Pelaksana Proyek Jadi Tersangka

TERSANGKA: Lima tersangka kasus tindak pidana korupsi penyimpangan penyaluran dan bantuan khusus (Bansus) BPKAD Kabupaten Bengkayang dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Kalbar, Selasa (3/3). ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST

Korupsi Dana Bansus Bengkayang

PONTIANAK – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar menetapkan tiga orang tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penyaluran dan bantuan khusus (Bansus) BPKAD Kabupaten Bengkayang sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang tahun 2017.  Mereka adalah ES, ZR, dan JA. Ketiganya berperan sebagai pelaksana paket pekerjaan yang dalam pelaksanaannya tidak berdasarkan kontrak atau surat perintah kerja (SPK).

Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan, penetapan tersangka baru ini, setelah pihak penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan secara intensif. “Sebelumnya ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni BB dan RI, pejabat BPKAD. Sekarang kami kembali menetapkan tiga orang tersangka baru,” kata Donny, Selasa (3/3) siang.

“Tiga orang ini berperan sebagai pelaksana proyek, yang dalam pelaksaannya tidak berdasarkan kontrak dan SPK serta nilai hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan nilai dana yang diterima,” sambungnya.

Dikatakan Donny, dugaan penyimpangan penyaluran dana bantuan khusus tersebut bermula saat BPKAD Kabupaten Bengkayang menyalurkan dana sebesar Rp20 miliar ke rekening 48 desa pada 29 Desember 2017, melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dari Bank Pembangunan Daerah itu, dana kemudian disalurkan ke rekening 48 desa, yang selanjutnya dialihkan ke rekening pribadi para kepala desa.

Namun, lanjut Donny, dalam penyaluran dana tersebut dilakukan tanpa adanya proposal pengajuan dari pemerintah desa. Atas petunjuk pihak BPKAD kepada pemerintah desa, dana yang disalurkan itu untuk membayar pekerjaan fisik kepada pihak ketiga yang telah ditentukan oleh BPKAD, tanpa termuat sebelumnya di dalam APBDesa atau APBDesa Perubahan.

Pekerjaan itu juga tidak dilengkapi dengan dokumen progres pekerjaan serta dokumen pembayaran, dan berakibat pada pembayaran yang tidak sesuai dengan program kerja anggaran.

Setelah pengiriman dana itu, pihak desa baru diminta membuat proposal pengajuan dengan dibantu konsultan yang telah disiapkan oleh BPKAD. “Pekerjaan fisik itu tidak hanya yang dikerjakan tahun 2017, tetapi ada juga tahun 2016. Bahkan ada yang fiktif,” beber Donny.

Sejauh ini, lanjut Donny, penyidik telah memeriksa 174 orang saksi dan lima orang ahli, yang masing-masing dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), ahli keuangan Negara, ahli digital forensic dari Puslabfor Polri, ahli teknis dari Untan dan auditor BPK RI.

“Dari hasil audit BPK RI, ditemukan kerugian keuangan Negara yang jumlahnya hampir total loss, yakni Rp 19.943.594.225,” katanya.

Dalam waktu dekat ini, kata Donny, pihaknya akan segera melakukan pelimpahan tahap dua ke kejaksaan untuk dua tersangka, BB dan RI yang tak lain merupakan Bendahara Umum daerah (BUD) dan Bendahara PPKD.

“Dalam waktu dekat ini, kedua tersangka, BB dan RI akan kami limpahkan tahap dua ke kejaksaan,” terangnya.

Sementara itu Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol Juda Nusa Putra mengatakan, dalam pengungkap kasus tindak korupsi penyimpangan penyaluran dan bantuan khusus (Bansus) BPKAD Kabupaten Bengkayang, tidak berhenti di situ.

Dikatakan Juda, pihaknya akan terus menelusuri siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Termasuk peran Kepala Daerah. “Kami masih akan dalami. Apa keterlibatan yang bersangkutan,” kata Juda.

Menurut Juda, pihaknya akan menetapkan sembilan pelaksana proyek yang terlibat dalam kasus itu sebagai tersangla. “Saya buka saja. Ada sembilan pelaksana proyek yang akan saya tetapkan sebagai tersangka,” pungkasnya.

Saat ini pihaknya telah menyita uang tunai sebesar Rp9.039.139.501 dan sejumlah dokumen yang meliputi Peraturan Bupati Bengkayang No.44 tahun 2017, rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, Pendapatan, Belanja dan Biaya Tahun anggaran 2017, Surat Keputusan Bupati No. 57/BPKAD/tahun 2017, Surat perintah pencairan dana (SP2D) No 4733/SP2D/BPKAD-D/2017 tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan bantuan Khusus kepada Desa tahun 2017 senilai Rp20 miliar, rekening koran masing-masing desa sebanyak 48 desa, rekening koran kepala desa yang telah memindahbukukan dana bansus ke rekening pribadi, dan kuitansi-kuitansi pembayaran pekerjaan. (arf)

loading...