Optimalkan Pemahaman JKN-KIS, BPJS Kesehatan Sosialisasi pada Anggota TNI

tni bpjs

BPJS Kesehatan menggelar sarasehan bersama TNI dengan tema Motivasi Pola Hidup Sehat dan Manfaat menjadi Peserta Program JKN – KIS disaat Sehat di Ball Room Meranti, Hotel Mercure Pontianak, Kamis (7/11). Acara ini dihadiri oleh Pangdam XII Tanjungpura beserta Pejabat TNI AL, TNI AD dan TNI AU.

Dalam acara sarasehan dan sosialisasi ini, juga diadakan kegiatan monitoring dan evaluasi (supervisi) ke fasilitas kesehatan milik TNI yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di wilayah Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya diantaranya RSAU dr. Mohammad Sutomo yang merupakan milik TNI AU, RS Tk. II Kartika Husada milik TNI AD, Klinik Ambara Asasta Lanud Supadio FKTP TNI AU, Poskes Kubu Raya milik TNI AD, serta BK Lantamal XII Pontianak milik TNI AL.

Adapun tim yang melakukan supervisi dari TNI yaitu Dirkes Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Wakapuskesad, Kadiskwesal, Kadiskesau, serta Deputi Direksi Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan serta jajaran dari Kedeputian Wilayah Bakalbalam BPJS Kesehatan.

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam UU RI 1945. Sesuai dengan amanat UU RI
No 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI wajib menjamin rawatan kedinasan termasuk kesehatan prajurit siswa, prajurit aktif beserta keluarganya dan purnawirawan TNI yang diberhentikan dengan hormat beserta suami/istri yang sah saat pensiun. Hak2 prajurit berhak mendapat layanan kesehatan prima dalam mempertimbangkan faktor pertahanan negara, oleh karena itu didirikan faskes TNI.

Di Kalimantan Barat (Kalbar) ada 4 Rumah Sakit TNI dan per Oktober 2019 jumlah personel TNI mencapai 3.740.000. Fungsi utama faskes TNI adalah memastikan kesehatan prima bagi anggota TNI akan tetapi juga melayani warga sipil. Bahkan 80% penggunaaan faskes TNI adalah warga sipil. Perlu diketahui lebih lanjut, tiap faskes TNI di Kalbar menyediakan 20% ruangan yang kosong, khusus untuk anggota TNI yang tiba-tiba membutuhkan perawatan. Fasken TNI juga tidak membeda-bedakan khususnya dalam memberikan layanan kesehatan.

Pada kesempatan tersebut BPJS Kesehatan juga memperkenalkan aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini sangat mempermudah masyarakat baik yang sudah menjadi peserta JKN-KIS maupun yang belum terdaftar. Dalam aplikasi Mobile JKN terdapat berbagai macam kemudahan yaitu kemudahan membayar dan mengubah data peserta, kemudahan mengetahui informasi data peserta dan keluarga, kemudahan mengetahui informasi tagihan dan pembayaran iuran, kemudahan mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan, dan kemudahan menyampaikan pengaduan serta permintaan informasi seputar JKN-KIS.

Wacana kesehatan khususnya BPJS Kesehatan sudah dibicarakan dan evaluasi sejak presiden Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi “Karena itu saya harap tidak ada lagi komentar negatif dan mari kita jalankan amanat presiden. Sarasehan ini tujuan utamanya adalah memperbaiki sinergi dan koordinasi dengan TNI serta memperbaki akses layanan, mengingat tugas TNI tidak bisa disamakan dengan masyrakat sipil karena harus siaga 24 jam dalam membela negara,” ungkap dr Fachrurrazi.MM.AAK selaku Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalbar, Lampung.**

loading...