Nasib Buruh di Kalbar Belum Membaik

DEMO BURUH: Buruh menggelar aksi memperingati Hari Buruh atau May Day di Jakarta, Sabtu (1/5). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

Setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Meski serikat buruh di Kalimantan Barat (Kalbar) tak menggelar demonstrasi, namun bukan berarti nasib buruh atau pekerja di provinsi ini semakin baik. Masih ada di antara mereka yang belum mendapatkan hak-hak normatifnya sebagaimana diatur undang-undang dan produk hukum turunannya. 

SITI SULBIYAH, Pontianak

NASIB kurang beruntung diterima Agus Maksum (34). Pada Maret 2021 yang lalu, ia harus mengalami kecelakaan di tempatnya bekerja. Kakinya terkena alat panen yang menyebabkan robekan lebar di bagian atas tumit. Robekan sepanjang 15 cm itu menganga dan harus dijahit.

“Ada 35 jahitan,” kata Agus, saat dihubungi Pontianak Post, Sabtu (1/5) tepat pada Hari Buruh Internasional.

Agus merupakan pekerja harian lepas di salah satu perusahaan perkebunan di Mempawah. Sudah hampir dua bulan ia tak bekerja. Ekonominya semakin sulit, sebab ia adalah tulang punggung keluarga. Perusahaan tempatnya bekerja juga tak memberinya gaji. Mereka hanya memberi biaya pengobatan.

“Itu juga kalau ada kuitansinya baru dibayar (biaya berobat). Sementara kami untuk biaya berobat saja sudah sulit,” kata Agus.

Dirinya merasa perusahaan tempatnya bekerja tidak bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang ia alami. Padahal sudah sekitar tujuh tahun ia bekerja di perusahaan tersebut. Mestinya, hak-haknya diberikan, seperti diikutsertakan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ada jaminan keselamatan bagi pekerja seperti dirinya. “Gak ada (BPJS Ketenagakerjaan),” katanya.

Lain lagi dengan Fatimah. Pekerja harian lepas di sebuah perusahaan perkebunan di Kabupaten Mempawah mengaku sejumlah buruh di perusahaannya terpaksa harus dipotong hari kerjanya dalam satu minggu. Alasan perusahaan, kata Fatimah, karena para buruh terlalu banyak tuntutan.

“Ada karyawan yang dipekerjakan seminggu hanya dua sampai tiga kali saja. Alasannya (perusahaan, red), karena kita masuk serikat pekerja, banyak tuntut menuntut ini itu, jadi dikurangi masa kerjanya,” ungkap dia.

Setahun terakhir, Fatimah memang aktif tergabung dalam serikat buruh KSBSI Kamiparho. Sejak bergabung dengan serikat buruh, wawasannya kian terbuka. Ia tahu hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Karena itu, ia bersama buruh lainnya aktif menyuarakan hak mereka, seperti hak untuk diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan, hingga hak diberikan tunjangan pensiun.

Salah satu yang diperjuangkannya saat ini adalah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Menurutnya, THR wajib dibayarkan kepada para pekerja, baik kontrak maupun pekerja harian lepas seperti dirinya. THR wajib dibayar tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/S/HK.O4/IV/2021 Tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021. Baginya, perusahaan perkebunan tidak terlalu menerima dampak negatif pandemi covid-19, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membayar THR.

“Kalau perhotelan mungkin masih terkena imbas corona. Kalau (perusahaan) sawit kan tidak. Sampai saat ini kami belum tahu kejelasan soal THR ini,” katanya.

Tuntutan Pekerja

Aliansi Pekerja/Buruh Kalimantan Barat (Kalbar) tak menggelar aksi demo pada Peringatan hari Buruh yang diperingati pada tanggal 1 Mei. Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Suherman, yang juga koordinator Aliansi Pekerja/Buruh Kalbar, menyebut, aksi May Day tahun ini digelar dengan kegiatan bakti sosial. Namun begitu, pihaknya mengeluarkan resolusi yang disampaikan kepada pemerintah dengan tuntutan 10 poin resolusi.

Salah satu poin tuntutan tersebut adalah agar pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja (Ciptaker). “Batalkan UU Omnibus Law/ UU No 11/2020 Ciptaker karena menghilangkan kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial,” ungkap Suherman dalam keterangan tertulis.

Suherman mengatakan, pada prinsipnya buruh mendukung upaya pemerintah memberikan kemudahan berinvestasi dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan angka pengangguran. Namun, hal tersebut hendaknya tidak mengurangi hak-hak buruh. “Namun kesejahteraan pekerja atau buruh juga jangan sampai didegradasi oleh masuknya investasi dan hadirnya undang-undang yang baru yakni omnibus law atau Ciptaker tersebut,” ungkapnya.

Selain menuntut dicabutnya UU Ciptaker, pihaknya juga menuntut diberlakukannya kembali Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten /UMKS Tahun 2021. Pihaknya pun meminta agar serikat buruh dan organisasi pengusaha seperti Apindo dan GAPKI lebih efektif dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Diharapkan ada transparansi dalam pengawasan bersama, serta dalam rangka pembinaan dan penindakan pelanggaran ketenagakerjaan bagi perusahaan yang membandel dan tidak memberikan hak normatif dan kesejahteraan kepada karyawan.

Pihaknya juga meminta agar Perda Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat No. 5 Tahun 2019 yang sudah disahkan oleh DPRD Provinsi Kalbar agar diimplementasikan, menuntut pendidikan formal bagi anak Pekerja/Buruh sampai Tingkat Perguruan Tinggi, serta memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi pekerja dalam rangka peningkatan Kualitas SDM menghadapi era Revolusi 4.0 di Kalbar.

Nasib Pekerja

Korwil Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Suherman mengatakan, saat ini imbas Covid-19 bagi ketenagakerjaan di Kalbar masih dirasakan, meski tak sebesar tahun lalu. Saat ini, kata dia, masih ada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan kerja (PHK) hingga dirumahkan oleh perusahaan.

“Masih ada karyawan yang di PHK dan dirumahkan, terutama di sektor jasa, ritel dan perhotelan. Namun tidak separah tahun sebelumnya,” kata dia.

Sementara itu, survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, yang dirilis November tahun lalu menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 juga memberikan dampak pada kondisi ketenagakerjaan di Kalbar. Jika dilihat dari indikator TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja mengalami kenaikan. BPS Kalbar mencatat, angka TPT Kalimantan Barat pada Agustus 2020 sebesar 5,81 persen atau naik 1,46 persen poin terhadap keadaan Agustus 2019 sebesar 4,35 persen.

BPS Kalbar juga menyebut, terdapat 326,21 ribu orang yang terdampak Covid-19 atau 8,60 persen dari total penduduk usia kerja di Kalbar yang mencapai 3,79 juta. Berkurangnya jam kerja adalah dampak Covid-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja, sebanyak 269,21 ribu orang atau sebesar 82,53 persen. Sedangkan jumlah penganggur karena dampak Covid-19 sebanyak 33,22 ribu orang atau sekitar 21,92 persen terhadap total penganggur (151,56 ribu orang) di Kalbar. *

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!