Parit Hilang, Selamat Datang Banjir

PONTIANAK – Ketua DPRD Pontianak, Satarudin meminta pada 2020 seluruh saluran drainase dibenahi. Hal itu disampaikan sebagai tindak lanjut pascakejadian banjir yang terjadi di beberapa titik belum lama ini.

“Saya minta seluruh drainase dibenahi. Perbaikan drainase belum maksimal. Hujan deras, Pontianak masih dihantam banjir dan waktu surutnya lama,” kata Satarudin, Jumat (29/11).

Dia juga meminta dinas terkait menjelaskan penyebab banjir. Seperti di Jalan Urai Bawadi, Jalan Purnama, kemudian beberapa area lainnya harus segera diatasi agar ketika hujan deras, banjir tidak berlangsung lama karena drainase berfungsi maksimal.

Satarudin menyadari, daerah Pontianak miliki kontur tanah yang rendah. Akibatnya ketika hujan deras disertai pasang air laut, beberapa wilayah Pontianak banjir. Meski demikian, dia tidak mau hal ini menjadi alasan pemerintah.

“Sudah tahu wilayah Pontianak rendah. Solusi harus dicari. Dimulai dengan perbaikan saluran. Tapi kalau sampah di mana-mana, bagaimana saluran bisa berfungsi dengan maksimal,” kata dia.

Kemudian jembatan-jembatan di parit primer terlalu banyak. Ketika hujan deras dan air meluap, keberadaan jembatan ini justru memperlambat surutnya air. Evaluasi terhadap jumlah jembatan juga harus dilakukan. Langkah lainnya dinas terkait panggil para ahli dari beragam ilmu untuk rembug membahas persoalan banjir ini.

Kepala Bappeda Pontianak, Amirulllah mengaku sudah melakukan rapat bersama beberapa dinas dan para ahli. Dalam rapat itu membahas soal genangan yang terjadi di Pontianak belum lama ini.

“Menyikapi peristiwa genangan akibat hujan deras 23 November lalu, kami langsung melakukan rapat. Kami sepakat persoalan ini merupakan persoalan bersama. Karena dalam penanganan aliran sungai juga ada tanggung jawab pemprov dan pemerintah pusat,” katanya.

Dari hasil pertemuan tersebut, penyebab banjir di lapangan yang membuat air sulit surut dikarenakan dua parit primer di Paritokaya dan Sungai Bangkong tak memiliki penampang yang sama lebar. Bahkan ditemukan beberapa penyempitan dan pendangkalan. Contoh di wilayah Purnama, air baru benar-benar surut pada dua hari setelah hujan deras.

Belum lagi sumbangan sampah yang berada di kaki jembatan menyebabkan air semakin lama surut. Dari hasil rapat itu, rekomendasi jangka pendek adalah memetakan titik genangan untuk dibenahi. Kemudian penggalian untuk mengatasi pendangkalan akan dilakukan guna menambah daya tampung air.

Aktivis lingkungan, Demam Huri memandang terjadinya banjir di beberapa wilayah Pontianak pada Sabtu bukan semata disebabkan faktor alam. Persoalan utamanya adalah ketiadaan daya dukung lingkungan seperti jumlah parit yang semakin berkurang.

“Saya lihat terjadinya banjir justru di wilayah padat pembangunan. Seperti di Kecamatan Pontianak Kota, Selatan dan sebagian Kecamatan Pontianak Barat. Sedangkan di Kecamatan Pontianak Timur, Tenggara dan Utara hampir tidak ada banjir. Kejadian banjir ini karena daya dukung lingkungan di tiga kecamatan itu sudah rusak,” kata Demam Huri.

Demam menyimpulkan banjir terjadi bukan karena faktor alam. Jika karena hujan deras dan pasang air laut mestinya seluruh Pontianak banjir. Tetapi banjir yang terjadi ini berspot-spot. Menurutnya, ada kesalahan dalam pembangunan kota. Rencana detail tata ruang Pontianak harus dianalisa ulang.

Dia melanjutkan, dari hasil perhitungan ekspedisi parit satu, rerata parit Pontianak tahun 2016 lebarnya dikurangi 1 sentimeter. Sementara sedimentasi makin meninggi. Beberapa parit ditutup diganti gorong-gorong, padahal kota sebagai ekosistem kawasan rawa gambut tak cocok menggunakan gorong-gorong beton.

Namun anggapan masyarakat pusat kota kalau tak pakai gorong-gorong justru disebut kumuh dan tak moderen. “Akibatnya hilanglah parit,” katanya.

Perlu diketahui, lanjut dia, lebih dalam ketinggian wilayah Pontianak hanya nol meter di atas permukaan laut sampai 0,5 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini riskan untuk memenuhi daya dukung air Sungai Kapuas. Ketika pasang dan dihantam hujan deras air laut sering meluber ke permukiman dikarenakan parit yang diganti gorong tidak mampu mendistribusikan sirkulasi air.

Upaya pemerintah menekan banjir sebenarnya sudah dilakukan dengan menormalisasi parit. Tindakan ini justru mengurangi lebar parit.

Solusi lain sebenarnya bisa dilakukan pemerintah, yaitu dengan melakukan konservasi tanah air. Selain itu parit yang tertutup menghambat sirkulasi air mutlak harus diperbaiki.

Dia mendorong perda parit. Namun dewan dan para ahli hukum menyatakan bahwa perda parit sulit disahkan. Alasannya karena nomenklatur hukum nasional, parit tidak dikenal. “Yang dikenal adalah kanal atau drainase. Mengenai regulasi atuaran yang tidak disahkan buat putus asa,” ungkapnya.(iza)

 

loading...