Pendapatan Berkurang Hingga Rp800 Miliar

PARIPURNA: Gubernur Kalbar Sutarmidji saat mengikuti rapat paripurna penyampaian nota penjelasan gubernur terhadap rancangan KUA-PPAS perubahan APBD Tahun 2020, Kamis (6/8). BIRO ADPIM FOR PONTIANAK POST

Midji Minta Realisasi Belanja Dipercepat

PONTIANAK-Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengungkapkan, dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan pengurangan pendapatan APBD tahun 2020 mencapai Rp800 miliar. Untuk itu banyak kegiatan yang harus dikurangi meski prioritas tetap pada pembangunan infrastruktur. Pengurangan pendapatan, disebutkan dia seperti dari Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah pusat berkurang sekitar Rp198 miliar. Lalu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan berkurang sekitar Rp200 miliar.

“Dan pendapatan lain yang cukup besar berkurang. Pusat berkurang dari Rp400-an miliar menjadi Rp170-an miliar. Sehingga bergerak lebih antara Rp600 miliar sampai Rp800 miliar berkurangnya (pendapatan). Karena anggaran banyak digunakan untuk pembiayaan Covid tapi fokus kami tetap infrasturktur,” paparnya usai rapat paripurna penyampaian nota penjelasan gubernur terhadap rancangan KUA-PPAS perubahan APBD Tahun 2020 di Kantor DPRD Kalbar, Kamis (6/8).

Salah satu proyek pembangunan infrastrktur yang ditargetkan cepat selesai adalah RSUD Soedarso. Midji berharap paling lama tahun depan sudah selesai dan bisa difungsikan. Selain itu ia juga meminta kegiatan pembangunan di desa cepat dijalankan. Sementara untuk perubahan anggaran tahun ini diharapkan bisa cepat diproses oleh pihak legislatif. Mengingat refocusing APBD sudah banyak dilakukan, terutama dalam belanja barang dan jasa.

“Yang seharusnya untuk desa itu ke BTT (Belanja Tidak Terduga) dan BTT tidak boleh segampang itu digunakan, mislanya padat karya dan sebagainya hanya digunakan untuk kegiatan emergency sehingga saya tidak mau melanggar aturan walaupun dikatakan segera,” paparnya.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ia menyarankan belanja-belanja APBD bisa dipercepat. Termasuk untuk daerah-daerah kabupaten/kota. Sehingga uang bisa cepat beredar di masyarkat, ekonomi pun tumbuh lewat transaksi perdagangan dan lain sebagainya. Pasokan bahan pokok juga akan terus dijaga agar tidak terjadi inflasi.

“Kita harus cepat belanja untuk mengejar, jangan sampai triwulan ketiga terjadi kontraksi lagi, maka (bisa) terjadi resesi ekonomi. Tapi pertumbuhan ekspor sekarang masih plus, maka resesi insyallah tidak terjadi,” harapnya. Semua daerah dianjurkan melakukan hal yang sama. Dengan harapan Kalbar bisa terbebas dari kontraksi ekonomi, sementara untuk penanganan Covid-19 juga tetap bisa dilakukan dengan baik. “Supaya tidak terjadi kontraksi ekonomi, juga bisa menjaga agar Covid tidak berkembang di Kalbar,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kalbar Syarif Amin Muhammad mengakui pihaknya memang dituntut waktu untuk mempercepat proses perubahan anggaran tahun 2020. Itu karena banyak terjadi pemotongan anggaran untuk penanganan Covid-19. Sementara banyak juga program-progran Pemprov kalbar yang harus diselesaikan.

“Sehingga kami dan kawan-kawan panitia anggaran dan kawan-kawan dewan berencana mempercepat proses pengesahan APBD perubahan. Targetnya (pengesahan) bulan ini selesai, akhir Agustus,” pungkasnya. (bar)

error: Content is protected !!