Pemprov Evaluasi Perusahaan Sawit

Ilustrasi Sawit

PONTIANAK – Pemerintah provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memastikan tidak ada penambahan izin perkebunan sawit pasca dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit. Selama moratorium tersebut berlaku, pemerintah daerah diminta untuk mengevaluasi perusahaan sawit, termasuk memperbaiki data luasan lahan.

“Tidak ada tambahan izin baru. Kita sudah wanti-wanti ke kabupaten untuk tidak ada mengeluarkan izin baru. Justru yang yang harus dilakukan adalah mengevaluasi izin yang ada, sudah efektif atau belum,” ungkap Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero.

Pemprov Kalbar mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap para perusahaan perkebunan sawit secara berkala, minimal satu kali dalam satu tahun. Evaluasi ini menjadi penting guna mengetahui seberapa efektif lahan yang diberikan izin kepada perusahaan perkebunan itu dimanfaatkan. Temuannya di lapangan, ada lahan yang telah diberikan izin pengelolaannya kepada perusahaan, namun kemudian tidak dimanfaatkan secara optimal.

“Di Bengkayang misalnya, ada 223 ribu hektare izin lahan, tapi yang ditanam hanya 70 ribu hektare. Nah ini yang mau kita evaluasi ke perusahaan, apakah mau dikelola atau dilepas. Kalau dilepas, paling tidak mengurangi tanggung jawab perusahaan,” jelas dia.

Dinas Perkebunan Kalbar, lanjut dia, oleh Gubernur Kalbar diberikan surat tugas untuk melakukan verifikasi perizinan perkebunan sawit, tertanggal 29 Juli 2019. Mestinya, proses verifikasi selesai di tahun ini, namun saat ini pihaknya terkendala sejumlah hal, mulai dari pandemi covid-19 hingga momentum pilkada 2020.

Saat ini, ada pada 378 perusahaan perkebunan sawit terdaftar yang harus diverifikasi, yang mana 373 izin di antaranya dikeluar oleh kabupaten, dan sisanya lima izin ada di ranah provinsi. Agar verifikasi dapat dilakukan secara utuh, kata dia, maka peran pemerintah daerah mutlak diperlukan.

“Yang provinsi lakukan, saat ini verifikasi sudah dilakukan di Sambas, Landak dan Bengkayang,” tutur dia.

Pihaknya terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi, terhadap perusahaan sawit. Evaluasi yang dilakukan itu, kata dia, mengacu pada sejumlah parameter terukur, mulai dari aspek sosial, lingkungan, serta parameter lain. Pihaknya tak menampik bila ada kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah, seperti keterbatasan sumber daya manusia hingga pengetahuan mereka yang barangkali masih terbatas.

“Yang kami khawatirkan itu, penilaian itu tidak dilakukan daerah karena SDM  terbatas atau ketidaktahuan mereka terhadap tugas mereka. Nah ini akibatnya kalau tidak dilakukan penilaian akan ada permasalahan yang muncul. Karena itu, kita ingatkan terus pemerintah daerah,” pungkas dia. (sti)

 

 

error: Content is protected !!