Pemerintah Jamin Dana Haji Aman

Penyelenggaraan haji tahun 2019. foto jawapos.com

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan dana pengelolaan haji tetap aman meskipun pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia tahun 2021 batal. Ini merupakan tahun kedua tidak adanya keberangkatan haji di masa pandemi.

Pernyataan ini dikatakan Muhadjir menanggapi pertanyaan masyarakat terkait dana calon jemaah haji sebesar Rp 150 triliun yang telah disetorkan. “Bisa kita pastikan bahwa pengelolaan dana haji dilaksanakan dengan sangat profesional, prudent, penuh kehati-hatian dan semuanya aman,” ujar Muhadjir, Sabtu (5/6).

Muhadjir pun menegaskan, kabar miring yang beredar di masyarakat terkait pengelolaan dana haji sepenuhnya tidak benar. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebut dia, merupakan badan yang independen dan profesional yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun.sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

“Tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman,” katanya.

Menko PMK menjelaskan, tidak diberangkatkannya jemaah haji Indonesia untuk tahun ini mempertimbangkan kemaslahatan dan keselamatan umat di masa pandemi yang belum usai. “Jumlah yang berangkat itu ratusan ribu. Tentu saja tidak mudah untuk mengelola mereka terutama dalam kaitannya dengan status kesehatannya,” ujarnya.

Dia mengatakan, meski pilihan yang harus diambil pahit dan tidak menyenangkan, tetapi keputusan itu demi kebaikan masyarakat.

“Mudah-mudahan keputusan pahit ini adalah pil yang justru menjadi obat untuk kita semua. Bukan sesuatu yang harus kita sesali. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa berangkat seperti sedia kala,” pungkasnya.

CJH Bisa Tarik Uang Pelunasan Biaya Haji

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) kembali menyampaikan bahwa keputusan pembatalan haji diambil setelah melalui kajian mendalam. Kemenag juga membantah keputusan tersebut diambil dengan terburu-buru. ”Keputusan (pembatalan, Red) itu tentu berdasar kajian mendalam. Baik dari aspek kesehatan, pelaksanaan ibadah, maupun waktu persiapan,” kata Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Khoirizi H. Dasir.

Dia menjelaskan, skenario penyelenggaraan haji 2021 disusun sejak Desember 2020. Saat itu Kemenag sudah menyusun serangkaian skenario pemberangkatan jemaah di tengah pandemi. Khususnya terkait dengan kuota haji Indonesia. Skenario disiapkan untuk kuota haji 50 persen, 30 persen, 25 persen, sampai 5 persen dari kuota normal.

Selain itu, Kemenag sudah menyiapkan asrama haji untuk menerima kedatangan jemaah. Bahkan, persiapan asrama haji dilakukan dengan protokol kesehatan. Misalnya, menyiapkan gedung khusus untuk karantina jika ada calon jemaah yang positif Covid-19. Kemudian, kamar berkapasitas dua orang untuk penerapan jaga jarak.

Menyusul pembatalan haji tersebut, Kemenag memastikan bahwa calon jemaah haji (CJH) berhak mengambil setoran lunas biaya haji yang sudah diserahkan pada 2020. Sekretaris Ditjen PHU Kemenag Ramadan Harisman menyatakan, CJH yang menarik uang setoran lunas biaya hajinya tidak dinyatakan gugur. Mereka tetap berhak menempati porsi pemberangkatan haji 2022.

Skema penarikan uang pelunasan biaya haji itu diawali dengan pengajuan surat permohonan ke kepala kantor kemenag kabupaten/kota. Kemudian, permohonan tersebut divalidasi. Jika dinyatakan valid dan sah, dilanjutkan input permohonan penarikan setoran pelunasan di sistem komputerisasi haji terpadu (siskohat) Kemenag.

Pada tahap akhir, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang memegang uang jemaah haji akan mencairkan uang pelunasan melalui bank penerima setoran tempat CJH membayar pelunasan. Ramadan mengatakan, seluruh tahapan penarikan uang setoran pelunasan haji diperkirakan memakan waktu sembilan hari kerja.

Sebagaimana diketahui, setiap calon jemaah haji membayar uang setoran awal haji Rp 25 juta. Kemudian, rata-rata biaya haji 2020 yang ditetapkan Kemenag bersama DPR adalah Rp 35,2 juta. Dengan demikian, jemaah menyetor uang pelunasan sekitar Rp 10,2 juta.

Terpisah, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyayangkan pembatalan ibadah haji tahun ini. Padahal, upaya pemungkas belum dilakukan. Yaitu, komunikasi dan diplomasi tingkat kepala negara. Presiden Jokowi bisa langsung berkomunikasi dan melobi Raja Salman bin Abdulaziz. ”Agar Arab Saudi memberikan kuota haji bagi jemaah Indonesia tahun ini,” terangnya.

Menurut dia, lobi tingkat tinggi itu penting dilakukan Presiden Jokowi untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam membela hak calon jemaah haji dari Indonesia. Presiden Jokowi, kata dia, memiliki kedekatan dengan Raja Salman. Jokowi pernah datang langsung ke Arab Saudi dalam rangka membahas peningkatan kerja sama di bidang ekonomi pada April 2019.

Hidayat menyatakan, calon jemaah haji Indonesia sangat berharap bisa diberangkatkan tahun ini. Sebab, tahun lalu sudah tidak ada pemberangkatan calon jemaah haji dari Indonesia. ”Karena alasan yang sama, yaitu keselamatan jemaah akibat pandemi Covid-19,” urainya.

Kondisi saat ini berbeda dengan 2020. Tahun lalu Arab Saudi memang menutup pintu haji bagi jemaah luar Saudi, termasuk dari Indonesia. Tetapi, tahun ini pemerintah Saudi dikabarkan membuka haji bagi 60 ribu calon jemaah, yakni 15 ribu dari dalam negeri Saudi dan 45 ribu dari luar Saudi.

Hidayat mengatakan, sejak awal pihaknya mengingatkan Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait dengan pentingnya lobi diplomasi kelas tinggi untuk membuka peluang pemberangkatan calon jemaah haji dari Indonesia. Presiden Jokowi bisa berkomunikasi langsung dengan Raja Salman sebagaimana yang dilakukan PM Malaysia Muhyiddin.

Apa pun hasilnya, kata Hidayat, jika lobi antar-kepala negara itu sudah dilakukan, apalagi membuahkan hasil, umat akan mengapresiasi. Kalaupun belum berhasil karena pertimbangan pandemi Covid-19, masyarakat akan tahu bahwa usaha maksimal sudah dilakukan. ”Mereka bisa lebih mudah untuk diajak memahami mengapa belum bisa berangkat haji tahun ini,” tuturnya.(jp)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!