Pemerintah dan Masyarakat Perlu Kekompakan

Malik Saepudin, Ahli Epidemiologi Poltekkes Pontianak

PONTIANAK – Ahli epidemiologi dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Pontianak Malik Saepudin mengatakan pemerintah kabupaten/kota yang menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) perlu langkah-langkah yang strategis, taktis dan komperhensif untuk menekan kasus penyebaran Covid-19.

“Diperlukan kekompakan antara pemerintahan dan masyarakat untuk menghadapi pandemi Covid-19,” kata Malik di Pontianak, kemarin.

Ia menambahkan pemerintah bisa melakukan penegakan disiplin sesuai SOP karena hakekatnya yang dilakukan adalah untuk melindungi dan menekan kasus persebaran Covid-19

Apalagi saat ini fasilitas kesehatan untuk pasien Covid-19 hampir penuh. Selain keterbatasan fasilitas tempat perawatan, juga terbatas ketersediaan oksigen. Malik mengatakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat seyogyanya membawa perubahan ke lebih baik, sejalan dengan perubahan namanya yakni PPKM level 4 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021.

Hal ini didasarkan pada tingkat ketertularan virus Covid-19 di Ibu Kota Provinsi Kalbar ini masih cukup tinggi dan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di atas 80 persen. “Penerapan PPKM itu untuk menekan laju peningkatan kasus dan kematian akibat Pandemi Covid-19,” jelas Malik.

Namun, menurutnya, lonjakan kasus disebabkan beberapa faktor. Selain karena ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan saat berjalannya PPKM juga disertai dengan minimnya pengetahuan dan tingkat kejenuhan masyarakat ditengah pandemi Covid-19. “Kebijakan yang dianggap membingungkan juga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan kolektif,” sambung Malik.

Namun ia juga meyakini faktor lainnya karena adanya varian delta. Selain itu program vaksinasi juga belum menjangkau kekebalan komunitas sebesar 70 persen.

Malik melanjutkan pemerintah daerah perlu membuka layanan rumah sakit khusus untuk penanganan Covid-19 seperti halnya di beberapa provinsi di Indonesia. Upaya ini dilakukan agar lebih fokus pada proses penyembuhan dan menghindari risiko infeksi nosokomial (infeksi silang) terhadap pasien non-covid.

“Semoga pihak mendukung upaya yang dilakukan dengan baik serta menyeluruh. Tidak hanya pada perubahan perilaku masyarakat, tetapi perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam upaya menghambat laju penularan dan menurunkan angka kematian di seluruh wilayah Kalbar,” harap Malik. (mse)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!