Pencapaian Pajak Kalbar Tak Capai Target

Farid Bahtiar

PONTIANAK – Realisasi pajak yang dikumpulkan Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Kalimantan Barat hampir dipastikan tidak akan mencapai target. Kepala Kanwil DJP Kalbar Fahri Bahtiar mengatakan, pencapaian pajak Kalbar hingga akhir November baru menyentuh angka Rp 5,7 triliun. Padahal DJP Kalbar memasang target pengumpulan pajak sebesar Rp7,8 triliun pada tahun 2019 ini. Mengingat sisa waktu tinggal satu bulan lagi, mustahil rasanya dapat mengejar angka tersebut.

“Hingga November realisasi kita baru 73,7 persen Tentu akan sulit untuk mencapai target kalau melihat sekarang sudah bulan Desember. Hanya saja, kita akan mengejar pengumpulan pajak pada bulan ini agar angkanya lebih optimal. Ekspektasi kita realisasi pada tahun ini bisa mencapai 85 persen dari target yang diberikan,” ujarnya, kemarin.

Kendati demikian, Farid menyebut, angka tersebut lebih tinggi ketimbang tahun lalu. “Dibanding November tahun lalu, ada pertumbuhan 3,76 persen. Pertumbuhan ini masih di atas rata-rata nasional. Tetapi untuk mencapai target sepertinya sulit karena pertumbuhan nasional dan Kalbar hanya sekitar 5 persen,” imbuh dia.

Kinerja penerimaan pajak tersebut terutama ditopang oleh tumbuhnya pajak penghasilan (pph) sebesar 7,70% yang dipengaruhi oleh naiknya PPh Pasal 21 seiring dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan Indonesia (pada awal 2019, tingkat tingkat pengguran terbuka tercatat 5,01%, menurun dibanding periode sebelumnya yang mencapai 5,13% ) dan PPh Pasal 25/29 orang Pribadi/Badan seiring dengan tren positif peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi paska pelaporan SPT Tahunan. Realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Kalbar dipengaruhi oleh meningkatnya pembayaran pajak dari sektor usaha jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 13,61% dan perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 8,52%.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji menilai, rendahnya pencapaian pajak di Kalbar lantaran banyak pengusaha yang berinvestasi di provinsi ini Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tak tercatat di Kalbar. Kebanyakan dari mereka memiliki NPWP di DKI Jakarta. Sehingga yang diuntungkan dari bagi hasil pajaknya adalah DKI Jakarta.

Farid sendiri mengakui fenomena tersebut. Menurutnya pihaknya sudah mengimbau hal ini kepada para pengusaha. Bahkan pihaknya sudah berkonsultasi ke DJP Pusat. Namun sistem administrasi yang berlaku saat ini memperbolehkan hal tersebut. “Bahkan ada wajib pajak yang ingin pindah NPWP ke Kalbar, tetapi tidak bisa karena nomornya sudah terdaftar di pusat. Jadi ke depan semoga ada perbaikan di sistem,” pungkasnya. (ars)

loading...