Nelayan Tuntut Ganti Rugi

UNJUK RASA: Ratusan nelayan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor PT WIKA di Kecamatan Sungai Kunyit.

Aksi Unjuk Rasa di PT WIKA

MEMPAWAH– Ratusan nelayan Kecamatan Sungai Kunyit menggelar aksi unjuk rasa di PT WIKA, Senin (2/9) pagi. Mereka menuntut perusahaan yang menggarap pembangunan pelabuhan terminal Kijing itu melakukan ganti rugi. Sebab, pembangunan pelabuhan telah menghentikan aktivitas para nelayan.

Ratusan nelayan tersebut mengaku berasal dari beberapa jenis kelompok seperti nelayan juluk, pukat udang, pukat labuh, pukat talang dan nelayan togok yang selama ini beroperasional di wilayah perairan Pulau Temajo dan Pantai Kijing, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.

Kedatangan para nelayan pun disambut perwakilan PT Wika, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Mempawah, Gusti Basrun serta aparat keamanan dari unsur TNI/Polri. Sejumlah perwakilan nelayan dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasinya di Kantor PT WIKA.

Dalam dialog tersebut, koordinator nelayan yang diwakilkan kepada Alan, Komaruddin, Kadir, Aswat, Sar, Bram dan Junai itu menyampaikan poin-poin tuntutan dan aspirasi masyarakat nelayan Sungai Kunyit. Mereka meminta kejelasan dan kepastian dari PT WIKA terhadap ganti rugi.

Usai menyampaikan aspirasinya, para nelayan ini bergerak menuju ke Kantor Bupati Mempawah. Tujuannya, untuk menyampaikan secara langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati Mempawah terhadap permasalahan yang sedang dihadapi nelayan Kecamatan Sungai Kunyit. Sejumlah perwakilan nelayan tersebut diterima Wakil Bupati, H Muhammad Pagi diruang kerjanya.

“Tuntutan utama kami adalah kejelasan dan kepastian ganti rugi dari PT Pelindo dan PT WIKA. Sebab, kegiatan pembangunan pelabuhan kijing memberikan dampak negatif terhadap kami selaku nelayan. Kami tidak dapat beraktivitas untuk mencari ikan sebagaimana mestinya,” terang Koordinator Nelayan, Alan kepada wartawan.

Alan mengungkapkan jumlah nelayan yang belum mendapatkan ganti rugi kurang lebih 400 orang. Terdiri dari nelayan penjuluk, pukat udang, pukat labuh, pukat talang hingga nelayan kelong yang tidak memiliki fisik bangunan kelong.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat memfasilitasi dan menjembatani agar permasalahan ini dapat ditindaklanjuti dan disikapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana mestinya. Kami berharap pemerintah berpihak pada kepentingan masyarakat,” harapnya.

Karenanya, dia memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan nelayan Sungai Kunyit. Dan dirinya berharap tuntutan ganti rugi tersebut dapat dipenuhi oleh PT Pelindo.

“Jika tuntutan ini tidak tanggapi, maka kami selaku masyarakat nelayan menolak pembangunan pelabuhan kijing. Kalau bicara kewenangan negara, kami juga masyarakat sebagai bagian dari negara ini. Maka kami juga berhak atas sumber pencarian yang selama ini dimanfaatkan untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga,” tegasnya.

“Bahkan jauh sebelum pembangunan pelabuhan ini direalisasikan, kami masyarakat nelayan di Kecamatan Sungai Kunyit sudah lebih dulu memanfaatkan kekayaan laut untuk menghihidupi keluarga. Dan keberadaan pembangunan ini telah menghentikan aktivitas pekerjaan kami,” sesalnya.

Sementara itu, Wakil Bupati, H Muhammad Pagi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi dan keinginan masyarakat nelayan Sungai Kunyit sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Serta, menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak-pihak yang berwenang.

“Masalah kepastian ganti rugi bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Kami hanya memfasilitasi dan memediasi antara masyarakat dengan pihak terkait untuk mencarikan solusi dari permasalahan ini. Keputusannya ada di tangan Pemerintah Provinsi Kalbar,” jelas Wabup.

Karenanya, Wabup mengaku telah mengarahkan masyarakat nelayan untuk mengikuti proses sesuai prosedur dan mekanisme yang ada. Yakni dengan melayangkan surat resmi yang dilengkapi dengan data dan bukti kepada Gubernur Kalbar. Setelah itu, barulah aspirasi masyarakat nelayan akan ditindaklanjuti.

“Setelah semua ini dilengkapi, akan kami tindaklanjuti ke Pemerintan Provinsi Kalbar sesuai prosedur yang berlaku. Jika data-data dari nelayan ini sudah masuk, pasti akan kita tindaklanjuti ke Pemerintah Provinsi Kalbar secepat mungkin,” janji Wabup.

Terkait klaim masyarakat nelayan yang mengaku sudah 6 bulan memasukan data namun tak mendapatkan tanggapan, Wabup mengaku belum mengetahuinya. Bahkan, dia mengaku baru saja mendapatkan informasi sejak beberapa minggu terakhir.

“Sejauh ini kami belum ada koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar terkait persoalan ini. Dan kalau pun tidak ada solusi konkrit, masyarakat nelayan bisa menempuh jalur hukum PTUN. Apapun yang menjadi keputusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan seluruh pihak,” tukasnya.(wah)

Read Previous

Hibahkan Bus ke Desa Hilir Kantor

Read Next

Sejumlah Ormas Galang Dana

Tinggalkan Balasan

Most Popular