Pengecekan Tera Peluang Tambah PAD

FOTO BERSAMA: Sekda Ketapang Farhan bersama sejumlah kepala OPD berfoto bersama usai mengikuti kegiatan coffee morning di Galery Dekranasda Ketapang, kemarin (21/2). AHMAD SOFI/PONTIANAK POST

KETAPANG – Pengecekan tera membuka peluang dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Penegasan tersebut disampaikan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Ketapang, Tony Jaya, dalam Coffee Morning OPD Ketapang di Galery Dekranasda Kabupaten Ketapang, Jumat (21/2).

“Karena itu kami meminta Pemkab Ketapang untuk memfasilitasi penyediaan tenaga ahli dengan cara mengirimkan SDM, untuk mengikuti bimtek Metrologi atau tenaga ahli Tera,” pinta Tony.

Dia menjelaskan, kegiatan metrologi legal dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Tujuannya, dijelaskan dia, untuk melindungi kepentingan umum atau konsumen melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran dan kepastian hukum.

Tony juga mengatakan bahwa dinas yang dipimpinnya belum memiliki SDM berkeahlian tera timbangan. Idealnya, dikatakan dia, terdiri dari lima orang, mengingat objek yang akan di layani sangat luas, sehingga layak menjadi UPT Metrologi Legal tipe A.

Oleh karena itu, dia meminta Pemda Ketapang untuk memfasilitasi penyediaan tenaga ahli tersebut, dengan cara mengirimkan SDM untuk mengikuti bimtek metrologi dan tenaga ahli tera. Dengan dukungan regulasi terkait pengecekan Tera ini, diyakini dia, akan membuka peluang dalam peningkatan PAD.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Farhan, menegaskan, dengan penertiban timbangan ini, merupakan salah satu upaya OPD dalam melakukan inovasi, dalam menggali potensi-potensi retribusi untuk menambah PAD. “Sampai saat ini PAD Ketapang baru mencapai sekitar Rp200 miliar,” katanya.

Dia menjelaskan, potensi PAD ini perlu ditingkatkan, minimal bisa mendekati 15 persen dari nilai APBD. “Oleh karena itu, penertiban tera di Ketapang sangat penting. Mengingat manfaatnya dalam memberikan layanan masyarakat dan peningkatan retribusi daerah,” tegasnya.

Dia menambahkan, langkah yang tepat adalah dengan segera melakukan penyesuaian regulasi, agar segera dapat diterapkan. Dengan demikian, harapan dia, akan berdampak positif bagi daerah dan masyarakat, baik dari jaminan ketepatan ukuran atau timbangan dan peningkatan PAD. (ser)

error: Content is protected !!