Pemprov Serahkan LKPj ke DPRD

Terus Genjot IPM agar Rakyat Kalbar Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalbar Tahun Anggaran (TA) 2019, Senin (16/3).

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

WAKIL Gubernur Kalbar Ria Norsan yang mewakili gubernur dalam penyampaian LKPj  tersebut menyampaikan bahwa Pendapatan Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp5,89 triliun dengan realisasi sebesar Rp5,93 triliun atau sebesar 100,69 persen dibandingkan dari tahun sebelumnya.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,30 triliun. Dana perimbangan sebesar Rp3,62 triliun, serta pendapatan yang sah sebesar Rp18 miliar,” ungkap Norsan dalam sambutannya.

Ia melanjutkan berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa secara keseluruhan terdapat peningkatan terhadap realisasi pendapatan daerah dari tahun sebelumnya, yakni sekitar 4,94 persen. Sedangkan secara khusus PAD naik sekitar 4,84 persen dengan jumlah proposi PAD terhadap realisasi pendapatan pada tahun 2019 sebesar 38,74 persen.

Sementara untuk belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp3,38 triliun dengan realisasi sebesar Rp3,23 triliun. Terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp1,16 triliun, belanja hibah sebesar Rp1,07 triliun, belanja bantuan sosial sebesar Rp5,65 miliar.

“Belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota sebesar Rp969,91 miliar. Sedangkan untuk belanja langsung direncanakan sebesar Rp2,43 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,43 triliun atau 86,16 persen meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1,71 triliun,” tuturnya.

Norsan menjelaskan, terhadap upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar masih berada di angka 67,65 poin. Ditargetkan sebelumnya sebesar 67,20 poin.

“Peningkatan IPM Kalbar akan terus kami genjot agar bisa mensejahterakan masyarakat Kalbar,” pungkasnya.(*/r)

 

error: Content is protected !!