Omnibus Law Dinilai Rugikan Buruh

PROTES KERAS: Para buruh melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senin (201/). Buruh menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dinilai merugikan pekerja. REUTERS/Willy Kurniawan

Hilangkan Upah Minimum Hingga Pesangon  

JAKARTA– Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law yang diinisiasi pemerintah mulai menuai reaksi kelompok pekerja. Kemarin (20/1) ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa di depan DPR. Mereka menolak pembahasan omnibus law karena dinilai merugikan pihak buruh.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan enam alasan yang memicu penolakan keras atas produk regulasi tersebut. Khususnya berkaitan dengan RUU Cipta Lapangan Kerja. Di antaranya, RUU Cipta Lapangan Kerja dianggap bisa menghilangkan upah minimum bagi pekerja. ’’Padahal bagi buruh, UMK adalah jaring pengaman agar tidak menjadi miskin absolut,” kata Said Iqbal di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, upah minum terancam hilang karena diganti dengan sistem upah per jam. Nah, UMK akan tetap aman jika seorang pekerja bekerja minimal 40 jam seminggu. Adapun yang bekerja di bawah 40 jam per minggu, mekanismenya menggunakan upah per jam. ’’Dengan kata lain pekerja yang (bekerja, Red) kurang dari 40 jam seminggu, upahnya otomatis di bawah UMK,” ujar Iqbal.

Disampaikan, poin tentang jam kerja tersebut sangat mudah diakali oleh perusahaan. Bisa saja perusahaan mengurangi jam kerja buruh sehingga kurang dari 40 jam per minggu sehingga gaji buruh akan selalu dihitung per jam. Padahal berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan tidak boleh ada pekerja yang memperoleh upah di bahwa UMK.

Kedua, lanjut Said Iqbal, RUU Cipta Lapangan Kerja bisa mengakibatkan pengurangan pesangon. Sebab dalam omnimbus law, pemerintah berencana mengubah istilah pesangon menjadi tunjangan PHK yang besarnya hanya mencapai enam bulan upah. Padahal mengacu UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, besarnya pesangon PHK adalah maksimal sembilan bulan, dan bisa dikalikan dua untuk jenis PHK tertentu sehingga bisa mendapatkan 18 bulan upah. ’’Jelas ini mengebiri hak buruh,” ucapnya.

Berikutnya, RUU omnibus law dinilai bisa membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) ke dalam negeri. Padahal selama ini, TKA yang boleh masuk Indonesia hanya yang tergolong skill worker. Bukan unskill worker alias buruh kasar. Nah, omnibus law, jelas Said Iqbal, membuka kesempatan besar bagi unskill worker untuk bisa masuk. Termasuk TKA. Nah, kondisi tersebut bisa mengancam lapangan kerja lokal sehingga bisa mengganggu hubungan industrial di Indonesia.

Selanjutnya, buruh juga menolak omnibus law karena dinilai memperluas karyawan kontrak dan outsourcing. Akibatnya, buruh tidak memiliki kepastian pekerjaan dan masa depan yang jelas. Sebab mereka tidak punya kesempatan menjadi karyawan tetap di perusahaan.

Alasan lainnya, jaminan sosial buruh terancam menghilang. Seperti jaminan pensiun, jaminan hari tua serta jaminan kesehatan. Menurut Iqbal, sistem kerja yang fleksibel bisa menghapuskan jaminan sosial bagi buruh. Karena sistem upah per jam, daya beli buruh pun menjadi turun. ’’Karena sistem kerja yang fleksibel itu membuat pengusaha pasti tidak akan memberikan jaminan pensiun,” paparnya.

Alasan terakhir yang memicu gelombang protes buruh, sebut Iqbal, karena sanksi pidana dalam omnibus law dihilangkan. Kondisi tersebut membuat pengusaha menjadi semena-mena ke pekerja. Ketentuan dalam UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, berpotensi tidak dijalankan. ’’Enam alasan inilah yang membuat kami menolak omnibus law,” teran Said Iqbal.

Dia berjanji pihaknya akan terus melakukan unjuk rasa untuk menolak regulasi tersebut. Dia juga mengklaim, unjuk rasa kemarin tidak hanya dilakukan di Jakarta. Namun juga digelar serentak di 20 provinsi.

DI tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz, menegaskan aksi ini hanya awal. Sebab ketika permintaan pembatalan omnibus law ini tidak diindahkan, buruh mengancam akan melakukan mogok nasional. ”Kami akan kosongkan pabrik-pabrik,” ungkap pria berkacamata tersebut.

Dia mengaku sudah berkeliling sejak Desember 2019 ke daerah untuk konsolidasi terkait renana ini. sehingga, dapat dipastikan hal ini bukan hanya gertak sambal belaka. Opsi tersebut, kata dia, sengaja disiapkan setelah melihat karakter pemerintah saat ini. Di mana, sangat keras hati. Walaupun sudah dikritisi dan mendapat protes keras, tapi tetap dijalankan. RUU KPK misalnya.

”Kami tegaskan lagi, kami tidak anti-investasi. Kami dukung penuh, adanya industrialisasi karena investasi. Tapi, jangan sampai investasi yang masuk justru membuat anak bangsa terpuruk,” keluhnya.

Ketua Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Sabda Pranawa Djati menambahkan, simpang siur omnibus law ini juga terkait masalah penghilangan upah minimum provinsi karena digantikan oleh upah minimum per jam. Menurutnya, ketika ini dihilangkan tak ada lagi standar dari pemerintah. Artinya, buruh diminta langsung nego soal gaji dengan pemberi kerja secara bipartit. ”Ketika pengangguran sudah sangat banyak, pekerja tentu akan semakin ditekan soal gaji,” keluhnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kemarin menerima perwakilan buruh untuk audiensi. Dasco berjanji segera merespon tuntutan buruh. Salah satunya dengan membentuk tim kecil dari komisi IX untuk mengawal pembahasan omnibus law. ’’Tentu kami sudah koordinasi. Saya minta pimpinan Komisi IX dan Baleg untuk membuat tim kecil untuk melakukan diskusi dan berkoordinasi agar hambatan di omnibus law bisa diatatasi,” kata Dasco.

Sesuai jadwal, draf omnibus law seharusnya dikirimkan ke DPR kemarin. Namun hingga sore hari, Dasco mengaku belum menerima draf maupun naskah akademik RUU Cipta Lapangan Kerja. Presiden Joko Widodo sendiri pernah menyampaikan bahwa pembahasan omnibus law ditarget tuntas hingga seratus hari kerja. ’’Informasi hari ini (kemarin, Red) mau diantar ke DPR. Tapi belum ada,” ujar politisi Gerindra itu.

Sementara itu, pemerintah memastikan bahwa mereka akan mendengar suara kelompok buruh berkaitan dengan omnibus law cipta lapangan kerja. Mereka memastikan tidam tutup mata dan tutup telinga terhadap masukan-masukan yang disampaikan oleh para buruh. “Kalau ada hal-hal yang dianggap, akan merugikan buruh dan sebagainya, itu disampaikan saja dalam proses pembahasan di DPR,” ungkap Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD saat diwawancarai kemarin.

Selama pembahasan berlangsung, Mahfud menilai pintu untuk para buruh masih terbuka. Termasuk bila di antara mereka ada yang khawatir omnibus law cipta lapangan kerja bakal merugikan buruh-buruh di tanah air. “Disampaikan saja ke DPR nanti,” imbuhnya.

Selain kepada DPR, lanjutnya, para buruh juga bisa menyampaikan masukan secara langsung kepada dirinya. Dia menjamin masukan yang dititipkan lewat dirinya akan diteruskan kepada DPR. Sebab, omnibus law cipta lapangan kerja juga menjadi atensi Kemenko Polhukam.

Sejauh ini, Mahfud menilai omnibus law cipta lapangan kerja tidak merugikan buruh. Malahan dia menyebut, buruh mendapat keutamaan lewat omnibus law tersebut. Namun demikian, dia tidak menapik suara-suara penolakan yang disampaikan oleh kelompok buruh. Di antaranya lewat demonstrasi kemarin.

“Coba di bagian mana yang dirugikan. Sampaikan ke DPR, sampaikan juga ke saya. Nanti saya salurkan,” bebernya. Walau belum tahu pasti tuntutan para buruh, dia memastikan akan membuka diri.

Selama demonstrasi berlangsung aman dan tertib, Mahfud tidak mempersoalkan. Apalagi itu dilakukan untuk menyampaikan aspirasi. “Dan yang penting paham masalahnya ini adalah untuk mempermudah penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menekankan, omnibus law cipta lapangan kerja bukan omnibus law investasi. Tujuan dibikinnya omnibus law tersebut adalah membuka lapangan kerja untuk masyarakat. “Agar lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia itu semakin terbuka lebar,” imbuhnya.

Namun begitu, Mahfud tidak mengelak, untuk membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, perlu kemudahan izin investasi. Untuk itu, perizinan investasi dipermudah lewat omnibus law tersebut. “Dan investasi itu bukan hanya investasi asing. Investasi dalam negeri pun selama ini sering terkendala oleh perizinan karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih,” bebernya. “Makanya dibuat omnisbus law untuk mempermudah perizinan,” tambah dia.

Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan, omnibus law cipta lapangan kerja yang saat ini ramai dibicarakan tidak menitikberatkan pada perizinan investasi. “Jadi, bukan investasinya yang ditekankan. Tetapi, penciptaan lapangan kerjanya, yang selama ini agak terhambat oleh perizinan investasi,” beber dia. Karena itu, dia berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang salah tafsir terhadap omnibus law cipta lapangan kerja. “Jangan keliru, lalu isunya liar ini untuk mempermudah investasi, nggak,” kata dia menambahkan. (mar/mia/syn)

loading...