Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Seimbang

PONTIANAK – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat Harrison mengatakan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 harus berjalan seimbang.

Pihaknya tidak bisa begitu saja mengekang masyarakat yang ingin melakukan aktivitas ekonomi dengan harapan bisa menekan penularan Covid-19.

“Ini menjadi fokus perhatian pemerintah, jangan sampai terkesan menekan penularan dan tetapi malah mengekang masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan ekonomi. Dua hal ini harus berjalan seimbang,” kata Harrison dalam Webinar Leader Talk: Kebijakan Pemerintah dalam Antisipasi Zona Merah Pandemi, di Pontianak, Kamis (19/11) siang.

Ia mengatakan pemerintah sudah membentuk satuan tugas yang bergerak dalam penanganan kesehatan tapi juga ikut berupaya mendorong perekonomian masyarakat tetap tumbuh di masa pandemi.

Hingga saat ini tercatat 2.900 kasus positif Covid-19 di Kalimantan Barat. Jumlah yang sembuh sebanyak 1.558 kasus. Kemudian yang meninggal dunia tercatat sebanyak 22 orang. Persentase kesembuhannya yakni 72,07 persen

Pontianak dan Kubu Raya sebagai daerah yang memiliki catatan kasus tertingi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Jika merujuk data https://dinkes.kalbarprov.go.id/covid-19/, sebanyak 668 kasus positif di Kota Pontianak. Sedangkan Kubu Raya sebanyak 334 kasus.

“Dua daerah ini rajin melakukan testing, sehingga jumlah kasus terlihat tinggi,” kata Harrison.

Harrison menambahkan penelusuran kasus terus dilakukan. Sebab ada kelompok resiko rentan, yakni mereka memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Jika kemudian tertular maka menjadi kasus berat dan fatal.

“Misalnya ada satu kasus konfirmasi, maka biasanya puskesmas atau dinkes langsung menelusuri mana yang resiko tinggi. Jika menjadi kasus konfirmasi, maka diarahkan ke rumah karantina untuk isolasi, atau jika kasus berat maka dirawat di rumah sakit,” kata dia.

Ia melanjutkan saat ini ada tiga hal yang menjadi konsentrasi pemerintah untuk penanganan Covid-19. Antara lain terus mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Kemudian melakukan pengobatan untuk pasien yang terkonfirmasi positif. Selanjutnya tindakan tegas dalam bentuk penegakan hukum bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan terus dilakukan sebagai upaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

“Kami di provinsi hanya koordinasi dan sinkronisasi, sedangkan eksekusi penegakan hukum itu di kabupaten/kota,” sebut Harrison.

Selain itu pemantauan perkembangan zona kasus di setiap kabupaten/kota terus dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan Covid-19. Sebagai contoh, zona kasus di Kota Pontianak.

Pada minggu pertama November, Pontianak masuk dalam zona merah untuk kasus Covid-19. “Dalam kondisi itu maka pengetatan kegiatan masyarakat harus dilakukan agar tidak fatal. Ini berhasil karena pada minggu berikut zona orange,” pungkasnya. (mse)

error: Content is protected !!