Pemilik Tersus Ilegal Mulai Bongkar Dermaga

BONGKAR: Pekerja sedang membongkar dermaga tersus yang berada di bawah Jembatan Pawan II. Pembongkaran mulai dilakukan, Jumat (7/8), setelah diberikan peringatan oleh Satpol PP Ketapang. AHMAD SOFI/PONTIANAK POST

KETAPANG – Bertahun-tahun berdiri tanpa izin, bahkan sempat beroperasi, terminal khusus (tersus) yang berada di bawah Jembatan Pawan 2 akhirnya mulai dibongkar pada Jumat (7/8). Pembongkaran dilakukan sendiri oleh pemilik tersus setelah sebelumnya diberikan pilihan dibongkar Satpol PP atau dibongkar sendiri.

Kepala Bidang ASDP Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Ketapang, Subhi, mengatakan pembongkaran tersebut dilakukan mandiri oleh pemiliknya, sesuai hasil rapat bersama antara Satpol PP, Dishub, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ketapang, serta pemilik tersus. “Yang dibongkar untuk sementara lantai dermaga saja,” katanya, kemarin (7/8).

Dia menjelaskan, pembongkaran akan dilakukan beberapa tahap. Untuk tahap pertama ini, menurut dia, baru lantai dermaga yang dibongkar. Untuk tahap berikutnya baru tiang-tiang dermaga. “Karena ada niat baik dari pemilik tersus makanya pembongkaran pertama lantai. Sedangkan tiang pancang dibiarkan dahulu lantaran memerlukan alat berat untuk pembongkaran,” jelasnya.

Subhi melanjutkan, berdasarkan hasil kesepakatan sebelumnya batas waktu untuk melakukan pembongkaran paling lambat 7 Agustus 2020. Pemilik tersus, menurut dia, telah memutuskan untuk membongkar sendiri, namun secara bertahap. “Nanti tiang pancang dermaga itu harus dibongkar juga, sebab tak boleh sama sekali ada bangunan berdiri diokasi itu. Tidak boleh lagi dilakukan pembangunan nantinya,” tegasnya.

Kepala Satpol PP Ketapang, Muslimin, mengatakan sesuai rapat yang dilakukan bersama dengan Dishub, DPMPTSP, serta pemilik tersus pada akhir Juli lalu, di mana pemilik tersus menyanggupi untuk melakukan pembongkaran. “Tadi anggota juga mengecek di lokasi dan memang proses pembongkaran dermaga dilakukan secara manual, karena alasan pemilik alat berat mereka rusak,” katanya.

Muslimin berjanji akan mengawasi lokasi tersebut sampai benar-benar selesai proses pembongkaran. Mereka tetap akan memastikan tidak ada lagi aktivitas kapal di lokasi dermaga ilegal tersebut. “Jika di lokasi itu mau dibuat tempat santai atau lainnya, itu akan dikaji oleh dinas terkait apakah boleh atau tidak. Yang pasti dermaga itu harus dibongkar dan pemilik menyanggupi dan telah memulai pembongkaran,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Abdul Sani, meminta apa yang dilakukan oleh pemilik tersus tidak hanya formalitas saja. Dia menilai sudah sejak lama bangunan dermaga tersebut dibongkar. Karena lokasi tersebut, menurut dia, dilarang ada dermaga makanya izin tidak ada. “Pembongkaran mandiri jangan sebatas formalitas. Harus diawasi dan dibongkar sampai selesai, termasuk tiang-tiang pancang dermaga dicabut,” tegasnya.

Sani khawatir, jika pembongkaran hanya dilakukan pada lantai bangunan saja, membuka ruang ke depan bangunan tersebut kembali dibangun. “Selain itu tentu tiang pancang masih membahayakan dan merusak estetika pemandangan. Jadi wajib dibongkar. Kalau sampai dibiarkan kemudian kembali dibangun artinya pihak terkait kembali dipermainkan,” ungkapnya.

Untuk itu, dia meminta agar Satpol PP dan Dishub selaku dinas terkait dalam hal ini untuk memonitor progres pembongkaran sampai tuntas. Dia meminta agar instansi berwenang tersebut memberi batas waktu agar ke depan tidak lagi ada upaya pembangunan di lokasi yang dilarang. “Kalau alasan alat berat rusak, dikasi batas waktu kalau mereka menyanggupi, kalau tidak, Satpol PP ambil alih membongkar. Kalau pembongkaran setengah-setengah kita khawatir nanti dibangun lagi,” pungkasnya. (afi)

error: Content is protected !!