Midji Sebut Masuk Sintang Harus Gunakan Syarat Negatif Rapid Test Antigen

Sutarmidji

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Barat bakal mengikuti aturan pusat soal kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021. Seperti diketahui di masa larangan mudik lebaran tanggal 6-17 Mei 2021, semua orang dilarang melakukan perjalanan. Perjalanan orang hanya diperbolehkan dengan pengecualian dan sayarat-syarat tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.13 Tahun 2021 dan  SE Satgas Covid-19  Nomor 13 Tahun 2021.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengungkapkan, Satgas Covid-19 Kalbar akan mendukung kebijakan tersebut dengan menyiapkan 700 tempat tidur isolasi. Ke depan jika ada warga yang tertangkap melanggar aturan tentang mudik, prokes dan lain sebagainya, maka akan langsung menjalani isolasi. “Langsung dikarantina 14 hari, saya benar-benar. Ini tidak menakut-nakuti,” katanya, Senin (3/5).

Saat ini untuk bisa masuk ke wilayah Kabupaten Sintang menurut Midji sudah harus menggunakan sayarat negatif tes cepat (rapid) antigen. Begitu juga dengan Kota Singkawang, sebentar lagi bakal menerapkan kebijakan yang sama. “Kemudian Pontianak pasti, daerah lain kalau membiarkan sudah. Pokoknya mudik tidak boleh, titik,” tegasnya.

Khusus untuk kalangan ASN di lingkungan Pemprov Kalbar, pihaknya bakal mengawasi ketat soal larangan mudik. Tidak boleh ada ASN yang mudik dan keberadaannya bisa dicek melalui aplikasi di handphone. “Kalau di HP dia matikan lokasi artinya dia mudik, pokoknya kami lihat ada di mana, apalagi pejabat. Tidak ada cuti-cutian, kalau ketahuan lihat saja nanti,” ucapnya.

Termasuk pelaksanaan salat id ketika lebaran nanti, ia mengatakan memang tidak ada pelarangan. Hanya saja, semua harus dilaksanakan dengan prokes yang ketat. Pengurus masjid diminta bertanggung jawab terhadap jemaah yang beribadah di tempatnya. Jangan sampai ada pembiaran oleh pihak pengurus jika ditemukan ada warga yang melanggar pelaksanaan prokes.

“Jangan biarkan orang melanggar prokes, siapkan masker, kalau harus beli dari dana infak masjid tidak apa-apa gunakan saja. Saya mau lihat, saya suruh data masjid yang tidak menerapkan prokes kami tidak akan bantu lewat APBD jika ada yang mengajukan (bantuan),” imbuhnya.

Pengurus masjid lanjut dia, harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kondisi saat ini sedang terjadi kedaruratan kesehatan (pandemi). Seperti pelaksanaan salat berjemaah dengan merapatkan dan meluruskan saf. Kondisi saat ini dikatakan dia, yang hanya bisa dilakukan adalah meluruskan saf. Sedangkan untuk merapatkan saf belum bisa dilakukan.

Dua hal tersebut menurutnya bukan untuk menentukan sah atau tidaknya salat, tapi lebih kepada kesempurnaan salat. “Nah kondisi darurat tidak ada yang bisa sempurna, makanya cukup lurus (saf) tapi tidak rapat,” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Harisson mengatakan Satgas Covid-19 kabupaten/kota harus ikut mensosialisaskan tentang larangan mudik. Yakni mulai 6-17 Mei yang boleh melakukan perjalanan hanya orang dengan syarat tertentu.

Seperti ASN atau pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dengan dibuktikan surat tugas. Lalu kunjungan keluarga dalam rangka musibah seperti meninggal dunia. Dan perjalanan ibu hamil dalam rangka dirujuk untuk melahirkan. “Jadi itu saja, tidak ada yang lain. Jadi kita lebaran ini tidak usah melakukan perjalanan mudik,” katanya.(bar)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!