Pemerintah Fokus Benahi Infrastruktur Perbatasan

temajuk

Pemerintah secara bertahap membangun jalan menuju Desa Temajuk. HARYADI | PONTIANAKPOST.CO.ID

PEMERINTAH saat ini fokus membenahi wilayah perbatasan. Di Kabupaten Sambas, pembangunan jalan terus digeber. Wakil Bupati Sambas, Hairiah mengatakan, pembangunan di kawasan perbatasan kian hari kian meningkat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi mikro.

Termasuk pembangunan jalan perbatasan menuju Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Sambas. Jalan sepanjang 50 kilometer itu kini dalam proses pengerasan. “Sebagian sudah diaspal dan akan terus dikerjakan secara bertahap,” ujarnya.

temajuk
DULU : Sebelum ada akses jalan, warga Temajuk terpaksa melewati bibir pantai untuk bepergian. Mereka harus menggotong sepeda motor untuk menyeberangi sungai. (Foto diambil pada 2011). HARYADI | PONTIANAKPOST.CO.ID

Menurut Hairiah, setelah akses jalan dibangun, ekonomi warga akan ikut bergerak. Sejumlah usaha pun berkembang. Misalnya ada warga yang membangun usaha penginapan, rumah makan, dan kerajinan. Secara umum transaksi menjadi lebih lancar dengan adanya jalan. Selain transaksi antar-masyarakat lokal, ada pula transaksi antar-negara, yakni antara warga Indonesia dengan warga Malaysia di perbatasan.

Dari sisi transportasi, pemerintah juga akan mengoperasikan Bus Damri yang akan menghubungkan Kota Singkawang, Sambas hingga ke perbatasan Aruk. Adanya sarana transportasi tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilitas warga. “Terbukanya akses di wilayah perbatasan memperbaiki ekonomi warga,” katanya.

Pembangunan infrastruktur kini menjadi prioritas. Kondisi jalan yang rusak terus diperbaiki. Namun, pembangunan jalan tersebut harus dilakukan secara bertahap karena tergantung kemampuan anggaran.

Hairiah mengungkapkan, di tahun 2018, panjang jalan dengan kondisi baik di kabupaten ini sekitar 548 kilometer. Tahun 2019, panjangnya bertambah menjadi 580,31 kilometer. Prediksi ke depan, panjang jalan dalam kondisi baik akan bertambah menjadi 654,32 kilometer. “Jadi kalau keseluruhan di Kabupaten Sambas, prediksinya di tahun 2020 ada sekitar 59,36 persen jalan kabupaten dengan kondisi baik,” ujar Hairiah.

Pembangunan infrastruktur juga dinilai bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Contohnya saja di bidang pendidikan. Jalan yang rusak akan membuat akses pelajar terkendala menuju sekolah. Kondisi ini dapat melemahkan semangat mereka. Dengan adanya pembangunan jalan serta sarana pendukung, akses pelajar berangkat sekolah akan lebih mudah.

Di tahun 2018, IPM di Kabupaten Sambas mencapai angka 66,1. Diharapkan pada tahun 2019, angka tersebut bisa naik menjadi 67,50. “Untuk tahun 2020, kita harapkan angkanya bisa naik menyentuh 68,30,” ujar Hairiah. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas, di tahun 2019 tercatat sebesar 5,45 persen. Tahun 2020 ditargetkan pertumbuhan mencapai 5,60 persen.

Pertumbuhan ekonomi tersebut erat kaitannya dengan angka kemiskinan. Di Kabupaten Sambas, angka kemiskinan terus menurun. Pada tahun 2018, angka kemiskinan sebesar 8,55 persen. Di tahun 2019, pemerintah kabupaten menargetkan untuk menurunkan angka tersebut menjadi 8,32 persen. Sedangkan untuk tahun 2020, target penurunan angka kemiskinan menyentuh angka 8,20 persen.

Seusai arahan Gubernur Kalimantan Barat, pemerintah kabupaten juga berkomitmen untuk mewujudkan desa mandiri. Di tahun 2019, ditargetkan terbentuk lima desa, tetapi di Kabupaten Sambas sudah terbentuk delapan desa. “Semoga di tahun 2020 bisa terbentuk 38 desa mandiri,” katanya. Ia berharap setiap desa di Kabupaten Sambas bisa menjadi desa mandiri. Dengan desa mandiri diharapkan angka kemiskinan bisa menurun dan kemandirian desa terlaksana.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Tanjungpura, Eddy Suratman mengatakan, daya saing suatu negara salah satunya ditopang oleh keberadaan infrastruktur. Infrastruktur termasuk variabel keempat. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat hendaknya dilanjutkan pemerintah daerah. Misalnya konektivitas jalan yang sudah dibangun untuk menghubungkan antarwilayah.

Apakah pemerintah daerah telah memprioritaskan APBD untuk membangun infrastruktur? “Alokasi anggaran untuk infrastruktur seharusnya menjadi prioritas,” tegas Eddy. Menurutnya, penganggaran pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan belanja barang dan jasa. “Secara umum di semua daerah belanja modal masih rendah dibanding pos belanja barang dan jasa. Memang ada daerah yang bagus, namun itu tergantung pemimpinnya.”

IPM suatu daerah juga sangat terkait dengan keberadaan infrastruktur. Ada tiga variabel IPM yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ketiga variabel itu sangat dipengaruhi oleh infrastruktur. “Misalnya berapa jarak antara rumah ke sekolah itu mempengaruhi lama sekolah dan harapan sekolah. Untuk kesehatan juga sama. Demikian pula dengan ekonomi. Infrastruktur itu menjadi urat nadi ekonomi,” jelasnya.

Jika suatu negara ingin maju maka pemerintah harus memprioritas pembangunan infrastrukturnya. “Ini yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi. Ini perlu kita dukung,” ujarnya. (her/yad)

Read Previous

WALHI Kecam Pernyataan Wiranto

Read Next

Gerakan Infak Seribu (Gebu), Wujud Gotong-Royong Warga untuk Beli Ambulans

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *