Nilai BLT DD Tak Sesuai Viral di Medsos, Pemkab Turunkan Tim Investigasi

NGABANG – Pemerintah Kabupaten Landak menurunkan tim investigasi menanggapi kasus penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Di Desa Pahuman yang sempat viral di media sosial, Kamis (16/7).

Sebelumnya unggahan seorang warga viral di media sosial facebook. Unggahannya berisi penyaluran BLT DD di Desa Pahuman yang hanya sebesar Rp215 ribu. Mereka protes lantaran berdasarkan peraturan pemerintah setiap KPM mendapatkan bantuan Rp600 ribu.

Bupati Landak, Karolin Margret Natasa mengatakan para kepala desa harus menyalurkan BLT DD sesuai ketentuan dan berpedoman pada peraturan yang ada termasuk pemberian kepada KPM dan penyalurannya.

“Kita sudah menurunkan tim pemdes untuk cek ke lapangan dan akan diperintahkan kades untuk mengikuti ketentuan yg berlaku sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini mengingat keterbatasan anggaran Desa yang ada dan memang tidak bisa untuk membantu seluruh masyarakat,” katanya Kamis (16/7) lalu.

Ia mengatakan, penyaluran BLT DD di Kabupaten Landak dilakukan dalam bentuk tunai dan non tunai. Dengan mempertimbangkan minimnya sarana bank seperti ATM dan kantor cabang, sehingga menyulitkan KPM mengambil bantuan.

“Namun seringkali pembagian tunai rawan manipulasi, maka kami memperketat pengawasan di lapangan. Kita tidak mau mempersulit masyarakat penerima bantuan, tapi aparat desa tolong ikuti aturan yg berlaku,” tegasnya.

Bupati Landak juga meminta kepada masyarakat agar dapat memahami kondisi saat ini, karena banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan akibat dari pandemi Covid-19.

“Saya sangat memahami keadaan Kita saat ini yang memang benar-benar sulit dalam ekonomi, tetapi Saya meminta kepada masyarakat untuk memahami juga bahwa bantuan ini diberikan kepada mereka yang benar-benar sangat membbutuhkan dan prioritas,” ujarnya.

Para kades menurutnya harus bisa memberikan keputusan yang tepat dalam memberikan bantuan BLT DD kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Bisa pula kepada prioritas mendapatkan dengan berdasarkan hasil dari musyawarah desa khusus (Musdesus) bersama perangkat desa, BPD, Kepala Dusun, RT dan tokoh-tokoh masyarakat Desa.

“Sehingga bisa memberikan keputusan bersama bantuan tersebut,” pintanya. (mif)

loading...