Lakukan Monitoring dan Evaluasi Program Berantas Korupsi di Pemkab Bengkayang
Pemkab-KPK RI Wilayah Kalbar Bersinergi

RAPAT KOORDINASI: Pemkab bersama KPK RI Wilayah III Kalimantan Barat saat melaksanakan rakor dalam rangka monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi di lingkungan Pemkab Bengkayang, kemarin siang. HUMPRO

BENGKAYANG – Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah III Kalimantan Barat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang melaksanakan giat rapat koordinasi (rakor). Kegiatan itu dalam rangka monitoring sekaligus dan evaluasi program Pemberantasan Korupsi di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Giat yang berlangsung selama kurang lebih tujuh jam tersebut dilangsungkan di Aula II Lantai V, Kantor Bupati Bengkayang, kemarin siang.

Turut hadiri dalam kegiatan tersebut, Sekda Kabupaten Bengkayang, Para Asisten I, II, III Setda, Inspektorat Kabupaten Bengkayang, Kepala Badan dan Kepala OPD Kabupaten Bengkayang, serta para Camat Se-Kabupaten Bengkayang, serta Perwakilan Pimpinan Cabang BPD Bank Kalbar Bengkayang.

Sebagai informasi, rakor tersebut dilangsungkan dalam rangka menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Nomor:B/3356.16/KSP.00/70-74/05/2021 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh PIC Satgas Pencagahan Korupsi Wilayah Kalimantan Barat.

Membuka jalannya kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi tersebut, Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis berpesan agar apa yang diminta oleh Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah III Kalimantan Barat dapat terlaksana dan berjalan dengan baik kedepannya.

Disamping itu, Darwis juga meminta dukungan dan kerjasama seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan semangat dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. “Dalam ha ini, kita sangat berharap dan sangat memerlukan semangat dan kerjasama kita semua. Jadi yang mulai kendor-kendor tolong dinaikkan lagi motivasi kerjanya,” ajak Darwis.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah III Kalimantan Barat, Irawati menuturkan apabila berbicara dari tujuh jenis tindak pidana korupsi sampai dengan tahun 2021 yang telah ditangani oleh KPK saat ini, 66 persen diantaranya mash banyak berkutat di kasus suap.

“Yang jelas melalui rakor ini, kita dari Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah III Kalimantan Barat juga memberi masukan ke Kepala Badan dan Kepala OPD guna mencari solusi permasalahan yang dialami,” jelasnya. “Pada kesempatan ini juga, kita meminta kepada setiap Kepala Badan dan Kepala OPD untuk segera menyelesaikan kendala yang dialami oleh masing-masin instansi,” pungkasnya. (Sig)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!