Penanganan Covid-19 di Kalbar Tuai Pujian; Tes Cepat Massal dan Menu Makanan jadi Kunci

LANGSUNG: Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat memberikan materi dalam acara yang disiarkan TVRI.

Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dinilai sangat baik dalam percepatan penanganan Covid-19 yang terjadi sejak sekitar empat bulan lalu. Hal tersebut diketahui saat Gubernur Kalbar Sutarmidji menjadi narasumber dalam acara bertajuk Zona Dengan Kasus Nol bersama BNPB yang disiarkan di TVRI, Jumat (3/7).

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku koordinator pelaksana percepatan penanganan Covid-19 menyampaikan perkembangan informasi. Dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyebaran Covid-19.

Lula Kamal, moderator mengungkapkan, Gubernur Sutarmidji sengaja diundang karena pencapaian Kalbar dinilai sangat besar dalam menanggulangi Covid-19. Mulai dari awal kasus ditemukan di Kalbar, pengendalian kasus, hingga penerapan adaptasi kenormalan baru dianggap cukup berhasil.

“Jadi kita nanti akan belajar dari Kalbar apa yang dikerjakan supaya daerah lain juga bisa mengikuti dan bisa menjadi contoh untuk seluruh daerah di Indonesia,” katanya.

Ia mengatakan di daerah lain sangat jarang sekali ada kepala daerah yang memperhatikan detail sampai ke menu makanan para pasien Covid-19. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalbar yang sudah sangat luar biasa menangani Covid-19 ini,” ucapnya.

Untuk menu pasien, Gubernur Sutarmidji mengatakan memang khusus menyiapkan menu standar agar pasien yang positif atau reaktif bisa cepat pulih. Ada beberapa jenis makanan yang diberikan antara lain madu, pepaya, pisang, alpukat dan telur rebus.

“Itu saja obatnya dan kalau diberi, (paling lama) 21 hari mereka sudah sembuh,” terangnya.

Midji sapaan akrabnya melanjutkan, dalam menangani Covid-19 perlu adanya koordinasi yang baik antar kabupaten/kota. Kemudian pelaksanaan rapid test massal harus terus dilakukan sebanyak-banyaknya. Karena hanya dengan media itu bisa menjaring orang yang terpapar virus.

“Selain rapid test, kepala daerah itu juga harus tahu data setiap hari. Saya dalam satu hari menghubungi Kepala Dinas Kesehatan mungkin WA-nya bisa 200 sampai 300 kali. Karena saya harus tahu pergerakan data itu setiap waktu,” paparnya.

Dengan mengetahui data secara benar, Midji merasa akan lebih mudah untuk membuat kebijakan-kebijakan penanganan. Termasuk dalam menyusun langkah efisiensi serta percepatan. Soal rapid test, daerah yang paling banyak melaksanakan, menurutnya tingkat keterjangkitannya akan semakin kecil.

Seperti dicontohkannya di Kota Pontianak yang awalnya positif sampai 117 orang. Pontianak semula diperkirakan 40 persen warganya bisa terdampak, karena melakukan rapid test hingga 23 ribu orang. Namun sekarang, ternyata kasusnya hampir tidak ada dalam dua minggu terakhir.

“Kemudian yang menarik di Kalbar ini dari 336 kasus, 20 persennya itu perawat dan dokter. Artinya mereka yang terjangkit Covid-19 adalah orang yang tidak harus terdampak karena dia paham dan tahu bagaimana menghindarinya,” terang Midji.

Saat ini ia menyebut Kalbar tingkat kesembuhan sudah di atas 82 persen. Hal yang dinilai perlu dijaga adalah imunitas pasien dengan memberikan asupan makanan yang sama sesuai standar di seluruh Kalbar.

“Saya pantau betul setiap rumah sakit harus mengirim menunya ke HP saya supaya saya bisa kontrol benar apa tidak. Kemudian kami evaluasi tingkat kesembuhannya berapa hari dan berapa jumlah rapid test yang dilakukan daerah,” tutupnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Harisson menambahkan, meski angka kesembuhan telah mencapai 82 persen, daerah diminta jangan lengah. Pemerintah daerah diharapkan terus melakukan rapid test massal. Seperti di Kota Pontianak yang awalnya sampai 117 kasus. Setelah melakukan rapid test sebanyak-banyaknya, saat ini jumlah kasus turun drastis dan menyisakan empat yang dirawat. “Walaupun tingkat kematian ada empat orang (di Pontianak),” ucapnya.

Pihaknya juga sudah melakukan evaluasi lamanya tingkat kesembuhan di setiap daerah. Semua daerah harus menerapkan standar yang sama mulai dari menu makanan hingga tempat isolasi.

“Untuk tingkat kesembuhan ada yang 30 hari, ada 21 hari. Ternyata menu dan tempat isolasi tidak layak dan ini evaluasi. Kepala daerah harus evaluasi ini semua,” ujarnya. (*)

 

loading...