Pencanangan Zona Integritas Pengadilan Negeri Ngabang

NGABANG – Pengadilan Negeri Ngabang sebagai salah satu instansi pemerintah turut serta mencanangkan program Pembangunan Zona Integritas sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat pencari keadilan.

Pencanangan Zona Intergritas tersebut dilaksanakan pada Kamis, 21 Januari 2021 dengan tetap memperhatikan prosedur kesehatan selama masa pandemi Covid-19. Peserta yang hadir adalah segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang diawali dengan sambutan dari Bupati Landak, Karolin Margret Natasa.

Dalam sambutannya, Bupati Landak mendukung langkah Pengadilan Negeri Ngabang dalam upayanya untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Bupati juga selalu mengingatkan seluruh pimpinan dan pegawai intansi pemerintah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi.

Proses Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) berfokus pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tata laksana serta manajemen SDM, dan penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu agenda utama program Pembangunan Zona Integritas. Pengadilan Negeri Ngabang berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan, baik dari segi fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, maupun aspek profesionalisme pegawai dalam melayani. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan kemudahan dan akses pelayanan yang memadai.

Hasil yang diharapkan dari program WBK/WBBM yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk Pengadilan Negeri Ngabang yang merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 58/KMA/SK/II/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.(*)

error: Content is protected !!