Pemprov Sentil Kubu Raya Soal Kenaikan Kasus Covid-19

JARAK DUDUK: Sejumlah guru di SMP Negeri 1 Pontianak menyiapkan fasilitas tempat duduk dengan mengatur jarak dan mengurangi jumlah siswa dalam ruangan, Sabtu(8/8). Langkah tersebut guna mematuhi protokol kesehatan apabila proses belajar dilakukan tatap muka. HARYADI/PONTIANAKPOST

“Saya harapkan kita tetap waspada dan tetap terus mengambil langkah-langkah supaya jangan sampai nanti zona orange itu menjadi merah ya,”

Kutipan Harisson, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat 

PONTIANAK – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson berharap Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tidak meremehkan perubahan kategori risiko kenaikan kasus Covid-19 di daerah tersebut dari zona kuning ke orange. Pemkab Kubu Raya diingatkan untuk selalu waspada.

“Kita (Kubu Raya) tidak perlu malu dan memang betul tidak perlu panik, tetapi kita harus waspada,” ungkapnya kepada awak media, Sabtu (8/8).

Kategori risiko ini menurutnya memang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui gugus tugas. Data yang digunakan adalah data dari sistem informasi Bersatu Melawan Covid-19 (BLC) dan diumumkan juga oleh BLC.

Dari data yang diperbaharui oleh BLC pada 6 Agustus lalu, Kubu Raya memang berada di zona orange. Sementara data dari website satgas pusat, Kubu Raya masih berada di zona kuning (risiko rendah). Namun data tersebut tidak update, sebab terakhir diperbarui pada 6 Juli 2020. “Ini saya tidak tahu mengapa satgas terlambat dalam menyampaikan update,” katanya.

Data BLC adalah navigator dalam membantu menangani penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di daerah masing-masing. Harisson kembali mengingatkan Pemkab Kubu Raya agar jangan mengingkari bahwa daerah tersebut berada di tingkat risiko sedang atau zona orange. “Saya harapkan kita tetap waspada dan tetap terus mengambil langkah-langkah supaya jangan sampai nanti zona orange itu menjadi merah ya,” ujarnya.

Sampai kemarin saja menurutnya masih ada delapan kasus konfirmasi (positif) Covid-19 yang aktif di Kubu Raya. Sementara kasus lain yakni empat warga Kabupaten Ketapang, tiga kasus warga luar wilayah, serta masing-masing dua warga Kota Pontianak dan Sambas.

“Daerah lain (kasus aktif) jauh lebih kecil (dari Kubu Raya). Untuk itu saya minta sekali lagi agar Pemkab Kubu Raya benar-benar bisa melakukan langkah-langkah dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya. Apalagi wilayah Kubu Raya juga sangat berhubungan erat dengan ibu kota provinsi, Kota Pontianak. Jika wilayah Kubu Raya tidak aman dari Covid-19, otomatis akan membuat wilayah Kota Pontianak juga tidak aman.

“Karena lalu lintas penduduk antara Pontianak dan Kubu Raya ini kan sebenarnya tidak ada batas, jadi interaksinya itu sangat tinggi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sampai saat ini jumlah kasus konfirmasi Covid-19 di Kalbar telah mencapai angka 397 orang, Sebanyak 374 di antaranya telah dinyatakan sembuh dan empat orang meninggal dunia. Kemudian untuk kategori zona risiko, Kubu Raya menjadi satu-satunya daerah yang masuk zona orange. Sementara ada tiga wilayah masuk zona kuning atau risiko rendah yakni Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau dan Ketapang. Sementara 10 daerah sisanya berada di zona hijau atau tidak ada kasus.

Terbitkan Perbup 

Sementara itu,  Pemkab Kubu Raya telah menunjukkan keseriusannya dalam menangani Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 untuk memperkuat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Sejalan dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2020, dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2020 itu, pemerintah daerah memberikan arah kebijakan dan landasan hukum dalam pelaksanaan protokol kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19 di daerah serta memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan kepada Antara di Sungai Raya, Sabtu (8/8).

Menurut Muda, Perbup tersebut sudah dibuat Pemkab Kubu Raya sejak Juni 2020 dan saat ini Pemkab Kubu Raya terus menyosialisasikannya. Petunjuk teknis pelaksanaan Perbup Nomor 44 tersebut juga sedang disusun agar penerapan dan implementasinya di lapangan menjadi jelas.

“Bagi masyarakat, juknis ini memuat semua sektor kegiatan-kegiatan baik ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan lainnya yang diatur secara detail dan rinci berbagai tata cara persyaratan dan standar protokol pencegahan Covid-19,” tuturnya.

Dalam Inpres yang dikeluarkan pada 4 Agustus 2020 itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia untuk meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Hal itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya. Selain itu Presiden juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk segera menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota tertkait mematuhi protokol kesehatan.

“Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya merupakan kabupaten pertama yang telah menerbitkan Peraturan Bupati sejak 9 Juni 2020, dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 tentang Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dalam Rangka Tatanan Normal (Kebiasaan) baru,” katanya.

Perbup Nomor 44 itu juga bisa dikatakan langkah visioner dari Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan yang lebih dahulu berpikir dan menyikapi dengan regulasi lokal tentang protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru.

Dalam melaksanakan protokol kesehatan, dirinya meminta kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi swasta, BUMN, BUMD, dan pemerintah desa harus menyediakan tempat cuci tangan dan sabun di setiap pintu masuk Kantor dan tempat usaha, menyediakan hand sanitizer pada tempat-tempat tertentu dan lift, mewajibkan setiap pegawai/karyawan dan pengunjung untuk mencuci tangan sebelum memasuki kantor dan tempat kerja.

“Saya minta kepada seluruh instasi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap kewajiban dalam penugasan pegawai yang melakukan pengukuran suhu tubuh terhadap setiap pegawai/karyawan dan pengunjung yang akan memasuki gedung kantor,” kata Muda.

Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, dirinya juga mengajak peran aktif masyarakat dalam mendukung kewajiban pelaksanaan protokol kesehatan untuk meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar.

Selain itu, masyarakat juga harus ikut serta melakukan pemantauan terhadap kewajiban melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing. “Saya juga minta kepada masyarakat untuk menyampaikan hasil pemantauan yang sudah dilakukan kepada Dinas Kesehatan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kubu Raya dan masyarakat juga harus melakukan pemeriksaan secara rutin yang dilakukan tenaga kesehatan di masing-masing desa dan kecamatan,” katanya. (bar/ant)

error: Content is protected !!