada daerah yang memiliki pelabuhan.

“Harusnya itu kan, kadang yang buat aturan tidak konsisten. Oke, Kalbar tidak ada pelabuhan ekspor, sehingga yang mendapat daerah-daerah lain seperti Lampung, Riau, Belawan (Medan), Tanjung Perak (Surabaya), mereka yang dapat,” sesalnya.

Jika ingin adil, kata Midji, seharusnya daerah penghasil yang diprioritaskan mendapat bagian. Ia meminta pembagian pajak ekspor CPO diberikan kepada daerah penghasil, bukan daerah yang memiliki pintu ekspor.

“Kan begitu itu yang benar. Tambah lagi NPWP mereka (perkebunan sawit) semua di Jakarta. Jadi yang kaya Jakarta. PPH bayar di sana, yang dapat Jakarta, yang hancur kita. Tidak ada kontribusinya. Itu masalah,” tambahnya.

Menkeu diharapkan bisa mengeluarkan kebijakan untuk memberi bagian kepada daerah penghasil. Bagi hasil pajaknya, apapun jenisnya, mestinya mempertimbangkan daerah penghasil.

“Kalau tidak, infrastruktur akan hancur. Kami tak cukup duit untuk membangun dan menjaga jalan. Saya mohon maaflah kepada pengambil keputusan di Jakarta, tapi hati dan otak saya tidak bisa membiarkan mulut dan mata saya tertutup untuk menyampaikan kejengkelan ini,” ujarnya.

Selain itu, kata Midji, kebijakan serupa terjadi pula di sektor pertambangan khususnya bauksit. Kalbar memiliki kandungan bauksit yang cukup melimpah. Namun, akibat kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya bisa gigit jari. Daerah tidak rela jika hanya mendapat bagi hasil yang nilainya tak sepadan dengan kerusakan yang harus ditanggung akibat sektor pertambangan. “Kita (daerah) tidak dapat apa-apa, tapi jalannya rusak,” ucapnya.

Midji menjelaskan, tiap tahun ada empat perusahaan di Kalbar yang mendapat kuota ekspor bauksit. Totalnya mencapai sekitar 20 juta ton. Pengawasan terhadap kuota tersebut juga dinilai tidak jelas. Angkanya bisa saja lebih besar. Dari proses itu, perusahaan seharusnya menyerahkan dana jaminan reklamasi pasca penambangan atau langsung melakukan reklamasi. Kenyataan di lapangan, dana reklamasi yang dikeluarkan sangat minim. Kerusakan lingkungan pun tidak terbendung.

Bahkan, ada indikasi kuat banjir sering terjadi di beberapa wilayah di Kalbar akibat eksploitasi yang berlebihan tanpa diikuti reklamasi. Jika hal ini terus berjalan dan tidak diatur secara tegas, ia yakin masyarakat akan dirugikan karena akan terdampak banjir. “Inspektur tambang ada indikasi tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Saya terus dalami dan kalau ketemu, saya akan usulkan berhenti,” tegasnya.

Selain itu, dari sisi pendapatan daerah juga dirasa sangat minim. Harusnya, kata Midji, daerah bisa mendapat bagian antara satu sampai dua US dolar per metrik ton dari bauksit yang diekspor dan atau diolah. Pendapatan dari sektor itu semuanya bisa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur di Kalbar. “Kalau ini dilakukan maka saya yakin infrastruktur Kalbar dalam waktu lima tahun akan ada perbaikan yang luar biasa,” imbuhnya.

Dari data rincian alokasi dana bagi hasil APBN untuk daerah, bagi hasil dari sektor Minerba di Kalbar, tahun 2019 hanya sebesar Rp25,56 miliar. Bahkan untuk tahun 2020 angkanya menurun, menjadi sekitar Rp16 miliar lebih. Padahal jika melihat nilai ekspor bauksit di provinsi ini angkanya terbilang besar.

Dengan harga jual sekitar 25 US dolar per ton dari kuota ekspor sebesar 20 juta ton, artinya nilai ekspornya bisa mencapai sekitar 500 juta US dolar. “Dan kita (Kalbar) cuma minta 20 juta hingga 30 juta US dolar saja,” katanya.

Dari kebijakan yang dianggapnya tidak adil ini, Midji khawatir SDA di provinsi ini akan habis. Sementara masyarakatnya masih miskin dan bahkan bisa tambah miskin. “Makanya kita perlu bangun SDM kita yang baik,” pungkasnya.

Perlakuan yang dirasa tidak adil oleh pemerintah pusat terkait pertambangan bauksit ini juga pernah disinggung Midji beberapa waktu lalu. Ia bahkan menyatakan bakal menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jika perlu, ia sendiri yang akan melarang agar kegiatan ekspor komoditas tersebut dihentikan.

“Kalau perlu kami larang dia (perusahaan) ekspor, biarpun ada izin dari kementerian. Kementerian punya hak mengizinkan tapi bagi hasilnya tidak jelas kan merugikan daerah,” kata Midji sapaan akrabnya. Kecuali, lanjut Midji, kementerian mau bertanggung jawab kalau terjadi banjir dan hal-hal negatif dari adanya pertambangan.

Menurutnya, ini bukan berarti pemerintah daerah ingin mengganggu iklim investasi melainkan karena ingin mengantisipasi masalah yang harus ditanggung ke depan. “Sekarang saja di Siduk (Ketapang) itu, karena sudah banyak yang ditambang, sering banjir. Daerah yang sudah ditambang itu (sering banjir) karena reklamasinya tidak ada,” ungkapnya.

Terpisah Pengamat Ekonomi Untan Eddy Suratman melihat saat ini merupakan waktu yang tepat bagi daerah untuk menyampaikan keluhan terkait bagi hasil tersebut. Itu karena UU yang mengatur tentang hal ini sedang dalam proses untuk direvisi. Yakni revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Itu bisa dilihat di UU Nomor 33 2004, di situ sudah ada pembangian berpaa persen untuk pusat dan berapa persen kabupaten/kota dan provinsi,” katanya kepada Pontianak Post, Jumat (4/10).
Jika daerah merasa bagi hasil yang didapat sangat kecil, maka bisa mengusulkan dalam revisi UU tersebut. Terutama mengenai pembagian dana bagi hasi dari SDA yang harus ditingkatkan. Untuk itu daerah bisa menjalin komunikasi ketika revisi UU tersebut dibahas di DPR RI. Caranya dengan menyampaikan lewat pandangan ahli dengan argumentasi bahwa bagi hasi dari SDA harus ditingkatkan.

“Mereka kadang juga turun ke daerah untuk konfirmasi. Jadi ruang untuk menyampaikan revisi itu sangat terbuka. Saya mengetahui saat ini memang dalam poses perubahan, ini momentum tepat,” tutupnya.(bar)

loading...