Pendapatan Naik hingga Rp114 Miliar

APBD PERUBAHAN: Bupati Ketapang Martin Rantan menyerahkan dokumen RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Elmanto, usai Sidang Paripurna DPRD, Rabu (14/8). HUMASKAB FOR PONTIANAK POST

Bupati Sampaikan Pidato Nota Keuangan RAPBD Perubahan 2019

KETAPANG – Bupati Ketapang Martin Rantan, SH, M.Sos, mengungkapkan bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 direncanakan naik sebesar Rp114.207.701.098. Hal tersebut disampaikan Bupati pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang, Rabu (14/8).

Secara gamblang Bupati menggambarkan mengenai gambaran umum perubahan-perubahan yang akan dilakukan, baik di bidang pendapatan, bidang belanja, dan bidang pembiayaan yang tertuang dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Disebutkan Bupati, Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 direncanakan naik sebesar Rp114.207.701.098. Padahal pada APDB sebelum perubahan, dikatakan dia bahwa pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2.228.209.039.129,20, kemudian pada APBD Perubahan target tersebut menjadi Rp2.342.416.740.227,20.

Dijelaskan Bupati, kenaikan tersebut terjadi pada pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari perimbangan, dikatakan dia, tidak mengalami perubahan.

Disampaikan Bupati, penyesuaian yang terjadi di bidang pendapatan, terdiri dari, PAD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ini, di mana direncanakan naik sebesar Rp18.678.665.681, yang semula ditargetkan sebesar Rp132,828.832.189,20, pada Perubahan APBD ditargetkan menjadi Rp151.507.497.870,20.

“Dana perimbangan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini Pemerintah Pusat belum melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Dengan demikian, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019,” papar Bupati. Inilah yang menurut dia, menjadikan alasan
pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan bersumber dari Pemerintah Pusat, tidak mengalami perubahan atau masih ditargetkan sebesar Rp1.565.133.579.000.

Sementara, lain-lain pendapatan daerah yang sah pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, diungkapkan dia, ditargetkan sebesar Rp434.056.553.357. Disebutkan dia, terjadi kenaikan target sebesar Rp95.529.035.417 dari APBD sebelum perubahan.

Sementara pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, Rencana Belanja Daerah Kabupaten Ketapang ditargetkan sebesar Rp2.435.942.815.078,20 atau terjadi kenaikan sebesar Rp212.733.775.949, dari APBD sebelum perubahan belanja daerah tersebut dialokasikan dalam kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Alokasi untuk belanja tidak langsung, diungkapkan Bupati, direncanakan sebesar Rp1.122.545.951.468,79 atau 46,08 persen dari t belanja daerah. Selanjutnya untuk belanja langsung, diungkapkan dia juga direncanakan sebesar Rp1.313.396.863.609,41 atau sebesar 53,92 persen dari total belanja daerah.

Untuk bidang pembiayaan, dijelaskan Bupati bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 yang telah disepakati bersama, penerimaan pembiayaan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 hanya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran 2018, sebesar Rp98.526.074.851. “Sebagian besar silpa tersebut merupakan sisa lebih yang bersifat earmarked atau sudah ditentukan arah penggunaannya,” kata Bupati.

Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 , ditegaskan Bupati, tidak mengalami perubahan yaitu masih dianggarkan sebesar Rp5 miliar. Pengeluaran pembiayaan tersebut, menurut Bupati, dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Dalam Sidang Paripurna tersebut Bupati menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan Perubahan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. Sidang Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Elmanto, didamping unsur pimpinan lainnya seperti Junaidi dan Jamhuri.

Bupati dalam sambutannya menjelaskan beberapa alasan yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang untuk melakukan perubahan APBD. Alasan utamanya, menurut dia, sejalan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sementara kondisi yang menuntut itu, diungkapkan dia, antara lain, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja, serta adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran 2018 yang harus digunakan dalam tahun anggaran 2019. Selanjutnya, dia menambahkan mengenai tahapan penyusunan kebijakan umum perubahan APBD, penyusunan prioritas, dan plafon anggaran sementara Perubahan APBD. “(Kesemua) telah kita lakukan dan telah disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD Kabupaten Ketapang,” ungkap Bupati.

Bupati dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas serta plafon anggaran sementara, di mana kemudian yang dijadikan acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran maupun dokumen pelaksanaan perubahan anggaran. “Yang kemudian kita kompilasi menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019,” papar Bupati. (afi/ser)

Read Previous

Hukum Menanti, Jika Terbukti Bakar Lahan dan Hutan

Read Next

Bupati Ikut Padamkan Karhutla

Tinggalkan Balasan

Most Popular