Momen Bersatunya Peradi, MA Diharapkan Tak Mengambil Sumpah Advokat Diluar Peradi

PONTIANAK – 25 Februari 2020 merupakan babak baru dalam tubuh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Karena pada tanggal tersebut tiga Kubu Peradi bersatu dihadapan Menko Polhukam, Mahfud Md bersama Menkumham Yasonna Laoly yang memfasilitasi pertemuan untuk penyatuan kembali Peradi.

Bersatunya Peradi, lanjut dia, merupakan bukti nyata bahwa Peradi kembali secara bersama, siap menjalankan fungsi dan tugasnya secara konstitusi pula.

“Bersatunya Peradi dan keluarnya putusan MK tanggal 28 Nopember 2020 itu menjadi momen penting pula bagi Mahkamah Agung untuk tidak lagi melakukan penyumpahan terhadap advokat melalui PT selain yang diajukan Peradi. Begitu juga bagi Perguruan Tinggi, diharapkan tidak mengadakan PKPA selain atas kerja sama dengan Peradi.”

Lebih lanjut disebutkan Hadi Suratman, upaya penyatuan ini tentunya memberikan dampak besar bagi kualitas dan profesional advokat yang officum nubile.

“Kedepannya Peradi lebih mandiri sebagai Single Bar. Kembalinya Peradi menjadi satu, merupakan suatu spirit yang sangat konstitusional. Artinya bersatunya Peradi karena kesadaran atas ketentuan yang berlaku sebagai Organisasi Advokat (OA) yang lahir karena undang-undang sekaligus sebagai penegak hukum dalam sistem hukum Indonesia,” terang DR (Cd) Hadi Suratman SH Msi, Pengurus DPN Peradi, Korwil Kalimantan Barat Timur dan Utara.

Peradi dijelaskannya, tidak hanya Organisasi Advokat yang konstitusional, namun dilihat dari fungsinya adalah OA yang memiliki 8 kewenangan secara konstitusional pula.

Delapan kewenangan tersebut kemudian dikuatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 November 2019 dimana Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara yang dimohonkan Peradi karena adanya Gugatan Rekonfirmasi.

“Perlu dijelaskan, Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor: 35/PPUXVII/2018 Tanggal 28 November 2019 ini justru menguatkan Peradi sebagai Organisasi Advokat (OA) Single Bar. Tidak hanya itu, lebih jauh putusan tersebut justru mengembalikan Wewenang Peradi sebagai OA yang melaksanakan Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.”

Sebab itu ia kembali menegaskan dan mengharapkan agar Mahkamah Agung dapat mengambil langkah dan mengkoordinasikan ke Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan penyumpahan advokat selain daripada yang diajukan Peradi. Begitu pula diharapkannya terhadap Perguruan Tinggi yang melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA).

“Kita harap jangan dululah kerjasama melakukan PKPA dengan yang diluar Peradi.”

Sebelumnya, Mahfud MD dalam penjelasannya saat pertemuan tiga kubu Peradi, beberapa waktu lalu menerangkan, negara atau pemerintah merasa rugi apabila organisasi advokat yang terbesar ini terpecah. Dampaknya, pemerintah kekurangan mitra untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum.

“Pun dunia peradilan akan lebih tertib bila Peradi bersatu kembali, sehingga bisa menghasilkan pengacara-pengacara yang andal,” kata Mahfud dalam keterangannya. (*)

loading...