Pemkab Kapuas Hulu Ingin Bangun Hotel, Namun Terkendala Aturan

PIDATO JAWABAN: Wabup Antonius L. Ain Pamero ketika menyampaikan jawaban atas PU Fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu terhadap Raperda LKPj Pelaksanaan APBD TA 2019 dalam Sidang Paripurna DPRD, Kamis (9/7). ANDREAS/PONTIANAK POST

PUTUSSIBAU – Sehubungan dengan mandeknya pembangunan hotel oleh PD. Uncak Kapuas (UK), Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pamero menjelaskan bahwa mereka terkendala dari sisi aturan. Hal tersebut disampaikan Wabup saat memberikan penjelasan pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (9/7) di Gedung DPRD setempat.

“Peraturan Daerah yang sebelumnya menjadi landasan belum cukup kuat untuk menjadi acuan aturan,” aku Wabup di hadapan anggota legislatif. Dijelaskan Wabup bahwa penyertaan modal untuk PD.UK membangun hotel belum dilaksanakan, karena sesuai lelang belum cukup diatur oleh Pemda. “Kita sudah membuat Perbup di tahun 2018 untuk hal itu,” timpalnya.

Hal lain yang turut menghambat, menurut dia, adalah terkait dengan Direktur PD. UK itu sendiri. “Menyikapinya, Bupati sudah mengeluarkan surat pemberhentian pada Direktur PDUK pada Februari 2020 lalu, sehingga PD. UK ditangani pimpinan sementara yang sudah ditunjuk,” ujar Wabup.

Terkait dengan perkembangan perusahaan daerah, termasuk PD. UK, pihaknya akan menyampaikan data kepada pihak legislatif. Dengan demikian, diharapkan dia, dapat memantau pula perkembangan dari penyertaan modal yang sudah dilakukan Pemda pada BUMD. “Laporan terkait hasil penyertaan modal BUMD akan kami serahkan ke Dewan saat konsultasi,” ungkap Wabup.

Kemudian tentang Silpa sebesar Rp51 miliar, kata Wabup, sebagian ada dari kas daerah, dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), dan kas Puskesmas. Dana BOS, diakui dia, memang tersisa Rp3 miliar per-Desember 2019 lalu. Wabup beralasan jika dana tersebut tersisa karena ada beberapa sekolah yang belum menarik dana BOS, kemudian BOS afirmasi juga sempat terkendala pembelanjaan online.

“Untuk sisa kas Puskesmas total Rp1 miliaran lebih, itu terdapat di rekening puskesmas di 23 kecamatan. Dana akan digunakan untuk membeli obat-obatan di 2020 ini. Dana Puskesmas itu terdiri dari  belanja habis pakai 755 jutaan, oprasional 455 juataan,” tambah Wabup.

Wabup juga membeberkan tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyumbang Silpa diantaranya adah DPUBMSDA, lantaran penghematan anggaran serta pembayaran proyek yang belum selesai, sehingga dibayar sesuai dengan realisasi fisik. Kemudian, dia menambahkan, juga pada Dinas Pertanian dan Pangan, yang terjadi karena program pengembangan ubi kayu tekendala sertifikasi benih. Berikutnya pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya, dijelaskan Wabup, terkendala pembelanjaan konstruksi pengairan. Sementara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diakui Wabup tidak terealisasi untuk kendaraan oprasional. “Ke depan akan kami optimalkan lagi serapan anggaran, ” ujar Wabup.

Berbicara Pendapatan Asli Daerah, kata Wabup, realisasinya mencapai 93.97 persen. Untuk PAD dari pajak dan retribusi realisasi, dipastikan dia, sudah melampaui target. Hanya saja pendapatan Badan Layanan Umun Daerah (BLUD)  Rumah Sakit Putussibau tak dipungkiri dia, memang hanya tercapai 77,25 persen. “Kami berupaya menggali sumber PAD lain, namun tidak semua serta merta bisa dikelola,” ungkapnya.

Dalam peningkatan sumber PAD, kata Wabup, Pemda juga terkendala basis data wajib pajak, sehingga agak menyulitkan dalam penagihan. “Pembaharuan wajib pajak serta objek pajak sudah kami upayakan, bahkan sudah pasang rekaman transaksi pada enam objek pajak, bekerja sama dengan Bank Kalbar,” ujarnya.

Selanjutnya terkait masukan fraksi-fraksi DPRD tentang antisipasi dampak ekonomi dari Covid-19, Wabup mengatakan bahwa mereka sudah memperkuat pemantau inflasi, pemantauan stok berkala, serta dukungan sektor pertanian, perkebunan kelapa sawit, perikanan, dan UMKM serta serktor pedagangan lain. “Kita akan terus didorong semua sektor terus berjalan agar perekonomian di Kapuas Hulu bertahan,” kata Wabup.

Pemda dipastikan dia juga memperhatikan sektor pertambangan masyarakat. Wabup menjelaskan, ada beberapa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang tengah diajukan ke DPMPTSP, serta berkonsultasi dengan Dinas Pertambangan di tingkat Provinsi Kalbar.

“Boyan Tanjung masih diajukan IPR dan sudah diterima DPMPTSP Kalbar lagi, tunggu teknis Dinas Pertambangan Kalbar. Langkah selanjutnya itu butuh semacam MoU dan ada kajian terhadap Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), seperti di Boyan Tanjung, Bunut Hilir, serta Bunut Hulu. Ini sudah ada anggaran dan kajian untuk jadi bahan perimbangan Pemprov Kalbar terkait IPR yang sudah diusulkan,” ungkap Wabup.

Berkaitan dengan sorotan fraksi DPRD Kapuas Hulu tentang abrasi di Desa Sayut, Nanga Tubuk, dan Embaloh Hulu, Wabup memastikan sudah ada tindak lanjut. Untuk abrasi di Desa Sayut, hasil surveinya, dikatakan dia, masih di wilayah kewenangan SDA, karena termasuk DAS Kapuas. Lalu abrasi di Nanga Tubuk juga sudah dilakukan survei. Hanya saja diakui Wabup bahwa mereka terbatas anggaran untuk membangunnya. “Sama juga dengan abrasi di Embaloh Hulu sudah diusulkan, namun belum terealisasi lantaran APBD terbatas,” tuntas Wabup.

Penjelasan Wabup tersebut menanggapi sorotan legislatif itu  dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu terhadap pidato pengantar Bupati Kapuas Hulu tentang Raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), dalam Sidang DPRD sehari sebelumnya.  Penjelasan tersebut turut disaksikan Sekda Kapuas Hulu H. Mohd. Zaini berserta para kepala OPD, dan jajaran BUMD Kapuas Hulu. Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Kapuas Hulu Kuswandi dengan didampingi dua Wakil Ketua DPRD, Razali dan Hairudin. (dRe)

loading...