Peluang Pemda atas Perubahan UU Pertambangan Mineral dan Batubara

opini pontianak post

Oleh : DR. Abdul Haris Fakhmi

Kewenangan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara (Minerba) memasuki babak baru. Setelah disahkannya revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 resmi menjadi Undang-Undang pada hari Selasa (12/5/2020) oleh DPR. Pembahasan dan pengesahan UU Pertambangan Minerba menuai polemik di masyarakat sipil, karena dibahas saat pemerintah sedang fokus menangani dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pengangguran di banyak daerah, hingga menurunkan target pertumbuhan ekonomi nasional 2020.

Sesuai catatan hasil rumusan yang disampaikan ketua Komisi VII DPR RI, dari total 15 rumusan baru dan penyempurnaan dalam batang tubuh UU Minerba yang menyentuh langsung dengan perubahan pengusahaan mineral dan batubara di Daerah ke depan.

Pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin untuk tidak melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap WIUP, WPR, dan WIUPK yang telah ditetapkan, serta menjamin terbitnya perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Kedua, penetapan WIPR dan perizinan WPR oleh menteri. Perubahan luasan, jika sebelumnya diberikan luas maksimal 25 hektar dan kedalaman maksimal 25 meter, pada perubahan UU itu diberikan menjadi luasan maksimal 100 hektare dan mempunyai cadangan mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 meter.

Ketiga, usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Izin dalam RUU Minerba ini terdiri dari IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Batuan, Izin Penugasan (IP), Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan. Terkait pemberian izin, pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada gubernur. Pendelegasian kewenangan didasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB.

Keempat, bagian pemerintah daerah dari hasil kegiatan pertambangan, melalui RUU perubahan ini meningkat menjadi 1,5 persen untuk pemerintah Provinsi, dan 2,5 persen untuk pemerintah kabupaten/kota.

Kelima, kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk mengalokasikan dana pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh menteri.

Keenam, kewajiban bagi badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing untuk melakukan divestasi saham sebesar 51 persen secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta nasional.

Ketujuh, terkait kegiatan reklamasi dan pascatambang, Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP atau WlUPK-nya wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100 persen, begitu juga dengan eks-pemegang IUP atau IUPK yang telah berakhir wajib melaksanakan rekłamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100 persen serta menempatkan dana jaminan pascatambang.

Kedelapan, terkait keberadaan Inspektur Tambang. Penyediaan sarana dan anggaran oleh kementerian ESDM. Kesembilan, pada saat revisi Undang-Undang Minerba mulai berlaku IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya UU ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin. Selain itu,  IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya UU ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai ketentuan dalam UU ini dalam jangka waktu dua tahun sejak UU berlaku.  Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah diterbitkan gubernur sebelum berlakunya UU ini kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat dua tahun sejak UU ini berlaku untuk diperbarui oleh menteri. Ketentuan yang tercantum dalam IUP, IUPK, dan IPR harus disesuaikan dengan ketentuan UU ini dalam jangka waktu paling lambat satu tahun sejak UU ini berlaku. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya UU ini disesuaikan menjadi perizinan usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak UU ini berlaku.

Ada beberapa tantangan bagi Pemda dalam penerapan UU Mineral Batubara yang baru. Pertama, enam bulan sejak diberlakukan UU Minerba ini, Pemda sudah harus menyerahkan seluruh berkas perizinan dan laporan-laporan lainnya terkait dengan penyelenggaraan selama di daerah.

Kedua, sejak proses transisi, tidak ada pelayanan pengusahaan yang berhubungan dengan perizinan baru maupun perpanjangan izin. Ini berlangsung selambatnya 1 tahun sejak diberlakukan UU ini.

Ketiga, proses verifikasi perizinan yang sedang berjalan dan memerlukan koordinasi dengan pusat, akan tertunda. Hingga menunggu peraturan pemeritah sebagai pedomannya.

Keempat, selama masa transisi, pembagian kerja inspektur tambang yang ada di daerah akan mengalami mengalami masalah. Hal ini terkait nomenklatur yang baru, sehingga ditunggu segera pedoman pelaksanaannya.

Kelima, selama 1 atau 2 tahun masa transisi, daerah akan mengalami penyesuaian dalam pelayanan. Ini membuat pelayanan menjadi lambat. Sementara permasalahan penanganan lingkungan hidup yang terdampak setiap hari memerlukan langkah penanganan yang cepat.

Keenam, demikian juga dengan realisasi Program pengembangan Ekonomi dan Masyarakat serta verifikasi pelaksanannya akan terkendala.

Ketujuh, terbatasnya jumlah inspektur tambang sebagai ujung tombak pengawasan di daerah, perlu ditambah. Kedelapan, sumber-sumber pendapatan dari pengelolaan tambang di daerah akan drastis berkurang. Karena pembatasan perizinan sangat membatasi gerak kreativitas daerah dalam meningkatan PAD.

Pemda juga memiliki peluang kelola pertambangan untuk pembangunan daerah. Pertama, pengusahaan Pertambangan Rakyat yang akan diserahkan ke daerah dapat memberikan kontribusi peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Apabila dilaksanakan dengan kaidah pertambangan yang baik dan professional.

Kedua, demikian pula pengusahaan pertambangan batuan dan non logam yang didelegasikan ke daerah dapat membantu meningkatkan ekonomi dan taraf hidup sosial masyarakat.

Ketiga, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus bergerak di bidang Industri Pertambangan harus segera dibentuk. BUMD berpeluang mengambil peran lebih besar terutama bagi daerah yang sudah ditetapkan Proyek Strategis Nasional sektor hulu dan hilir pemanfaatan mineral seperti pemanfaatan bauksit dan pengembangan Alumina di Kalimantan Barat, nickel di Sulawesi, tembaga dan emas di Papua, serta turunan industri lainnya.

Keempat, daerah dapat terlibat dalam usaha jasa pertambangan skala besar, terutama di daerah yang sudah berdiri industri hilir dan memiliki sarana prasarana pendukung seperti jalan dan pelabuhan bongkar muat untuk segala akitivitasnya.

Kelima, usaha jasa yang dimaksud dapat berupa jasa pelayanan angkutan, jasa surveyor dan pengukuran, jasa catering karyawan, jasa kebersihan atau ‘cleaning service’, dan jasa terkait lain.

Keenam, usaha jasa pertambangan inti seperti kontraktor pertambangan berpeluang menambah pendapatan daerah. Untuk itu daerah harus menyiapkan dan merekrut putra-putra terbaiknya, yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang pertambangan. Daerah yang memliki perguruan tinggi dengan jurusan pertambangan dapat memanfaatkan peluang ini.

Ketujuh, pemda tetap dapat terlibat dalam kontrol pengawasan pendapatan sektor pertambangan yang berasal dari daerahnya. Keterlibatan itu dapat diupayakan secara aktif dengan menjalin komunikasi yang intensif dengan kementerian terkait.

Demikianlah tantangan dan peluang bagi Pemda setelah UU Minerba yang baru nanti diterapkan. Kita masih menunggu proses penyusunan aturan selanjutnya. Terutama pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang cukup memakan waktu hingga tahunan.

Sementara menunggu proses selama masa transisi, diharapkan Pemda terutama dinas terkait tidak tinggal diam. Dalam waktu yang ada dapat menyiapkan langkah antisipasi. Terutama penyiapan BUMD dan perusahaan jasa dibawah naungan Pemda. Sehingga nantinya saat ketentuan pelaksanaan mulai diterapkan, maka Pemda sudah siap. **

Penulis adalah Pengamat Pertambangan, Energi dan Lingkungan.

error: Content is protected !!