Pendekatan Hard Power dan Soft Power Terhadap Karhutla

opini pontianak post

ilustrasi opini

Oleh: Syamsul Kurniawan

PENDERITAAN menghirup kabut asap sisa karhutla (kebakaran hutan dan lahan) masih dirasakan oleh warga yang bertempat tinggal di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Jika terus berlangsung, dampak dari berselubung asap ini, jelas akan banyak korban, seperti misalnya potensi sebagian orang menderita ispa (infeksi saluran pernafasan akut).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat luas karhutla sejak Januari-Juli 2019 mencapai 135.747 hektare. Karhutla itu terdiri dari lahan gambut seluas 31.002 hektare dan lahan mineral 1.047.746 hektare. Dari Januari hingga Juli 2019, terdapat 4.258 titik panas dengan 2.087 di antaranya terletak di kawasan konsesi dan kesatuan hidrologi gambut (KHG).

Dalam batas penalaran yang wajar memang sulit bagi kita sesungguhnya menerima kenyataan ketidakberdayaan negara dalam mengatasi persoalan asap yang selalu berulang setiap tahunnya.

Keinginan pemerintah untuk mencegah karhutla memang sering didengungkan. Namun, agaknya belum optimal. Karena jikalau sudah optimal, mustahil sampai awal September ini kabut asap masih menyelubungi Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dengan demikian pula, belum ada garansi bahwa kasus karhutla yang berdampak pada kabut asap akan minimal bahkan tidak terjadi pada tahun-tahun akan yang datang.

Betul, bahwa aparat penegak hukum sudah tampak bekerja keras dalam menindak pelaku atau korporasi yang membakar hutan dan lahan. Hal ini tentu saja positif sebagai gerbang masuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Tetapi, jauh panggang dari api, di negeri yang tengah berkabut ini, sanksi hukum yang diberikan belum mampu memunculkan efek jera pada para pelaku atau korporasi tersangka kasus karhutla. Sehingga, dalam pemberian sanksi ini, pemerintah perlu mengevaluasi sanksi yang diberikan. Bisa jadi kurang berat, atau bisa pula belum sampai menyentuh aktor-aktor di balik pelaku atau korporasi yang tertangkap.

Karena menyadari betapa kompleksnya persoalan karhutla ini, maka pendekatan hardpower perlu didukung oleh pendekatan softpower, seperti pelibatan unsur moral-keagamaan. Bagi umat Islam misalnya, ini bukannya tidak pernah diusahakan. Pada akhir tahun 2016, MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan fatwa tentang karhutla. Terdapat enam ketentuan hukum terkait fatwa MUI ini:

Pertama, melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan dan dampak buruk lain dihukumi haram;

Kedua, menfasilitasi, membiarkan, dan atau mengambil keuntungan dari pembakar hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada poin pertama hukumnya haram;

Ketiga, melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam poin pertama merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai tingkat kerusakan hutan dan lahan yang ditimbulkannya;

Keempat, pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya wajib;

Kelima, pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat yaitu memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan, mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditujukan untuk kemashlahatan dan tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk termasuk pencemaran lingkungan;

Keenam, pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam poin kelima hukumnya haram. (Republika, 14 September 2016)

Sebagai pendekatan softpower, fatwa MUI ini bisa jadi ketentuan hukum tambahan di samping produk hukum perundang-undangan yang telah lebih dulu ada dalam mengatur karhutla. Fatwa akan menjadi penguat hukum materiil yang sudah ada. Apalagi pengalaman empiris menunjukkan bagaimana hukum materiil saja tidak cukup sehingga dibutuhkan hukum moral.

Pertanyaannya kemudian, mengapa keluarnya fatwa inipun di samping produk hukum perundang-undangan serta sikap tegas aparat, pada ranah ini nyatanya tidak mampu mengatasi karhutla? Jawabnya, karena baik pendekatan hardpower maupun soft power sebagaimana telah dijelaskan, pada hari ini memang belum optimal dan bersinergi antara satu dengan yang lain dalam aktualisasinya. Terutama fatwa, penulis yakin bahwa adanya fatwa MUI tentang karhutla ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Sebabnya bisa jadi, kurang optimalnya sosialisasi fatwa ini ke masyarakat.

Kasus karhutla ini jelas begitu kompleks sehingga tidak mudah untuk memupusnya.  Pendekatan apapun, baik hardpower ataupun softpower mustahil berhasil tanpa adanya komitmen dan kesungguhan baik pemerintah dan semua unsur masyarakat. Nasi sudah menjadi bubur, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kabut asap sebagai dampak dari karhutla sudah terjadi. Terpenting di sini, adalah bagaimana mengawal upaya penegakan hukum berlangsung tegas pada pelaku dan korporasi.

Jangan sampai penegak hukum menggunakan filsafat anarcasis, yang mana hukum diibaratkan seperti sarang laba-laba, kuat terhadap yang lemah dan lemah terhadap yang kuat. Jangan tebang pilih. Polisi, jaksa, hakim, mesti satu persepsi dalam menegakkan hukum dalam kasus ini. Juga demikian halnya tokoh-tokoh agama, jangan bosan untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kearifan lingkungan. Ini berarti kiyai, ustadz, guru agama dan semacamnya perlu lebih giat lagi mensosialisasikan fatwa MUI  tentang Karhutla.

Karena hanya dengan cara demikian (baca: pendekatan hardpower dan softpower) kita bisa merespon peringatan Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 41 dan atau kegalauan seorang musisi Ebiet G Ade dalam bait terakhir lagunya”… Atau alam mulai enggan, bersahabat dengan kita, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang…” (*)

Penulis, Sekretaris Lembaga Hubungan Umat Beragama dan Peradaban PW Muhammadiyah Kalimantan Barat.

Read Previous

Tak Terpikirkan Remehkan Tamu

Read Next

Nonton Gundala Bareng Astra Motor

Tinggalkan Balasan

Most Popular