Pemprov Tetapkan Siaga Darurat Karhutla
Apresiasi Pemerintah Pusat Jadi Tantangan

KETERANGAN: Gubernur Kalbar Sutarmidji bersama Kapolda Kalbar dan Pangdam XII/Tanjungpura memberikan keterangan usai Rakor dalam rangka Pencegahan Karhutla di Hotel Mercure, Kamis (25/2). IDIL AQSA AKBARY/PONTIANAK POST

PONTIANAK-Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah menetapkan status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sejak sepekan terakhir. Hal tersebut dilakukan agar pencegahan dan penanggulangan Karhutla lebih optimal, menyusul dua daerah kabupaten juga telah menetapkan hal yang sama. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalbar Nomor : 191/BPBD/2021 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalbar Tahun 2021. Surat yang dikeluarkan per 18 Februari 2021 itu berlaku hingga 30 November mendatang.

Gubernur Kalbar Sutarmdiji mengatakan, Pemprov sebenarnya sudah sejak awal dan ingin menjadi yang pertama menetapkan status tersebut. Akan tetapi syaratnya harus minimal dua kabupaten/kota yang menetapkan terlebih dahulu. “Tapi kabupaten belum ada bagaimana. Harusnya ada dua daerah tingkat dua (kabupaten/kota) menetapkan siaga bencana baru provinsi bisa,” katanya usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Pencegahan Karhutla, Kamis (25/2).

Oleh sebab itu, Pemprov Kalbar baru bisa menetapkan ketika Kabupaten Sanggau dan Ketapang sudah menetapkan status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap akibat Karhutla. “Ya sudah langsung saya tetapkan kemarin,” tambahnya.

Dengan ditetapkannya status tersebut Midji sapaannya menjelaskan, Pemprov akan lebih mudah dibantu dalam menanggulangi karhutla oleh pemerintah pusat. Seperti bantuan water bombing, operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan dan lain sebagainya dari BNPB. “Banyak yang bisa kita (dapatkan). Dan kita juga lebih mudah, misalnya mau gunakan anggaran karena status darurat itu prosedurnya lebih mudah,” paparnya.

Ia menyebut Kalbar memiliki tantangan tersendiri karena sempat mendapat apresiasi dari presiden atas evaluasi penanggulangan di tahun-tahun yang lalu. Harapannya untuk tahun ini dan tahun-tahun ke depan Kalbar bisa tetap menanggulangi Karhutla dengan baik.  Khusus di Kota Pontianak, yang lahan terbakarnya cenderung kecil dan biasanya digunakan untuk pembangunan perumahan, Midji mengatakan bisa langsung ditindak. Lahannya bisa disegel dan tidak boleh digunakan selama lima tahun. Sementara jika untuk perumahan, pemerintah bisa memberikan sanksi dengan tidak mengeluarkan IMB.

Terkait penindakan saat ini disebutkan dia sudah ada lima orang yang ditahan di Polda Kalbar. Mereka yang ditahan adalah terduga pelaku pembakaran di kawasan sekitar Kota Pontianak dan Kubu Raya. Wali kota atau kepala daerah lainnya diharapkan berani memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan atau pemilik lahan yang terbakar tersebut.  “Jika saya dulu dengan saya sanksi seperti itu, titik api di Pontianak hanya dua. Kalau sekarang kan banyak ini. Sudahlah beri saja sanksi, segel lahannya, habis bikin pusing saja, diimbau tidak dengar,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Kalbar Irjen Remigius Sigit Tri Hardjantomengatakan, Rakor pencegahan Karhutla dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan presiden dalam pertemuan Senin lalu. Dimana saat itu ada empat daerah yang diundang langsung ke Istana Presiden termasuk Provinsi Kalbar. “Karena dianggap wilayah Kalbar ini, potensi untuk terjadinya Karhutla ini sangat besar,” ungkapnya.

Sigit menambahkan presiden sudah memberikan arahan agar upaya pencegahan lebih baik dilakukan sebelum terjadinya Karhutla atau lebih bersifat preventif. Jika ditemukan titik api maka jangan sampai membesar dan harus segera dipadamkan. “Pak Gubernur juga sudah menetapkan status siaga darurat bencana asap, sehingga kita bisa lebih terkoordinir dalam melaksanakan upaya penanggulangan Karhutla ini,” harapnya.

Ia juga menyampikan bahwa Kalbar sempat mendapat apresiasi dari pemerintah pusat dalam rangka menanggulangi Karhutla. Dalam hal ini gubernur lanjut dia, dinilai baik dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan masalah Karhutla. Hal itu menurutnya tak lepas dari upaya dan kerja keras semua pihak.   “Dan yang harus kita tingkatkan dari apresiasi itu, menjadikan kebanggaan buat kita semua tapi sekaligus tantangan juga buat kita sekalian agar tahun 2021 dan selanjutnya kita bisa mengantisipasi, menemukan solusi permanen menanggulangi Karhutla,” tutupnya.

Sementara itu, Pangdam XII/TanjungpuraMayjen TNI Muhammad Nur Rahmadmenambahkan, pihaknya selama ini sudah mencanangkan program langit biru di desa-desa mandiri se-Kalbar. Hasil evaluasi dari program tersebut, untuk tahun lalu sudah cukup baik.   “Jadi masyarakat sudah mulai tumbuh kesadaran untuk bagaimana, khususnya dalam memelihara lingkungan. Dalam hal membakar pun sudah ada terjadi perubahan,” ungkapnya.

Perubahan yang dimaksud, antara lain lahirnya kelompok-kelompok masyarakat atau pertanian yang membuka lahan tidak dengan cara dibakar. Seperti dengan cara membuat bedeng dan lain sebagainya. Meski memang diakuinya masih ada pula yang melakukan pembakaran untuk berladang tapi tidak dijaga dengan baik.   “Sehingga itu harus diwaspadai. Tapi semangatnya di sini saya kira, pertama kita secara preemtif, preventif. Sinergi pentahelix dalam penanganan Karhutla di Kalbar juga sangat baik,” terangnya.

Di desa mandiri misalnya, sudah memiliki Satgas Kathutla yang memiliki konsep berwawasan lingkungan. Satgas inilah yang menjadi tenaga pelopor dalam membuka lahan. Sedangkan bagian dari tindakan represif, sudah dibentuk juga posko-posko di daerah rawan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. “Kita ketahui bersama saat ini justru di Kota Pontianak, Kubu Raya dan Mempawah yang ada titik api. Di situ kami sudah tempatkan posko-posko,” tutupnya.(bar)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!