Pemkot Janji Bantu Warga Non-DTKS

BAHAS BANSOS: Kepala Perwakilan BPKP Kalbar bersama Wali Kota Pontianak membahas pemantauan penyaluran bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Pontianak. IST

Data Penerima Bantuan Tidak Valid

PONTIANAK – Menyikapi dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 khususnya di perkotaan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Dikdik Sadikin mengunjungi Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dan membahas tentang pemantauan atas implementasi berbagai bantuan yang mengalir ke masyarakat.

Menyambut kunjungan itu, Wali Jota Pontianak menyampaikan bahwa dasar penyaluran bantuan yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Data itu adalah data tahun 2015 yang belum di-update. Karena itu, data tersebut adalah daftar masyarakat miskin dalam konteks belum adanya Covid-19.

“Seiring dengan waktu yang berjalan, perubahan terjadi,” ujar Edi. “Banyak warga miskin yang meningkat menjadi sejahtera atau sebaliknya. Ada yang telah meninggal atau pindah ke daerah lain. Ditambah warga yang menjadi miskin akibat pandemi Covid-19 sekarang ini, menyebabkan data di DTKS tidak lagi valid. Padahal, bantuan tahap satu disalurkan berdasarkan DTKS tersebut. Itu sebabnya, di lapangan dijumpai berbagai protes dari masyarakat,” paparnya.

Untuk tahap dua, penyaluran bantuan tidak saja ditujukan kepada masyarakat miskin berdasarkan DTKS yang telah di-update, tetapi juga kepada mereka yang jatuh miskin akibat Covid-19, dan di luar DTKS. Hanya saja, berbeda dengan DTKS yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, untuk data di luar DTKS (Non DTKS) perlu juga dibuat kriteria yang jelas.

“Untuk tahap kedua, kami juga akan memberikan bantuan kepada warga non DTKS tadi. Yaitu, masyarakat yang semula tidak ada dalam daftar miskin tetapi kemudian termiskinkan dengan kondisi penanganan Covid-19 ini,” imbuh Edi Rusdi.

Kaper BPKP Kalbar, Dikdik Sadikin menyatakan kesiapan pihaknya untuk membantu Pemkot Pontianak dalam rangka memverifikasi data dan memantau implementasinya penyaluran di lapangan. Melalui koordinasi dengan APIP Inspektorat Kota Pontianak dan OPD terkait, tim BPKP akan mengambil sampel kelurahan yang dianggap mewakili penerimaan bantuan. Kemudian akan dilihat seperti apa implementasi penyaluran bantuan, apa kendala dan penyebabnya untuk dicarikan solusi. (r)

 

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!