Pemprov Teken MoU HKI dengan Kemenkumham

Hak Kekayaan Intelektual: Gubernur Kalbar Sutarmidji bersama Kakanwil Kemenkumham Kalbar Pramella Yunidar Pasaribu saat penandatanganan MoU di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (26/10). BIRO ADPIM

PONTIANAK-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalbar menandatangani dua Nota Kesepakatan (MoU). Pertama tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Kalbar dan yang kedua tentang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, Senin (26/10). Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan banyak hasil karya masyarakat daerah Kalbar yang masih belum terdaftar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di badan hukum. Mulai dari sektor pertanian, teknologi, karya seni dan masih banyak lagi sektor lainnya. “HKI itu sangat penting bagi daerah Kalbar, karena masih banyak sekali hasil karya atau kekayaan intelektual kita tidak terdaftar sama sekali, baik di sektor pertanian, makanan, teknologi dan karya seni serta masih banyak lagi di sektor lainnya,” ungkapnya.

Untuk itu pihaknya akan mendorong masyarakat untuk mendaftarkan HKI dan mensosialisasikan HKI ke seluruh daerah. Dengan masyarakat mendaftarkan HKI tentu akan berdampak pada daya saing masyarakat tersebut. Terutama dalam pembangunan daerah dan sebagai pengakuan hasil karya yang dimiliki seseorang agar tidak ada pengakuan hasil karya dimilikinya oleh orang lain. “Kegunaan HKI jika didaftarkan orang lain tidak bisa mengaku-mengaku hasil karyanya dan orang yang menciptakan karya itu sendiri akan mendapatkan royalti setiap orang yang menggunakan hak ciptanya jika diproduksi atau dijual. Ini akan meningkatkan daya saing di masyarakat,” tuturnya.

Midji sapaan akrabnya menambahkan, hasil pertanian asli dari Kalbar seperti pohon tengkawang, harsunya  memiliki HKI. Sebab menurutnya buah tengkawang tersebut hanya bisa tumbuh di Kalbar. “Kalau didaftarkan HKI-nya daerah lainnya tidak bisa mengaku. Selain itu durian, dimana varietas duriannya sebanyak 12 ada di Kalbar, burung enggang, tenun kalengkang dan masih banyak lainnya, ini HKI harus didaftarkan supaya terlindungi dan dilestarikan,” harapannya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar Pramella Yunidar Pasaribu mengatakan, dengan adanya MoU ini tentu bisa meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat di Kalbar, dalam mengedepankan HKI. Kemenkumham bersama pemerintah harus bersinergi mewujudkannya.

Sesuai Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kanwil Kemenkumham Kalbar menurutnya turut menyelaraskan, keharmonisasian dan pembulatan untuk rancangan peraturan daerah dapat berjalan dengan baik. Karena itu perlu sinergitas bersama. “Kami juga turut membantu bisa meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat di Kalbar dengan mengedepankan HKI,” tutupnya.(bar/r) 

error: Content is protected !!