Muncul Desakan Transparansi APBD Kalbar Rp895 Miliar Penanganan Covid

Ilustrasi perangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)

PONTIANAK—Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Komisi DPRD Kalbar dengan tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kalbar menjadi menarik. Realisasi anggaran penanganan Covid-19 menjadi sorotan, terkait transparansi pengunaan dan pertanggungjawabannya.

Sebab Realokasi APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggara (TA) 2020 dalam dua tahap mencapai sekitar Rp895 Miliar. Namun kabarnya belum diketahui secara pasti realisasinya dalam bentuk apa saja.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, Affandie AR meminta Tim Gugus Tugas transparan dalam penggunaan anggarannya. “Bagaimanapun juga ini penting. Jangan sampai dua atau tiga tahun mendatang malah jadi masalah,” ingatnya.

Menurutnya semua Komisi di DPRD Kalbar meminta kejelasan anggaran yang sudah direalokasi digunakan untuk apa saja.

“Kami minta laporan detailnya. Karena ini menggunakan APBD Provinsi Kalbar, yang realisasinya harus mendapat pengawasan dari DPRD,” ujarnya.

Dalam mengalokasikan anggaran untuk menangani Covid-19, lanjut dia, memang tanpa harus persetujuan DPRD. Namun jangan hilangkan fungsi pengawasan lembaga ini, supaya penggunaannya tepat sasaran.

Sementara, Angeline Fremalco, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalbar juga
mempertanyakan, berapa anggaran yang sudah terserap dan berapa yang belum. ”Kita pertanyakan di Rakor,” kata dia.

Menurutnya Legislatif ingin memastikan bahwa anggaran yang disalurkan tepat sasaran. Dengan demikian bakalan enak pertanggungjawaban keuangannya ke depan.

Terkait permintaan para politisi di Gedung DPRD Kalbar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kalbar, AL Leysandri mengaku, baru melakukan rapat internal terkait realisasi anggaran penanganan Covid-19.

“Kami masih berproses, belum final. Masih belum dihitung, karena ini kan masih jalan. Belum bisa kita sampaikan, masih banyak yang harus menyampaikan SPj-nya,” kata Leysandri.

Sekda hanya memastikan nantinya penggunaan anggaran penanganan Covid-19 bakalan disampaikan secara transparan dan akuntabel.

“Kalau untuk belanja APD (Alat Pelindung Diri) ada di website Dinkes (Dinas Kesehatan). Boleh dan silahkan diakses,” ucapnya.

Untuk penggunaan anggaran memang tidak ada pengadaan selain APD untuk tenaga kesehatan atau tim medis. “Pengadaan hanya di Dinkes. Sedangkan di OPD lain hanya operasional. Mereka sudah sesuai aturan main. Tinggal kita evaluasi,” katanya.(den)