Pelaku UMK Tunggu Kebijakan Sertifikasi Halal Gratis

Penyerahan Sertifikasi Halal dari LPPOM MUI Kalbar kepada salah satu pelaku usaha.

PONTIANAK – Wacana pemerintah untuk menggratiskan biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil (UMK) membawa angin segar bagi dunia wirausaha di Kalimantan Barat. Kebijakan tersebut sudah selayaknya segera direalisasikan dalam rangka memastikan kualitas produk sekaligus perlindungan konsumen dari produk non halal. Para pelaku usaha berharap agar wacana itu segera direalisasikan dalam bentuk kebijakan.

“Kebijakan seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini membawa angin segar bagi usaha mereka untuk meningkatkan daya saing,” ungkap Ketua Sub Sektor Kuliner Himpunan Pelaku UMKM (Himpu), Gusti Emir Razali, kemarin.

Bagi kalangan pelaku UMK, diakuinya biaya sertifikasi halal cukup memberatkan. Karena itu, dengan adanya kebijakan tersebut, maka akan menghilangkan persepsi bahwa sertifikasi halal hanya untuk kalangan pelaku usaha menengah saja.

Pemerintah dan pihak-pihak terkait, menurutnya harus gencar melakukan sosialisasi halal agar pelaku UMK menyadari pentingnya sertifikasi halal secara mendalam. Pengamatannya saat ini, selain faktor biaya, masih banyak dari mereka enggan untuk mengurus halal produknya lantaran ketidaktahuan betapa pentingnya suatu produk berlabel halal.

“Birokrasi pengurusan juga harus dipermudah. Proses registrasi hingga keluar sertifikat tidak bertele-tele dan tidak memakan waktu yang lama,” kata dia.

Meski masih menjadi wacana ditingkat pusat, namun Emir mendorong peran pelaku UMK untuk bersiap-siap bila nantinya kebijakan itu akan digratiskan. Adapun menurutnya, hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh pelaku usaha adalah legalitas usaha, seperti Izin Usaha Mikro dan Kecil, atau izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

“Tempat produksi yang layak dan bersih, serta bahan baku yang digunakan harus  berlabel halal juga harus disiapkan,” pungkas dia. (sti)

Read Previous

Tabrak Truk Parkir, Dua Pemuda Tewas

Read Next

Penanganan KKBPK TKI di Negara Tetangga Jadi Fokus

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *