Pemekaran Kecamatan, Tambah Jumlah Desa

PEMAPARAN: Ketua DPRD Landak Heri Saman memberikan pemaparan saat berkunjung ke Kecamatan Mempawah Hulu, Jumat (18/9). MC DPRD FOR PONTIANAK POST

DPRD Landak Kunjungi Mempawah Hulu

NGABANG – DPRD Kabupaten Landak melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Mempawah Hulu, Jumat (18/9). Kunjungan tersebut dalam rangka menyerap langsung aspirasi masyarakat, sekaligus dalam rangka membahas terkait pemekaran kecamatan.

Kegiatan dipimpin langsung Ketua DPRD Landak Heri Saman bersama Ketua Komisi A DPRD Landak Cahyatanus beserta sejumlah anggota Komisi A seperti Kico Bambang, Rudi, dan Rubina. Sementara pertemuan tersebut dihadiri Camat Mempawah Hulu, para kepala desa, beserta anggota BPD se-Kecamatan Mempawah Hulu.

Ketua DPRD Heri Saman memaparkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Landak tahun 2021 tentang Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Landak yang untuk saat ini masih perlu dikaji lebih lanjut.

Wacana pemekaran Kecamatan Mempawah Hulu menurutnya sudah sudah beberapa tahun belakangan disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat maupun para kepala desa. Akan tetapi, diakui dia belum adanya regulasi yang mengatur hal tersebut, sehingga membuat pemekaran kecamatan belum dapat dilaksanakan.

Selain itu, Kecamatan Mempawah Hulu, menurut dia, masih belum memenuhi syarat untuk pemekaran karena hanya terdiri dari 17 desa. Dijelaskan dia bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemekaran Kecamatan, syaratnya minimal untuk satu kecamatan adalah sepuluh desa.

“Jadi salah satu cara harus melakukan pemekaran desa terlebih dahulu supaya syarat untuk pemekaran kecamatan dengan minimal 10 desa satu kecamatan,” katanya.

Sementara itu, menurut dia, Desa Tunang yang diwacanakan menjadi ibu kota kecamatan, alasannya dikarenakan desa ini memang wilayahnya sangat luas. “Oleh sebab itu perlu sesuai Peraturan Pemerintah, maka dilakukan pemekaran desa terlebih dahulu untuk memenuhi syarat ini,” jelas Heri.

Ia menyampaikan kedatangan DPRD Landak saat ini untuk menjawab aspirasi, sekaligus menjelaskan posisinya pada masyarakat di Kecamatan Mempawah Hulu dalam kegiatan aspirasi mereka.

“Dan intinya sepanjang peraturan memungkinkan DPRD Landak siap membuat Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Landak tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pemekaran Kecamatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Landak Cahyatanus menyampaikan hal senada. Menurutnya, syarat yang ada dalam peraturan tersebut mesti dipenuhi terlebih dahulu. Ia mengajak masyarakat untuk tetap mengikuti peraturan yang ada terkait dengan rencana pemekaran kecamatan supaya tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

“Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, maka kita penuhi terlebih dahulu, sehingga apa yang kita inginkan bersama atau keinginaan masyarakat dalam wacana pemekaran kecamatan atau desa dapat kita laksanakan,” ujar Cahyatanus.

Camat Mempawah Hulu Priscilla Angela menyampaikan bahwa Kecamatan Mempawah Hulu untuk saat ini sudah mempunyai 17 desa. Tak dipungkiri dia, bilamana dilakukan pemekaran kecamatan, maka harus menambah tiga desa lagi untuk memenuhi persyaratannya.

“Untuk memenuhi syarat pemekaran Kecamatan Mempawah Hulu maka harus ditambah tiga desa lagi, tetapi berdasarkan persyaratan yang ada bahkan ada 4 desa yang memungkinkan untuk dimekarkan,” ungkapnya. (mif/MC DPRD Landak)

error: Content is protected !!