Parlemen Setujui 12 Raperda

PARIPURNA: Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Suprapto menyerahkan dokumen pandangan umum fraksi terhadap 12 Raperda kepada Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo pada rapat paripurna DPRD, Rabu (24/07) kemarin. ashri isnaini/pontianak post

SUNGAI RAYA – Setelah melalui serangkaian pertimbangan sebanyak tujuh fraksi DPRD Kubu Raya, menerima agar 11 usulan Raperda Eksekutif dan 1 Raperda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kubu Raya Tahun 2019-2024, untuk dibahas lebih lanjut.

“Kami sependapat dengan pihak eksekutif di Pemerintahan Kubu Raya, bahwa semua Raperda yang diusulkan bisa dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada,” kata Anggota Fraksi PAN/PKS DPRD Kubu Raya, Iqbal Asrarudin saat menyampaikan pandangan umum fraksinya pada rapat paripurna, Rabu (24/7) di Kantor DPRD Kubu Raya.

Dia menilai pembahasan semua Raperda tersebut, sangat berguna dan memberikan dampak positif bagi pelayanan umum dan bisa menjadi pedoman dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kubu Raya.

Dikesempatan yang sama Iqbal juga mengutarakan sejumlah saran kepada Pemerintah Kubu Raya seperti mengenai lima Raperda pembentukaa desa baru di Kubu Raya. “Kami mendukung penuh usulan untuk kembali membentuk lima desa baru di Kubu Raya dengan tujuan bisa mengoptimalkan dan mempercepat pelayanan birokrasi, pertumbuhan pembangunan dan memberikan konstribusi besar pada percepatan pembangunan daerah mulai dari tingkat desa,” paparnya.

Dalam mengajukan usulan lima Raperda tentang pembentukan desa baru, kata Iqbal sebaiknya, pemerintah daerah setempat bisa lebih cermat melakukan studi kelayakan dengan ikut mempertimbangkan aspek non teknis seperti kesiapan masyarakat disamping aspek teknis seperti kelengkapan adminsitrasi termasuk tentang penegasan batas desa. “Kalaupun mau dibentuk desa baru, sebaiknya batas antar desa, desa dengan kecamatan, batas antara desa dengan kawasan kebun bisa diselesaikan terlebih dahulu. Ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik jika nanti sudah terbentuk desa baru yang telah definitf,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo yang menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait pidato Bupati Kubu Raya tentang 11 Raperda Eksekutif dan RPJMD Kubu Raya Tahun 2019-2024, menilai semua saran dan masukan yang bersifat konstruktif dan positif akan menjadi perhatian pihak eksekutif Pemerintah Kubu Raya.

Sujiwo menerangkan, setelah rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi, akan diagendakan rapat paripurna berikutnya yakni jawaban Bupati Kubu Raya atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kubu Raya. “Pada jawaban itu, kami akan merespon masukan-masukan yang konstruktif dari pihak parlemen ini,” jelasnyaa.

Pria yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kubu Raya ini menambahkan 12 Raperda yang sudah disampaikan pihak eksekutif ke DPRD Kubu Raya telah melalui kajian komprehensif secara mendalam. “Harapan kami ke 12 Raperda ini menjadi Raperda yang mendesak untuk di Perda-kan,” ujarnya.

Lebih lanjut Sujiwo memaparkan, setelah Bupati Kubu Raya menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kubu Raya dan telah dibentuk pansus-pansus, maka pansus akan bekerja dengan mempelajari ke 12 Raperda itu.
“Apakah nanti ke 12 raperda ini disetujui semua atau tidak, itu kami serahkan kepada DPRD. Namun kita tetap berharap semua raperda yang kita ajukan disetujui dengan tetap melakukan pembahasan secara komprehensif,” pungkasnya.

Pada rapat paripurna, sebelumnya Selasa (23/7) Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menyampaikan 12 Raperda Kubu Raya ke pihak DPRD Kubu Raya. Adapun Raperda yang diajukan tersebut pertama, perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kepala Desa. Kedua, perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ketiga, penyelenggaraan kearsipan. Keempat, perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kelima, penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Keenam, pembentukan Desa Padi Jaya di Kecamatan Kuala Mandor. Ketujuh, pembentukan Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap. Kedelapan, pembentukan Desa Permata Jaya Kecamatan Sungai Raya. Kesembilan, pembentukan Desa Rengas Kapuas Kecamatan Sungai Kakap. Kesepuluh Pembentukan Desa Suku Lanting Kecamatan Sungai Raya. Kesebelas, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan kedua belas, RPJMD tahun 2019-2024.

Kata Muda, tujuan diajukannya ke 12 Raperda agar dapat dibahas dan ditetapkan sebagai peraturan daerah yang nantinya akan menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kubu Raya.
“Karena sebagai negara yang berdasarkan hukum, segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum,” ucapnya.

Menurut Muda, Raperda yang diajukan dengan sejumlah pertimbangan. Di antaranya sebagai tindaklanjut dari adanya perubahan regulasi di tingkat pemerintah pusat. Kemudian raperda lainnya untuk memacu efektivitas perangkat daerah di dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah. Termasuk raperda tentang pembentukan desa, diajukan guna mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya.

“Kami berharap agar kedua belas raperda ini dapat dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akhirnya dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Kubu Raya,” harapnya. (ash)

Read Previous

Bupati Serahkan SK Kepala Sekolah, Guru SD dan Guru SMP

Read Next

Kontes Durian Berhadiah Puluhan Juta

Tinggalkan Balasan

Most Popular