Midji Tak Izinkan Pawai Tatung

TIDAK DIIZINKAN: Ribuan wisatawan menyaksikan pawai tatung dalam acara Cap Go Meh di Singkawang tahun lalu. Tahun ini, Gubernur Kalbar Sutarmidji tidak mengizinkan perayaan Cap Go Meh yang berpotensi mendatangkan kerumunan massa. SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

Syarat Negatif PCR Diperpanjang

Target Vaksinasi di Kalbar 3,4 Juta Jiwa

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menegaskan bahwa tahun ini perayaan Cap Go Meh seperti pawai para tatung, pertunjukan barongsai, dan arakan naga ditiadakan. Keputusan ini dikeluarkan  mengingatkan penyebaran pandemi Covid-19 di Kalimantan Barat masih terus terjadi. “Saya pastikan (parade) tatung tidak ada, arakan naga tidak ada, hanya boleh ritual agama,” pungkasnya.

Menurut Midji, perayaan Cap Go Meh bisa mendatangkan kerumunan. Apalagi jika berkaca pada acara-acara tahun sebelumnya, perayaan Cap Go Meh dipadati hingga ribuan penonton. Midji tidak ingin terjadinya kerumunan orang yang menyaksikan atraksi Tatung, menyebarkan Covid-19. Meski melarang perayaan yang bersifat kerumunan, gubernur menyatakan membolehkan kegiatan yang sifatnya ritual keagamaan. Itupun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

“Ritual agama silakan tetap dilaksanakan, tetapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Cap Go Meh adalah akhir dari rangkaian perayaan tahun baru Imlek yang dilakukan tiap tanggal 15 pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada tahun sebelumnya, perayaaan Cap Go Meh, terutama di Singkawang mampu menyedot ribuan wisatawan.  Atraksi ribuan tatung berpawai di sepanjang jalan di Kota Amoy itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.

Selain melarang perayaan Imlek dan Cap Go Meh, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kalimanatan Barat (Kalbar) juga bakal memperpanjang kebijakan negatif tes usap (swab) RT-PCR sebagai syarat bagi penumpang pesawat yang datang ke daerah ini. Kebijakan yang awalnya selesai pada 8 Januari 2021 itu, rencananya bakal diperpanjang hingga selesai Imlek dan Cap Go Meh 2021.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan, saat ini dilihat dari kondisi di berbagai daerah memang masih terjadi peningkatan kasus Covid-19. Kemudian sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hampir semua daerah masih akan melakukan pengetatan.

“Kami sedang kaji apakah masuk Kalbar dengan negatif PCR tetap diberlakukan. Saya lebih cenderung diberlakukan sampai selesai Cap Go Meh,” ungkapnya usai menghadiri rapat virtual yang dipimpin Presiden Jokowi terkait penanganan pandemi Covid-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi, Rabu (6/1).

Pengetatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan dari daerah luar Kalbar. Melihat dari pengalaman selama ini menurutnya angka keterjangkitan dari luar Kalbar memang sangat tinggi. Termasuk potensi untuk menjangkiti orang lainnya pun sangat tinggi.

Midji, sapaan akrabnya, mencontohkan ada satu kasus dimana satu orang, kepala keluarganya melakukan perjalanan ke luar Kalbar. Yang bersangkutan kemudian dinyatakan positif Covid-19, hingga akhirnya menjadi kluster keluarga, karena menjangkiti anggota keluarga yang lain.

“Makanya yang bersangkutan terjangkit di luar (Kalbar) dan meninggal dunia. Lalu yang meninggal itu sebagian besar memang keterjangkitan di luar Kalbar,” tegasnya.

Sementara untuk kasus-kasus transmisi lokal antar warga Kalbar yang tidak melakukan perjalanan ke luar daerah, ia mengatakan cenderung tanpa gejala dan mudah untuk sembuh. Sedangkan kasus-kasus yang dari luar Kalbar, mereka yang positif kandungan virusnya (viral load) pasti tinggi dan memiliki cycle threshold (CT) yang rendah.

“Sehingga saya akan kaji setelah tanggal 8 Januari akan tetap memberlakukan masuk Kalbar tetap dengan negatif PCR. Karena hasil dari uji petik kita (penumpang) banyak yang positif, ketika menggunakan PCR hampir tidak ada kasus dari penerbangan,” paparnya.

Jika pun ada temuan kasus positif, setelah adanya syarat wajib negatif PCR, penumpang yang ditemukan kandungan virusnya sangat rendah. Karena itu pihaknya tetap akan melaksanakan pengambilan sampel secara ajak kepada para penumpang yang datang ke Kalbar. Jika pihak maskapai tertib menjalankannya, ia memastikan tidak akan ada lagi sanksi larangan membawa penumpang. “Paling hanya denda saja, jika masih ada yang positif,” ucapnya.

 

Target Vaksin 3,4 Juta Jiwa

Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Harisson mengatakan, pihaknya sudah mendata jumlah sasaran se-Kalbar yang mencapai sekitar 3,4 juta jiwa. Itu untuk semua tahap pemberian vaksin, mulai dari tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, masyarakat rentan secara geospasial, sosial dan ekonomi, masyarakat umum dan pelaku ekonomi, serta masyarakat rentan lainnya. Dari jumlah tersebut perkiraan kebutuhan vaksin di Kalbar mencapai 6,8 juta, karena satu orang bakal mendapat dua kali penyuntikan vaksin.

Sedangkan untuk pelaksanaan vaksinasi nanti menurutnya akan ada pencanangan mulai dari tingkat nasional di pusat, tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Jadwalnya untuk tingkat nasional di tanggal 13 Januari yakni presiden dan para menteri yang divaksin terlebih dahulu.

Lalu pada 14 Januari, tingkat provinsi dengan sasaran Forkopimda, pejabat, tokoh masyarakat dan ulama yang masuk kriteria penerima vaksin. Jumlah yang divaksin untuk pencanangan tingkat provinsi nanti ada sekitar 10 orang.

Setelah itu pada 15 Januari diharapkan pencanangan dilanjutkan untuk tingkat kabupaten/kota dengan sasaran yang sama. “Kami sudah mengusulkan kepada Mendagri, nanti ada Pak Kapolda, Pak Wakapolda, Kepala BPKP Kalbar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dari unsur dewan itu ada Pak Prabasa (Wakil Ketua DPRD) dan masih ada beberapa orang lagi yang masih akan kami usulkan,” jelasnya.

Satgas Penanganan Covid-19 menjelaskan terkait vaksin Covid-19 yang kini sedang didistribusikan ke berbagai daerah. Meskipun tahal uji klinik fase 3 belum selesai dilakukan. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) terus melakukan pengawasan terhadap distribusi vaksin yang sedang berjalan.

Tunggu Izin BPOM

Badan POM juga terus melakukan pengawasan dan evaluasi pengadaan vaksin secara berkala mulai dari tahapan pre klinik, sampai dengan uji klinik fase 1, 2 dan fase 3 yang sedang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Termasuk juga uji klinis yang dilakukan Brazil dan Turki. Uji klinis fase 3 telah selesai, barulah Badan POM mengeluarkan Emergency Use of Authorization (EUA).

“Pada intinya, upaya distribusi yang telah dilakukan ini bertujuan menjamin ketersediaan vaksin yang merata, dengan prosedur kehati-hatian dengan memanfaatkan waktu yang ada. Pemerintah menjamin distribusi vaksin ke berbagai daerah di Indonesia dan dapat efektif tanpa merusak kualitas vaksin,” katanya menjawab pertanyaan media di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/1) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Wiku menambahkan, pada saat kedatangan vaksin di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu, Badan POM telah memberi sertifikat Lot Release sebagai upaya dalam mengawal mutu vaksin yang masuk ke Indonesia.

Vaksin yang saat ini sedang didistribusikan ke berbagai daerah, akan tetap diawasi dengan melakukan sampling berbasis risiko di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Lalu terkait penyuntikan vaksin ini, Wiku menegaskan bahwa pemerintah terus berpegang pada prinsip dan prosedur kesehatan yang berlaku. Penyuntikan vaksin baru akan dijalankan setelah EUA yang didasarkan hasil data saintifik dikeluarkan Badan POM.

“Bapak Presiden (Joko Widodo) juga akan menerima vaksin, jika vaksin sudah mendapatkan EUA dari Badan POM. Kami harapkan komitmen ini, bisa secepatnya dilaksanakan agar kemudian masyarakat luas bisa menerima vaksin Covid-19,” kata Wiku mentuo agenda keterangan pers. (bar)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!