Midji Tawarkan Konsep SMK 2 Tahun

BERI ARAHAN: Gubernur Kalbar Sutarmidji memberikan arahan saat membuka kegiatan mebinar dari Data Analytic Room Kalbar, Sabtu (18/7). BIRO ADPIM FOR PONTIANAK POST

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menanggapi wacana pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan dibuat selama 4 tahun atau setara dengan diploma I. Hal itu dinilainya salah besar, karena dengan semakin lama pendidikan SMK akan semakin membuat orang tidak berminat masuk SMK.

“Kalau saya seharusnya SMK itu paling lama 2 tahun saja belajar, kemudian buat satu lembaga di setiap provinsi itu ada sertifikasi daerah kemudian nasional,” ungkapnya saat membuka Mebinar Tantangan, Peluang dan Peran Pendidikan Vokasi dalam Link dan Match Menghadapi Dunia Kerja, Sabtu (18/7). Midji, sapaan Gubernur, menilai perlu ada lembaga sertifikasi nasional untuk pendidikan vokasi. Begitu 2 tahun, dia berharap pelajar SMK selesai. Kemudian untuk mendapatkan ijazah dan sertifikat sekaligus, dia menyarankan, melalui ujian di balai sertifikasi daerah. Sedangkan untuk vokasi tertentu, menurut dia, diharuskan mengikuti ujian di balai sertifikasi nasional. “Itu konsep tawaran saya, jadi cukup 2 tahun saja jangan sampai tiga tahun,” katanya.

Pendidikan vokasi, menurut dia, sudah digaungkan sejak lama, namun masih lamban. Dia menyoroti bagaimana kementerian bukannya membuat suatu konsep yang mapan, tetapi bagaimana ingin berbeda dengan menteri sebelumnya. Padahal, dalam pandangan dia, keberlanjutan suatu kebijakan adalah penting, terlebih pada bidang pendidikan.

“Tapi yang kita tahu selama ini kalau di bidang pendidikan, ganti menteri, ganti kebijakan. Saya harus ngomong apa adanya, mau enak dengarnya, silakan, mau tak enak dengarnya mohon maaf,” sindirnya.

Mengenai pendidikan vokasi ia mengaku sudah sangat memperhatikannya sejak masih menjabat Wali Kota Pontianak. Pendidikan vokasi, menurutnya, harus dilakukan bagi mereka yang mungkin tidak akan kuliah atau tidak punya biaya untuk kuliah. Maka sebelum mereka bekerja, dia menyarankan agar pemerintah menyiapkan SMK itu dengan baik.

Orang nomor satu di Kalbar itu juga berkeinginan agar ke depannya pendidikan vokasi berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja. Harapan dia supaya para penyedia lapangan pekerjaan betul-betul siap dalam investasi yang dibutuhkan di suatu daerah. Untuk itu dia menambahkan, pendidikan vokasi harus betul-betul diperhatikan dan menjadi satu kebijakan yang mapan, tidak terus diubah.

“Saya tidak setuju sama sekali jika adanya Balai Latihan Kerja, harusnya ditutup saja karena tidak ada manfaatnya, karena yang perlu dilakukan itu seluruh kelengkapan lab maupun bengkel kerja SMK dilengkapi selengkap-lengkapnya. Supaya mereka (pelajar, Red) punya kemahiran ketika sudah tamat dan dibutuhkan lapangan kerja,” pungkasnya. (bar)

loading...