Nadiem: Sekolah Roboh Tanggung Jawab Pemda

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengaku sedih begitu mendengar info tersebut Selasa siang (5/11). Tak lupa Nadiem ikut prihatin dan mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya korban yang tertimpa reruntuhan bangunan kelas.  ”Saya luar biasa sedihnya mendengar berita di Pasuruan,” terangnya usai rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di komplek parlemen kemarin.

Sejak menerima berita tersebut mantan bos GO-jek itu sudah mengirimkan tim Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Melakukan pemeriksaan dan investigasi di SDN Gentong Pasuruan. Sebab, berdasarkan informasi yang dia terima, kejadian tersebut bukan yang kali pertama terjadi.

”Ini benar-benar isu yang sangat penting karena keamanan murid dan guru kita itu nomor satu,” kata Nadiem.  Jadi, harus dipikirkan secara terstruktur agar bisa mengantisipasi kejadian serupa terjadi lagi. ”Fokus kami kedepan itu bagaimana Kemendikbud bisa membantu pemda maupun semua instansi terkait,” imbuhnya. Sehingga, menciptakan sistem monitoring yang berkelanjutan. Bukan kalau kejadian kemudian monitoring secara keseluruhan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menuturkan, upaya pembangunan kembali empat ruang kelas SDN Gentong Pasuruan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda). Sebab, dana untuk pendidikan sudah diserahkan dari pusat ke daerah sejak awal masa anggaran tahunan. ”Sumbernya bisa melalui APBN maupun DAK (dana alokasi khusus, Red),” ucap Didik.

Ada juga anggaran dari Kementerian PUPR untuk rehabilitasi dan pembangunana sarana pendidikan. ”Harapannya itu menjadi salah satu yang bisa dipakai untuk menyelesaikan sekolah2 yang perlu rehab berat,” jelas pria asal Nganjuk itu.

Meski begitu, dia mengakui pendataan di daerah belum akurat. Sehingga harus diteliti lagi. ”Urusan data ini yang paling serius lo,” ujarnya. Karena menyangkut dengan penyaluran dan penggunaan dana anggaran agar tepat sasaran. Saat ini Kemendikbud sedang menata kembali sistem data pokok pendidikan (dapodik). Terkait kejadian sekolah roboh di Pasuruan, kepala sekolah dapat mengajukan permohonan ke pemda setempat. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

Mengenai adanya isu adanya oknum pejabat pemda yang menguntit maupun meminta jatah preman anggaran untuk rehabilitasi sekolah, Didik menegaskan itu sudah urusan hokum. Tidak ada toleransi. ”Kalau ada sekolah yang dibangun di bawah standar spesifikasi atau kasus pungli begitu akan diurus oleh Inspektorat Pendidikan di daerah. Tentu Inspektorat Jenderal Kemendikbud juga akan terus memantau,” tandasnya.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Dani H Sumadilaga mengatakan begitu mendengar insiden yang terjadi, pihaknya segera menugaskan secara khusus pada Kepala Balai Cipta Karya Wilayah Jawa Timur untuk segera mengecek ke lokasi untuk mendapatkan informasi secara langsung dan detil dari lapangan.

Meski demikian, Danis mengatakan bahwa gedung SDN Gentong bukanlah termasuk bagian dari penugasan yang diberikan pada PUPR. Selama ini, Kementerian PUPR menerima tugas 1.900 paket pekerjaan untuk merehabilitasi gedung SD, SMP, SMA dan Madrasah di seluruh Indonesia.

 

Paket pekerjaan tersebut ditentukan di awal tahun anggaran berdasarkan dari data pokok pendidikan (dapodik). Sekolah-sekolah tersebut setelah dievaluasi maka ditentukan bahwa layak untuk menerima rehabilitasi. “Tugas kita hanya sebagian (sekolah,Red) saja. Itu (SDN,Red)di luar dari yang kita kerjakan,” jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy angkat bicara soal tragedi robohnya atap SDN Gentong, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Menurutnya, dalam kondisi seperti itu, satuan reaksi cepat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan langsung turun ke lapangan.

”Tim akan melakukan afirmasi,” ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.

Tim kemudian akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten (pemkab) untuk perbaikan sekolah. Sebab, SD dan SMP tanggungjawabnya berada di pemkab. ”Sedangkan SMA/SMK di provinsi,” katanya singkat.

Sementara Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, tim laboratorium forensik telah dikirim ke tempat kejadian perkara (TKP) dimana bangunan sekolah itu roboh. Akan digandng pihak terkait dari kementerian sebagai saksi ahli. ”Tujuannya mengecek standar bangunan,” terangnya.

Nantinya, akan diketahui apakah dalam pembangunan gedung sekolah itu terjadi pelanggaran spesifikasi atau ada pelanggaran lainnya. ”Setelah itu baru bisa diketahui adakah pelanggaran hukum di sana,” paparnya.

Yang pasti ada sejumlah tahap yang akan dikaji, seperti pelaksanaan pembangunan, hingga soal lainnya. Bukan tidak mungkin pelaksana pembangunan dijerat dengan hukum. ”Bisa saja diproses kalau ada buktinya,” urainya.

Ada beberapa undang-undang (UU) yang bisa digunakan seperti UU Konstruksi Bangunan atau Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa. ”Saat ini Polda Jatim tengah bekerja ya,” terang jenderal berbintang satu tersebut. (han/tau/mia/idr)

Read Previous

Giliran Musta’an Ditahan Jaksa

Read Next

Desa Wisata yang Terkendala Sampah Melimpah

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *