Oknum Anggota Diduga Terlibat Perambahan Hutan, Mabes TNI Turun Tangan

DISITA: Petugas mengukur kayu hasil perambahan di hutan pendidikan Untan, beberapa waktu lalu. ISTIMEWA

PONTIANAK Markas Besar TNI Angkatan Darat telah menurunkan tim untuk menyelidiki keterlibatan anggota TNI yang disinyalir menjadi backing dalam aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Universitas Tanjungpura di Dusun Sungai Kenak, Desa Peniti Dalam II, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah.

Hal itu diungkapkan Komandan Korem 121/ABW Brigjend TNI Ronny S.A.P saat ditemui wartawan, Minggu (26/7). Menurut Ronny, saat ini oknum anggota TNI yang diduga terlibat dan menjadi backing aktivitas illegal logging tersebut telah diperiksa secara internal.

Mabes TNI AD bersama POMDAM XII/Tanjungpura sebelumnya juga telah mengumpulkan data dari sejumlah saksi.  “Kita tunggu saja hasil penyelidikannya. Nanti dari pimpinan akan memberikan sanksi kepada anggota yang terbukti,” sambungnya.

Dikatakan Ronny, oknum TNI yang diduga terlibat tersebut kepergok saat operasi gabungan pencegahan illegal logging yang dilakukan TNI, Polri, Dinas Kehutanan, Balai Gakkum dan Fakultas Kehutanan Untan Pontianak di kawasan hutan pendidikan dan litbang itu.

“Saat kami melakukan penertiban di sana, kami menjumpai mereka justru melakukan kegiatan yang bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan. Kami menangkap para pekerja, tapi mereka justru melindungi pekerja-pekerja itu dan seolah-olah mereka melakukan operasi,” tegasnya.

“Disinyalir mereka juga sudah sering bergerak di wilayah Segedong. Tapi saya rasa belum waktunya saya sebut namanya,” kata Ronny seraya merahasiakan identitas oknum TNI yang diduga terlibat tersebut.

Untuk itu, ia berharap tim Gakkum dan kepolisian segera mengungkap para aktor utama yang berada di belakang para pekerja yang saat ini sudah ditetapkan tersangka. Hal ini supaya kasusnya tuntas dan tidak terulang kembali.

“Karena kalau pelaku atau aktor utamanya tidak ditindak, mereka cenderung akan mengulangi pembalakan liar yang jelas melanggar hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan dan Polres Mempawah telah menetapkan 14 tersangka dalam aktivitas illegal logging terbebut. Dari 14 orang tersangka, dua di antaranya merupakan cukong. Merekalah yang berperan sebagai pemodal dan menyuruh para pekerja melakukan pembalakan di kawasan hutan pendidikan yang dikelola Universitas Tanjungpura itu. Kendati demikian, tim penyidik menengarai masih ada keterlibatan pihak lain dalam aktivitas tersebut.

Kepala Seksi Gakkum Pontianak Julian mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi guna menelusuri keterlibatan pelaku lain. “Sejauh ini kami masih memanggil sejumlah saksi, karena kami menduga masih ada keterlibatan aktor lain,” kata Julian saat dihubungi Pontianak Post, Senin (20/7).

Terkait dengan nama Endang Kusnadi, Julian mengaku belum ada mengarah ke arah sana.  “Untuk inisial EK, belum ada yang mengarah ke sana. Kami masih dalami keterlibatannya,” katanya singkat.

Berlindung di Balik Koperasi

Kepala Desa Peniti Dalam II Fauzani Abdullah mengatakan, aktivitas perambahan hutan di Sungai Kenak atau sebagian wilayah KHDTK Untan sudah berlangsung cukup lama. Hanya saja, kegiatan ilegal itu baru diungkap belakangan ini.

“Aktivitasnya  (perambahan hutan) sudah cukup lama. Bahkan sejak tahun 2019 sudah ada. Belakangan ini saja baru diketahui,” kata Fauzani Abdullah, saat ditemui Pontianak Post di kediamannya, di Dusun Penepat Kanan, Desa Peniti Dalam II, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, Minggu (19/7).

Menurut Fauzani, daerah Sungai Kenak sebelumnya merupakan pemukiman yang dihuni oleh masyarakat. Namun, mereka kemudian pindah ke kota. “Dulu di sana memang ada masyarakat yang berdiam. Kira-kira jumlahnya ada 20-an rumah. Tapi mereka pindah. Sekarang kosong. Tidak ada lagi penghuni,” katanya.

Anehnya, kata Fauzani, belakangan ini banyak orang yang datang dan mengaku sebagai pemilik lahan di kawasan itu. Mereka berbekal surat pernyataan yang diterbitkan pada tahun 1987.  Dalam surat itu menyebutkan nama, umur dan alamat pemegang surat adalah penggarap sebidang tanah negara/bekas milik adat riwayat asal usul tanah, serta pemilikan/penggarapan tanah yang dilakukan secara berturut-turut sejak tahun 1973.

Surat tersebut diterbitkan pada tahun 1987 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Peniti Dalam II Muhamadiyah Saibe. Menurutnya, warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah ini juga tergabung dalam koperasi Permata Garhan Segedong yang diketuai oleh seseorang bernama Endang Kusnadi (EK).

Sejak dua bulan terakhir, kata Fauzani, Endang Kusnadi terlihat membawa sejumlah orang untuk melakukan “membersihan’ lahan di kawasan itu. “Hampir setiap minggu dia (Endang Kusnadi) bawa orang untuk membersihkan lahan,” paparnya.

Sejak maraknya aktivitas penebangan kayu di kawasan itu, kata Fauzani, banyak berdiri sawmill di sepanjang sungai Segedong.  “Banyak mas. Ada belasan sawmill di sepanjang sungai ini,” jelasnya.

Menurut Fauzani, jarak antara Desa Peniti Dalam II dengan Sungai Kenak (lokasi perambahan hutan) sekitar empat sampai lima kilometer.  Hari itu, Pontianak Post mencoba mendatangi lokasi menggunakan jalur darat. Hanya saja, perjalanan terhenti karena jalan setapak menuju lokasi putus akibat banjir.  Warga menyarankan agar perjalanan dilanjutkan menggunakan perahu motor sewaan milik masyarakat.

Kerugian Negara

Dekan Fakultas Kehutanan Untan, Prof Gusti Hardiansyah mengatakan, perambahan hutan di KHDTK tidak saja menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga kerugian negara hingga miliaran rupiah. Menurut Gusti, selain berfungsi sebagai sarana pendidikan dan penelitian, KHDTK Untan juga memiliki keanekaragaman hayati, seperti flora dan fauna yang sebagian hampir punah.

Jika kawasan itu dirusak maka dampaknya tidak hanya pada ekosistem, tetapi juga pada kerugian negara, baik yang bersumber dari nilai kayu maupun nonkayu.  “Dampaknya sangat jelas, ada kerusakan lingkungan dan kerugian negara di situ,” kata Gusti.

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provinsi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan, total kehilangan pajak negara dari PSDH DR sebesar Rp 75.252.200.

Belum termasuk nilai kerugian yang dihasilkan dari nilai nonkayu. Untuk kerugian nilai non kayu, kata Gusti, meliputi vegetasi dan keanekaraman hayati serta jasa-jasa yang dihasilkan hutan, seperti karbon.

Menurutnya, kerugian nilai nonkayu bisa dihitung dari tingkat pohon yang hilang, tingkat tiang yang hilang, tingkat pancang yang hilang, dan tingkat semai yang hilang dikalikan luasan lahan dan harga per satu ton karbon yang dihasilkan.

Dari perhitungan itu, kata Gusti, jika dikonversi maka 150 Ton C/Ha x 3,67 Ton CO2/Ha = 550,5 Ton CO2. Jika 1 Ton CO2 dihargai US$ 5 /Ton = $ 2752,5 x Rp 14000 = Rp. 38.535.000 x 300 Ha = Rp. 11.560.500.000.

“Ini hanya untuk jasa Carbon Trade saja, belum termasuk nilai intangible services lainnya seperti pengaturan tata air/daerah aliran sungai untuk mencegah banjir, keindahan lansekap, kesejukan dan berbagai jasa lingkungan lain,” paparnya.

Jadi, lanjut Gusti, nilai kerugian akibat perusakan hutan jika ditotal antara nilai kayu (termasuk potensi pajak negara dari PSDH DR), dan nilai non kayu mencapai sedikitnya Rp. 12.003.108.000. Untuk itu, kawasan hutan dengan tujuan khusus itu penting untuk dijaga kelestariannya.

Hal senada juga diungkapkan mantan Rektor Untan Prof Thamrin Usman. Menurut Thamrin, lahan KHDTK merupakan aset legal yang dimiliki oleh Untan berdasarkan Surat Keputuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Oleh sebab itu, kata Thamrin, kehadiran lahan ini memberikan dukungan yang luar biasa atas pembelajaran yang dilakukan khususnya fakultas kehutanan.  “Lahan ini digunakan untuk tujuan pendidikan dan litbang, termasuk didalamnya konservasi. Melakukan pengembangan yang berkaitan dengan isu-isu dunia, salah satunya isu global warming, pelestarian, vegetasi, flora fauna yang spesifik,” kata Thamrin saat memberikan keterangan pers, Minggu (26/7).

Oleh sebab itu, lanjut Thamrin, hutan tersebut menjadi hutan pendidikan yang membanggakan yang dimiliki Untan. Sebab, kata Thamrin, setelah Wanagama milik Universitas Gajah Mada, maka satu-satunya kampus yang memiliki hutan untuk pendidikan hanya Untan.

“Kami merasakan lahan ini keberkahan bagi kami, dan itu legal. Sebelum diturunkan Surat Keputusannya, kita sudah melakukan proses, sudah menetapkan batas-batas dan peruntukannya.  Di mana di situ ada peruntukan konservasi, dan riset. Oleh karena itu, lahan ini tidak untuk dieksploitasi, apalagi eksploitasi dengan cara ilegal,” tegasnya. (arf)

         

 

error: Content is protected !!