Pemerintah Peduli Petani Kratom

KUNJUNGAN PUSAT: Tim teknis dari pusat dipimpin Asisten Deputi I/V (Asdep I) Kamtibmas Kemenkopolhukam Brigjen TNI Gamal Haryo Putro, saat meninjau pabrik dan kebun kratom di Kapuas Hulu, Selasa (13/8) lalu. DOKUMEN

PUTUSSIBAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kapuas Hulu terus mengakomodir keinginan masyarakat untuk mengkaji tata kelola kratom atau purik. Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kapuas Hulu Abang Chaerul Saleh mengungkapkan bahwa kratom merupakan salah satu tanaman endemik di Kabupaten Kapuas Hulu.
“Purik termasuk tanaman endemik Kapuas Hulu yang secara ekologi berfungsi untuk menghindari abrasi pantai,” ungkap Chaerul, belum lama ini di Putussibau.

Terkait budidaya dan tata niaganya yang diwacanakan untuk dibatasi dengan alasan tertentu, pemerintah setempat, kata Chaerul, berupaya menjajaki dan menyampaikan ke instansi terkait, bagaimana tanaman purik ini sangat diperlukan untuk masyarakat dari aspek ekonomi. “Pemerintah kita bersama anggota dewan (DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Red) bahkan sudah ke Kementerian terkait. Kita juga menjelaskan langsung ke BNN, bahwa purik ini menjadi di alternatif usaha masyarakat, setelah tidak adanya karet, tengkawang, atau pun sawit,” ungkap Chaerul.

Namun demikian, kata Chaerul, tentu semua pengambil kebijakan akan melihat perkembangannya secara nasional untuk 5 tahun ke depan, berdasarkan kajian Badan Narkotika Nasional terhadap semua aspek. “Pemerintah daerah pada prinsipnya mengakomodir apa yang menjadi masukan dan keinginan masyarakat, bagaimana purik ini bisa kita pertahankan sebagai mata pencaharian masyarakat, yang mana saat ini memang sudah sudah dibudi daya atau ditanam masyarakat,” ucapnya.

Untuk itu, kata Chaerul, pemerintah daerah saat ini arahnya memang lebih kepada tata kelola purik tersebut. Untuk itulah, dia menambahkan, terus dilakukan kajian bersama anggota legislatif, bagaimana regulasinya ke depan. “Utamanya terkait tatakelola dan pengendalian Purik tersebut. Nanti itu yang akan menjadi acuan,” tandasnya.

Sebelumnya, Asisten Deputi I/V (Asdep I) Kamtibmas Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Brigjen TNI Gamal Haryo Putro meminta masyarakat untuk mulai belajar beralih ke komoditas lain selain kratom. Saran tersebut disampaikan dia saat meninjau pabrik dan kebun kratom di Kapuas Hulu, Selasa (13/8).

“Brunei, Malaysia, dan beberapa negara sudah melarang kratom, kita masih mengurusnya. Untuk itu masyarakat harus mulai mengganti kratom ini,” pinta dia.
Saat ini, dijelaskan Gamal, Kementerian Kesehatan RI telah membentuk komite. Komite itu, menurut dia, akan membuat rekomendasi untuk pemakluman sementara waktu, hingga ada mata pencaharian pengganti lainnya.

Jenderal TNI bintang satu tersebut mengatakan bahwa dirinya sengaja datang, untuk melihat langsung perkebunan kratom serta pabriknya. Hasil tinjauan ini akan disampaikannya ke Menkopolhukam.

“Insyallah, apa yang kami lakukan ini untuk kemasalahatan masyarakat. Saya tahu ini hal penting bagi masyarakat, tapi ada hal lain yang harus dipertimbangkan,” tegasnya.

Gamal menceritakan, pada 8 Agustus lalu, telah dilangsungkan rapat di Kemenkopolhukam. Pada saat rapat itu, dijelaskan dia bahwa Kepala Pusat Laboratorium BNN RI menyatakan bahwa ada kandungan narkotika pada kratom, yang dalam jumlah tertentu bisa merusak kesehatan.

“Saat uji pada tikus-tikus juga terpantau ada pembesaran limpa dan hati, ini berbahaya. Apalagi saat proses produksi itu, saya lihat ada debu-debu yang masyarakat hirup. Impact-nya itu dikhawatirkan terjadi ke depannya. Masyarakat harus tahu memproduksi kratom seperti ini merusak kesehatan,” tegasnya.

Namun di sisi lain, tak dipungkiri dia juga bahwa kratom adalah mata pencaharian utama masyarakat di Kapuas Hulu. Hal ini, kata dia, harus juga perdipahami bersama oleh para pemangku kebijakan. “Jadi apa yang saya dapat di lapangan akan dilaporkan ke pimpinan, sesuai dengan apa adanya,” ujar pria yang berlatar belakang intelejen ini.

Kunjungan Gamal dan beberapa stafnya ke lokasi pabrik dan kebun kratom tersebut, turut didampingi Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir, Wakil Bupati Antonius L. Ain Pamero, Ketua DPRD Rajuliansyah, Dandim 1206/Psb Letkol Inf. Basyarudin, Penjabat Sekretaris Daerah Sarbani, serta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Kapuas Hulu.

Dalam pendampingannya, Bupati Abang Muhammad Nasir menjelaskan bahwa kunjungan Asdep I tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Pemda Kapuas Hulu dengan Kemenkopolhukam pada 8 Agustus lalu, di Jakarta. Diungkapkan Bupati bahwa pertemuan itu membahas secara mendalam tentang kratom atau daun purik.

“Ini kaitannya dengan daun purik atau kratom. Kemarin Pemda Kapuas Hulu sudah beberapa kali pertemuan dengan Pemerintah Pusat, membahas kratom termasuk Kemenkopolhukam. Jadi ini tindak lanjutnya, (di mana) Beliau datang untuk lihat fakta lapangan yang sudah kami sampaikan di Kementerian,” ucap Bupati saat mendapingi Asdep I bertemu masyarakat petani kratom di Desa Sambus.
Kapuas Hulu, dijelaskan Bupati, merupakan produsen yang mempunyai kualitas kratom paling baik dan paling banyak diekspor. Kratom, menurut Bupati, menjadi solusi dari anjloknya harga karet, yang dulunya menjadi komoditas andalan warga. “Kratom sebenarnya sudah 20 tahun digarap warga di sini, hanya sekarang jadi lebih marak,” ujar Bupati.

Terakhir ini, kata Bupati, memang ada hasil riset kratom dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Kratom, menurut dia, ternyata mempunyai kandungan narkotika, yang kekuatannya bisa 10 kali lipat dari heroin.

“Ini juga buat masyarakat galau. Kami berusaha cari solusi. Kita cari rumusan yang bagus. Ini sudah dilarang walau belum sepenuhnya,” tutur Bupati.

Sebelumnya, kedatangan Asisten Deputi I/V (Asdep I) Kamtibmas Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) ini telah diinformasikan Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah, dalam rapat koordinasi membahas persoalan kratom di Ruang Rapat Bupati Kantor Bupati Kapuas Hulu, Senin (12/8).

“Mereka ingin mengetahui bagaimana proses budidaya, cara pengelolaan, serta sejauh mana ketergantungan masyarakat terhadap budi daya kratom untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” kata dia. Diakui dia, tidak dapat dipungkiri bahwa sekarang ini budi daya kratom menjadi alternatif utama bagi masyarakat Kapuas Hulu untuk menambah penghasilan keluarga.

Menurut data dari Asosiasi Kratom Indonesia yang dikantonginya bahwa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penghasil kratom terbesar di Kalbar. Makanya, kata Rajuli, sapaan akrabnya, Kapuas Hulu cukup menjadi sorotan Pemerintah Pusat.

“Apalagi terhadap penjualan kratom kita saat ini dijual langsung ke luar negeri. Namun secara regulasi di pemerintah kita tidak ada koneksi dengan negara penerima atau pengimpor kratom tersebut,” ucapnya. Namun, tambah Rajuliansyah, pemerintah memberikan tenggat waktu 5 tahun. Hanya saja tak dipungkiri dia bahwa untuk proses regulasi dan sebagainya, tentu memakan waktu cukup lama. Oleh karenanya, menurut dia, perlu pengumpul atau asosiasi, untuk mendata kratom tersebut.

“Pemerintah maunya ada regulasi satu pintu untuk mengawasi peredaran. Namun ini kan butuh proses panjang. Maka kita perlu duduk bersama agar regulasi kita proses dan pembelian juga jalan, artinya masyarakat bisa menjual itu dengan tidak tersendat,” pungkasnya.

Pertemuan itu sendiri dipimpin Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir. Ketika itu Bupati bersama Ketua DPRD mengundang jajaran Forkopimda Kabupaten Kapuas Hulu. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas persoalan kratom yang belum tuntas.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan, hasil pertemuan mereka di Jakarta terkait tata niaga kratom, tetap di bawah pengawasan pemerintah. “Kemudian untuk ekspor ke luar itu akan dilakukan satu pintu. Karena ekspor ini urusan antarnegara, dan berkaitan dengan harga kratom itu juga,” terang Nasir.

Nasir juga menyampaikan, dalam pertemuan di dengan Pemerintah Pusat bahwa pihaknya telah menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat Kapuas Hulu, terkait posisi kratom saat ini.

“Kesimpulan kami kemarin, kita sampaikan soal keluhan masyarakat terkait kratom ini. Kemudian Pemerintah Pusat menginginkan tata kelola itu diperhatikan, terkait kemasan hingga pengiriman harus sesuai prosedur,” katanya. (arf)

Read Previous

Lagi, Laka Lantas Makan Korban

Read Next

Pemerintah Mulai Serius Bicara Literasi

Tinggalkan Balasan

Most Popular