OPD Baru Pemprov Kalbar Dikukuhkan, Berikut Dinas Berubah Nama

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. foto Shando Safela

PONTIANAK-Gubernur Kalimantan
Barat (Kalbar) Sutarmidji akan mengukuhkan perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, Jumat (3/1).

Ini dilakukan menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalbar yang mulai berlaku per 1 Januari 2020.

“Jadi bukan pelantikan tapi pengukuhan karena ada dinas yang dihapus, ada dinas dan badan yg dipecah dan ada tambahan dinas,” katanya kepada Pontianak Post, Kamis (2/1) malam.

Pengukuhan ini dikatakan dia sementara dilakukan untuk percepatan operasional susunan OPD yang baru. “Sementara dikukuhkan saja dulu dan mengisi jabatan kosong karena pensiun. Selain itu juga untuk menghapus eselon IV di DPMPTSP dan ada beberapa UPT yang hilang dan hapus,” paparnya.

Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar Ani Sofian menambahkan, pengukuhan akan dilakukan Jumat (3/1) siang. Untuk posisi OPD yang kepala dinas atau kepala badannya belum defenitif maka ditunjuk Plt untuk sementara.

Menurutnya akibat perubahan struktur OPD ini sedikitnya perlu penambahan dua pejabat eselon II. Sementara OPD yang mengalami perubahan antara lain di Sekretariat Daerah (Setda) dilakukan pemekaran, yakni Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa dipecah menjadi dua, yaitu Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang/Jasa.

Lalu untuk Biro Humas dan Protokol (Humpro) mengalami perubahan nama menjadi Biro Administrasi Pimpinan. Sementara Biro Aset dihapus dan tupoksinya bergabung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Lalu untuk Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dipecah menjadi dua badan, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah lalu Badan Pendapatan Daerah.

Kumudian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dipecah. Dimana urusan lingkungan hidup bergabung ke Dinas Kehutanan sehingga berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lantas Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman ditambah urusan Cipta Karya.

“Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap, tapi urusan cipta karya masuk ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,” jelasnya.

Lalu yang terakhir bakal ada OPD baru yakni Badan Pengelola Perbatasan. “Dengan demikian perlu ada dua pejabat eselon II baru untuk mengisi Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kepala Badan Pendapatan Daerah,” terangnya.

Untuk pengisian jabatan definitif di OPD tersebut Ani Sofian mengatakan sudah dilaksanakan job fit serta akan dilakukan lelang jabatan (open bidding) serta rotasi dan mutasi.

“Job fit sudah, tapi masih diproses di KASN. Open bidding juga sedang diproses, bulan Januari (2020) kalau lancar bulan Februari bisa dilantik,” pungkasnya.(bar)

error: Content is protected !!