Penerimaan Pajak 2019 di Kalbar Tumbuh Melambat

DISKUSI : Kepala DJP Kalbar, Farid Bachtiar saat memberikan pendapatnya dalam kegiatan seminar kehumasan yang diikuti oleh sejumlah media di Kalbar, Rabu (26/2). SITI/PONTIANAK POST

PONTIANAK – Pertumbuhan penerimaan pajak yang dihimpun oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat tahun 2019 melambat. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta industri pengolahan, menunjukkan perlambatan yang paling besar di antara sektor lainnya.

“Pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2019 lebih rendah dari tahun 2018,” ungkap Kepala Kanwil DJP Kalbar, Farid Bachtiar, kemarin (26/2)

Kanwil DJP Kalbar mencatat, tahun 2019, penerimaan pajak di Kalbar mencapai Rp6,7 triliun atau tumbuh 5,26 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp6,4 triliun. Tahun 2018, penerimaan pajak tumbuh sebesar 11, 21 persen bila dibandingkan dengan tahun 2017.

Bila dirinci, lanjut dia, ada beberapa sektor yang menunjukkan pertumbuhan yang positif, seperti perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, yang tumbuh 10,75 persen. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 10,69 persen. Adapun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertumbuhannya negatif 3,16 persen, serta industri pengolahan negatif 6,77 persen.

“Penerimaan pajak di sektor pertanian ini yang mengalami penurunan. Sementara industri pengolahan mengalami pertumbuhan negatif dikarenakan restitusi,” kata dia.

Akibat adanya penurunan penerimaan pada beberapa sektor, target penerimaan tahun ini juga tak tercapai. Realisasi penerimaan pajak tahun 2019, sebesar Rp 6,7 triliun atau 86,76 persen dari target penerimaan sebesar Rp 7,82 triliun.

Farid mengungkapkan bila pelayanan pajak saat ini sudah semakin mudah seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Kehadiran teknologi, menurutnya membuat akses masyarakat untuk mendaptakan layanan pajak semakin mudah, seperti pelaporan SPT PPh dengan e-SPT, program e-Filing untuk pelaporan SPT, program e-Billing untuk pembayaran pajak, faktur pajak wajib menggunakan e-Faktur, serta program e-Form.

Namun begitu, diakuinya masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami pajak, serta urgensinya bagi pembangunan. “Barangkali literasi saat ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan,” kata dia. (sti)

loading...