Minta Cafe Lengkapi Dokumen Izin Usaha

RAZIA: Satpol PP Kabupaten Bengkayang bersama instansi terkait saat melakukan razia di salah satu cafe yang berada di Jalan Panglima Libau, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Rabu (31/3) malam. SIGIT ADRIYANTO/PONTIANAK POST

BENGKAYANG – Tim gabungan dari Satpol PP Kabupaten Bengkayang bersama instansi terkait melaksanakan giat operasi razia di sejumlah cafe atau warkop yang buka hingga larut malam, di sekitaran Kecamatan Bengkayang Kota, pada Rabu (31/3) malam.

Adapun sasaran dalam operasi razia oleh tim gabungan tersebut adalah terkait pengecekan izin usaha dan jam operasional tempat usaha yang dianggap melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Bengkayang, Dalawi mengatakan pelaksanaan razia tersebut merupakan tindaklanjut dari arahan Bupati Bengkayang yang sebelumnya memang akan memeriksa perizinan sejumlah cafe atau warkop yang ada.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk melakukan pengecekan ke setiap tempat usaha terkait izin usaha dan juga jam operasional.

“Kita turun malam hari ini, untuk menindaklanjuti apa yang telah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang. Khususnya tentang pengecekkan cafe-cafe yang ada di Bengkayang ini,” ujar Dalawi saat diwawancarai usai operasi razia berlangsung.

Dalawi menjelaskan bahwa pengecekan yang dilakukan ini menyangkut tentang perizinan buka usaha, meliputi apakah izin usaha sudah dibuat ataupun belum dibuat. Oleh karenanya, diharapkan kepada tempat usaha yang belum menjalankan administrasi izin membuka usaha agar segera membuatnya.

“Maka yang belum, kita harapkan segera untuk mengurus perizinan. Dan bagi yang sudah ada namun belum lengkap, segera dilengkapi,” imbaunya. “Tentunya dalam hal ini kita juga telah berkoordinasi dengan pihak perizinan. Sehingga kendala-kendala dalam perizinan, nanti pihak perizinan yang lebih bisa menjelaskan,” timpalnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang, Kurniati menyampaikan kepada tempat-tempat usaha yang belum memiliki izin resmi untuk segera membuat izin usaha.

Kurniati juga mengatakan bahwa tempat-tempat usaha yang membuka usahanya harus mengikuti prosedur administrasi dalam membuka izin usaha baik di cafe, rumah makan, serta tempat usaha lainnya. Terutama memenuhi persyaratan Surat Izin Usaha Perusahaan (Siup) dan didalam Siup terdapat SPPL pengganti dari undang-undang gangguan.

“Proses perizinan untuk kafe dan rumah makan yang ada disini, izin yang harus mereka penuhi adalah terutama Siup (Surat Izin Usaha Perusahaan),” ucap Kurniati.  “Didalam Siup juga ada SPPL. SPPL itu pengganti dari undang-undang gangguan. Sekarang Undang-undang gangguan tidak ada lagi, penggantinya itu DSPPL,” jelasnya.

Dilain sisi, dia juga menjelaskan bahwa disela-sela razia yang berlangsung, tim gabungan telah memberi tenggat waktu untuk pemilik tempat usaha melengkapi dokumen izin buka usaha. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, kata dia, pihaknya tak akan segan menindak tegas cafe atau warkop tersebut.

“Kita kasih tenggat sampai tiga kali operasi serupa. Apabila kedepan saat dirazia yang bersangkutan masih belum bisa menunjukkan izin yang sah kita akan tindak tegas. Bisa jadi ditutup usaha miliknya,” tegasnya.

Sementara itu, Yeni Ira Puspita Sari yang merupakan salah satu pemilik cafe yang dirazia mengaku tak keberatan dan sangat mendukung upaya pemkab dalam menertibkan masalah perizinan usaha cafe atau warkop yang ada di Kabupaten Bengkayang. Akan tetapi, dirinya mengakui ada salah satu tindakan tim gabungan yang dianggap meresahkan.

“Kita sangat mendukung razia tersebut, karena tentunya itu dilakukan demi kebaikan bersama. Namun yang tak habis pikir kenapa harus sampai memeriksa hingga ke kamar-kamar karyawati saya,” kata Yeni.

Hal tersebut, kata dia, cukup meresahkan mengingat yang melakukan penggerebekan di kamar karyawannya tersebut adalah petugas pria. Mengingat kamar yang diperiksa saat razia berlangsung ditempati oleh karyawati (perempuan). Padahal, kata dia, pada saat pelaksanaan razia tersebut juga ada petugas wanita yang dinilai lebih pantas apabila memang ingin melakukan pemeriksaan.

“Ya kita harap ini kedepannya bisa lebih diperhatikan. Terlebih, mereka memeriksa hingga ke kamar itu tidak melalui izin saya sebagai pemilik tempat,” tuturnya. (sig)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!